Tag: forum banyuwangi sehat

Kader ATM, RDS, dan Pokja Desa Sehat se-Blimbingsari Dibekali Penyusunan Program dan Pendampingan Pasien Penyakit Menular

Kader ATM (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria), Rumah Desa Sehat (RDS) yang menghadirkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta pengurus Pokja Desa Sehat dari 10 desa se-Kecamatan Blimbingsari mendapatkan pembekalan di Balai Desa Patoman, Rabu (13/05).

Balai Desa Patoman tampak bersih dan tertata rapi. Meski berada di lahan yang relatif sempit, berbagai ruangan ditata dengan baik, mulai dari ruang BPD, Rumah Desa Sehat yang terintegrasi dengan Pokja Desa Sehat dan PKK, hingga ruang arsip.

Fasilitas lain seperti musala, dapur bersih, dan ruang lounge juga tersedia.

Desa Patoman juga dikenal sebagai desa dengan keberagaman yang harmonis. Desa ini ditetapkan sebagai Kampung Pancasila oleh Pangdam V/Brawijaya dan sebagai Desa Kebangsaan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Bakesbangpol.

Keharmonisan masyarakat terlihat dari keberagaman suku seperti Bali, Madura, Tionghoa, Osing, dan Jawa, serta sikap welas asih antarumat beragama dan penghayat kepercayaan, mulai dari Islam, Hindu, Buddha, hingga Katolik.

Camat Blimbingsari Teddy Ardiansyah, S.STP melalui Kasi PMK Abdul Aziz, SH, MH menyampaikan bahwa berdasarkan surat edaran menteri hingga gubernur, serta hasil koordinasi lintas dinas dan badan melalui zoom meeting, diperlukan kegiatan kolaboratif untuk mendukung sinergi isu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Badean, Indah Swartiningtyas, SST.Bid., M.MKes menyampaikan data penderita ODHA sebanyak 40 orang, TBC 38 orang, dan malaria nihil.

Menurutnya, terdapat berbagai faktor pemicu yang menyebabkan seseorang terpapar penyakit tersebut.

“Semua tertangani dan ada yang sudah sembuh. Karena itu, masyarakat harus mengenali dan memahami gejalanya serta memastikan pasien mendapat pendampingan rutin minum obat. Tetap waspada seperti saat menangani corona, jaga kesehatan, dan gunakan APD,” ujarnya.

Bidan yang meraih prestasi nasional dalam inovasi zero stunting tersebut juga menekankan pentingnya peran kader dalam pendampingan pasien di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Novita Ika Wulandari, S.AP selaku fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjelaskan bahwa terdapat alokasi dana sebesar Rp2,5 juta dari ADD khusus untuk program ATM.

“Contoh program dan usulan anggaran sudah kami siapkan dan masih bisa dikreasikan sesuai kebutuhan desa. Dari dinas dan Kementerian Kesehatan juga diupayakan CSR untuk insentif kader,” jelasnya.

Ia berharap KPM di Rumah Desa Sehat dapat bersinergi bersama bidan desa, kader KB, Pokja IV PKK, kader ATM, dan Pokja Desa Sehat dalam menyusun program beserta anggarannya.

Pendamping desa juga diharapkan membantu melengkapi kebutuhan dasar kader guna mewujudkan satu data, dokumen, dan arsip terpadu agar pemerintah desa dan negara benar-benar hadir untuk kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, aktivis LSM Gotong Royong ’45 yang juga anggota Forum Banyuwangi Sehat berharap Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dapat mengawal program, baik dari sisi administrasi maupun pendampingan di lapangan.

Dokumentasi kegiatan berupa narasi dan foto timeline diunggah ke Google Drive Forum Banyuwangi Sehat dengan koordinator Kasi PMK.

Ia juga menambahkan, apabila terdapat penyandang disabilitas fisik maupun intelektual yang belum bisa baca tulis, diharapkan segera didata untuk kemudian dilakukan advokasi.

Aktivis yang juga pengawas Yayasan Aura Lentera Indonesia tersebut saat ini tengah menjalankan program bersama NLR Indonesia terkait mitigasi pemberdayaan disabilitas di wilayah Rogojampi dan Kalipuro.

Dalam sesi tanya jawab, peserta yang mayoritas perempuan tampak antusias membahas berbagai persoalan teknis, termasuk kekhawatiran risiko penularan saat merawat jenazah penderita AIDS.

Para kader bahkan disebut sebagai “kaum penghuni surga” karena menjalankan tugas kemanusiaan yang mulia.

