Dalam rangka pemerataan serta mendukung kemajuan pendidikan Indonesia, Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.
Pada fase awal pelaksanaan program pendidikan Satu Sarjana untuk Satu Keluarga Miskin di Kota Surabaya, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 200 orang.
“Kami sudah tentukan untuk kuotanya yang dibuka berapa, sekitar 200 orang dari keluarga miskin dibantu pendidikannya sampai lulus kuliah,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Minggu.
Baca juga: Sinergi Fakultas Syariah IAIN Madura dan UIN KHAS Jember Untuk Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Pelaksanaan program tersebut dijadwalkan dimulai pada bulan Mei 2024, sejalan dengan perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS).
Sebagai tambahan, pemerintah kota juga secara resmi menetapkan alokasi dana untuk fasilitas hunian bagi para penerima bantuan.
Dalam rangka ini, pemerintah kota setempat sedang aktif melakukan pendataan terhadap pemuda yang berasal dari keluarga miskin.
Data yang terkumpul kemudian akan melalui proses verifikasi guna memastikan bahwa pelaksanaan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Kami mendatangi keluarga miskin untuk menentukan mana anggota keluarganya yang akan dijadikan sarjana,” terangnya.
Eri menguraikan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, yang ditujukan untuk memberikan jaminan kesetaraan pendidikan kepada semua penduduk Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca juga: Pendaftaran Beasiswa S2 Luar Negeri Kominfo 2024 Dibuka, Cek Syaratnya
Sebagai konsekuensinya, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan bahwa fokus utama pendidikan adalah pada bidang vokasi, di mana seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Sementara Irvan Wahyudrajat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, menyampaikan bahwa Wali Kota memberikan petunjuk bahwa pembangunan kota tidak hanya terbatas pada aspek infrastruktur, melainkan juga harus mencakup peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Sumber: Antara