 |
alasan utama presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi (pexels) |
Apa alasan utama presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti kepada terpidana menurut UUD 1945?
Jawaban:
Alasan utama Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti kepada terpidana menurut UUD 1945 berkaitan dengan beberapa faktor sebagai berikut:
1. Kewenangan Eksekutif
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang eksekutif yang luas.
Kewenangan ini termasuk dalam bidang hukum dan keadilan, di mana Presiden dapat memberikan tindakan tertentu sebagai bentuk pengampunan atau pemulihan hak bagi terpidana.
2. Kepentingan Kemanusiaan
Pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti sering didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan.
Misalnya, dalam kasus di mana terpidana menunjukkan penyesalan yang tulus, telah berkontribusi positif kepada masyarakat, atau terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusannya.
Tindakan ini mencerminkan semangat keadilan restoratif dan memanusiakan manusia.
3. Stabilitas Sosial
Dalam beberapa situasi, memberikan amnesti atau grasi dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan stabilitas sosial.
Hal ini terutama terjadi dalam konteks pemulihan pasca-konflik atau pengurangan ketegangan sosial.
Dengan memberikan pengampunan, diharapkan dapat mengurangi konflik dan mendorong rekonsiliasi di masyarakat.
4. Implementasi Kebijakan Negara
Kewenangan ini juga berkaitan dengan kebijakan negara yang lebih luas dalam menangani masalah hukum, keadilan, dan pemulihan.
Melalui grasi atau amnesti, Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem peradilan, termasuk perbaikan atau pembaruan sistem hukum yang dianggap sudah tidak relevan.
5. Pengakuan terhadap Kesalahan Hukum
Kadang-kadang, tindakan grasi atau rehabilitasi diberikan untuk mengoreksi kesalahan hukum yang terjadi dalam proses peradilan.
Jika terdapat bukti bahwa terpidana tidak mendapatkan peradilan yang adil, maka Presiden memiliki wewenang untuk memperbaiki keadaan tersebut.