Kepala Desa Patoman, Suwito, yang telah tiga periode memimpin desa dengan potensi panen cabai jamu tersebut berharap para kepala desa mengetahui kondisi warganya secara by name by address dengan tetap menjaga kerahasiaan data untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kebetulan saya punya pengalaman 17 tahun mendampingi pasien HIV akibat perilaku asusila di lokalisasi Blibis. Mulai dari bedah rumah hingga mengambilkan obat di RSUD maupun puskesmas sampai pasien sembuh. Hendaknya kita tidak berperilaku menyimpang dari hukum adat, agama, maupun negara,” pesannya.

Keturunan Sakera tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan alat cukur di tempat pangkas rambut dengan menggunakan satu silet untuk satu pelanggan.

Mei 13, 2026
FKKS Srono Perkuat Sinergi Desa Sehat Bersama Relawan dan Stakeholder Kesehatan

Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Srono menggelar pertemuan koordinasi bersama berbagai elemen kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Kantor Kecamatan Srono, Rabu (7/5).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Forum Banyuwangi Sehat (FBS), puskesmas se-Kecamatan Srono, PLKB, petugas Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat, unsur kesejahteraan rakyat (Kesra), hingga kader KPM Rumah Desa Sehat (RDS) dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Srono.

Acara dibuka dengan sambutan Ketua FKKS Srono yang diwakili Sekretaris FKKS, Harun. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara Pokja Desa Sehat, FKKS, dan Rumah Desa Sehat (RDS) agar program kesehatan di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal.

“Semakin baik sinergi antara Pokja Desa Sehat, FKKS, hingga Rumah Desa Sehat, maka hasil yang dicapai juga akan semakin baik. Akan semakin berkah jika turut menggandeng takmir masjid, DMI, hingga CSR perusahaan,” ujar aktivis GESID dan Tuku-Tuku Online tersebut.

Sambutan berikutnya disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Srono, Imam Basori, S.Sos., mewakili Camat Srono. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga citra Banyuwangi sebagai daerah yang dikenal bersih dan sehat.

“Banyuwangi sudah dikenal sebagai daerah yang bersih dan sehat. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga dan mendukung program-program kesehatan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Forum Banyuwangi Sehat, Aguk Wahyu Nuryadi atau yang akrab disapa Bung Aguk, mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antara Pokja Desa Sehat dengan pemerintah desa, khususnya sekretaris desa sebagai penanggung jawab Rumah Desa Sehat.

Menurutnya, RDS memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan desa, termasuk penanganan stunting, tuberkulosis (TBC), serta berbagai persoalan kesehatan lainnya.

“Rumah Desa Sehat diharapkan menjadi ruang bersama bagi seluruh pelaku, praktisi, hingga relawan kesehatan untuk berkumpul dan menyusun langkah bersama,” jelasnya.

Bung Aguk juga menegaskan agar seluruh program kerja tahunan disusun secara rapi, terukur, dan terdokumentasi dengan baik karena nantinya menjadi bagian dari laporan kepada Forum Banyuwangi Sehat.

Ia berharap konsep “sehat” di Banyuwangi tidak hanya dimaknai sebatas kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan pendidikan, ekonomi, relasi sosial, hingga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis Forum Banyuwangi Sehat asal Siliragung, Desika Ulfanissa, S.Kep., memaparkan sejumlah regulasi terkait pelaksanaan program kesehatan di desa.

Beberapa poin yang disoroti antara lain pentingnya tertib administrasi kegiatan, mulai dari surat undangan, notulen rapat, dokumentasi kegiatan, SK pengurus Pokja Desa Sehat, hingga penyusunan program kerja dan laporan keuangan yang dibahas melalui forum Rumah Desa Sehat.

Pada sesi akhir, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti forum tersebut karena dinilai dapat menjadi pedoman sekaligus ruang berbagi pengalaman bagi relawan kesehatan di lapangan.

Pendamping desa, Nanang Qosim, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya sinergi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan sesuai regulasi.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat para kader dan relawan kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pengabdian di tingkat dusun.

“Kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, komunikasi dan pendampingan harus terus dilakukan, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban,” ungkap warga Wonosobo tersebut.

Mei 7, 2026
Yayasan Aura Lentera dan Rumah Literasi Bangun Jejaring Inklusif bagi Disabilitas dan Penyintas Kusta di Banyuwangi
Kickoff Program Building Effective Network (BEN) & Meaningful Youth Participation (MYP) digelar di Hotel Aston Banyuwangi, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan ini menegaskan semangat “superteam” dalam melayani disabilitas dan penyintas kusta.

Acara yang dimoderatori oleh Indah Cahyaning Tyas, aktivis Yayasan Aura Lentera Indonesia (YALI), diawali oleh NS. Tunggul Harwanto, M.Kes., Ketua Rumah Literasi Indonesia Banyuwangi, yang memaparkan edukasi tentang program BEN dan MYP.

