 |
Tugas dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin (Pexels) |
Demokrasi terpimpin adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno di Indonesia pada tahun 1959.
Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, yang dianggap sebagai pemimpin yang mampu mengarahkan dan memimpin bangsa dengan cara yang lebih efektif.
Berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan pelaksanaan demokrasi terpimpin:
Tugas Demokrasi Terpimpin
1. Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan
Salah satu tugas utama dari demokrasi terpimpin adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam.
Soekarno berusaha mengatasi perpecahan dan konflik yang terjadi pada masa itu.
2. Menetapkan Kebijakan Nasional
Dalam demokrasi terpimpin, presiden memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan arah pembangunan nasional.
Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan mencapai tujuan negara.
3. Mengontrol Stabilitas Politik
Presiden bertugas untuk menjaga stabilitas politik agar tidak terjadi gejolak yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mengelola Ekonomi
Pengelolaan ekonomi menjadi salah satu fokus dalam demokrasi terpimpin, di mana pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program ekonomi yang terencana.
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Penguatan Peran Preside
Dalam praktiknya, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya.
Sehingga membuat presiden sebagai figur sentral dalam pemerintahan.
2. Pembentukan Dewan Konstituante
Untuk memberikan legitimasi, dibentuklah Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan konstitusi baru. Namun, karena berbagai kendala, pembentukan ini tidak sepenuhnya berhasil.
3. Pengendalian Partai Politik
Dalam sistem ini, partai-partai politik diharapkan untuk bersatu dalam membangun bangsa.
Namun, banyak partai dibubarkan atau dipaksa untuk mendukung pemerintahan, sehingga mengurangi fungsi partai sebagai wakil suara rakyat.
4. Pelaksanaan Pemilihan Umum
Walaupun ada pemilihan umum, dalam prakteknya, hasil pemilihan sering dipengaruhi oleh kekuasaan presiden, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.
5. Penerapan Konsep "Manipol Usdek"
Soekarno memperkenalkan konsep "Manipol Usdek" (Manipulasi Politik dan Ekonomi) yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, menekankan pada kepentingan nasional dan anti-kolonialisme.
Kesimpulan
Demokrasi terpimpin di Indonesia memiliki karakteristik yang khas, dengan kekuasaan terpusat pada presiden.
Meskipun bertujuan untuk memperkuat persatuan dan pembangunan nasional, praktiknya sering menghadapi tantangan, seperti pengurangan ruang partisipasi politik dan pengekangan terhadap kebebasan sipil.
Sistem ini berlangsung hingga 1966, saat terjadi pergeseran menuju Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