Program yang disuport oleh Liliane Fonds Netherlands dan NLR Indonesia ini digagas untuk memperkuat kapasitas organisasi lokal, komunitas, serta para pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem dukungan yang berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah membangun jejaring efektif antar lembaga, sekolah, tenaga kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat agar anak serta remaja dengan disabilitas maupun yang terdampak kusta memperoleh akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial.

NLR Indonesia sebagai Grant Manager dari Program BEN dan MYP mendapat mandat untuk mengoordinasikan fase transisi, memastikan mekanisme koordinasi terbentuk, serta mempersiapkan peta jalan program Fase I (2026–2028).

Program BEN saat ini telah dijalankan di tiga negara, yaitu Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, program ini dijalankan di tiga provinsi: Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan soft launching kickoff di Hotel Aston Banyuwangi dihadiri oleh pimpinan SKPD pemerintah daerah seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kemenag, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Direktur RSUD Blambangan, juga organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan remaja dengan disabilitas.

Acara berlangsung hangat dengan sesi dialog interaktif, deklarasi komitmen bersama, serta pembentukan forum jejaring lokal.

Tujuan kegiatan BEN dan MYP di Banyuwangi:

1. Memperkenalkan kerangka program Building Effective Networks (BEN) kepada organisasi lokal dan pemangku kepentingan utama.

2. Memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman bersama terkait konteks, tantangan, dan peluang dalam memperkuat inklusi anak dan remaja dengan disabilitas.

3. Membangun komitmen bersama untuk menjalankan fase transisi menuju tata kelola jaringan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Diharapkan setelah kegiatan ini:
- Peserta memiliki pemahaman yang jelas mengenai kerangka BEN, roadmap, dan struktur tata kelola yang akan dibangun.
- Terbentuk kesepahaman awal terkait mekanisme koordinasi, peran, dan tanggung jawab organisasi lokal serta pemangku kepentingan.
- Tersusunnya rencana tindak lanjut jangka pendek sebagai dasar pelaksanaan fase transisi.
- Meningkatnya komitmen dan rasa kepemilikan (sense of ownership) dari organisasi lokal dan pemangku kepentingan terhadap tujuan BEN dan MYP di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, S.Pd., M.M., menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Suratno menjelaskan bahwa Banyuwangi telah menjadi Kabupaten Inklusif sejak 2014 dan kini telah memiliki Perda serta Perbup Unit Layanan Difabel Terintegrasi.

“Harapan kami, program ini menjadi energi positif berkelanjutan untuk pelayanan kesetaraan bagi saudara-saudara kita yang istimewa,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Budi Wahono, S.T., memberikan edukasi tentang berbagai program inklusif yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, termasuk membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Sebagai narasumber, Masfufah, S.Pd., Kepala SLB Negeri Banyuwangi yang juga mewakili PERKINS International, menyampaikan materi tentang manajemen ekosistem inklusif dengan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Stakeholders Analysis.

Ia juga mengulas mekanisme Sistem Layanan ULD Terintegrasi yang menjadi fondasi penguatan inklusi di tingkat daerah.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta memberikan masukan mewakili komunitasnya.
Ricky Malebhy, Ketua Gerkatin (Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia), menyampaikan kesulitan komunitas Tuli dalam menyusun program kesejahteraan, terutama terkait keterlibatan dalam aktivitas UMKM Difabel.

Umar Asmoro, tokoh senior forum OPDis, menambahkan sejumlah masukan terkait pengelolaan masalah difabel dan perlunya langkah nyata dalam penanganannya.

Yang paling menarik, datang dari Nurhadi Windoyo, seorang tuna netra yang menjabat sebagai Ketua Aura Lentera.

Menurut Windoyo, “Kita jangan terjebak dalam inovasi yang tidak berkelanjutan. Lebih baik membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak. Hambatan terbesar dalam kolaborasi biasanya adalah ego sektoral.”

Sementara itu, Mbak Hanum, aktivis pemberdayaan masyarakat, menambahkan, “Kolaborasi syaratnya mau terbuka, mau mendengar, dan siap bekerja sama. Norma yang harus dijaga adalah jangan mengorbankan kepentingan mayoritas demi minoritas, karena itu bukan inklusif, tapi eksklusif. Kita harus membangun sistem layanan terbaik tanpa terjebak pada prosedur yang kaku. Jangan hanya menciptakan inovasi yang indah di permukaan, tapi lupakan pondasi yang kuat,” tegasnya sambil tersenyum.

Tunggul dan Indah menutup acara dengan menyampaikan ajakan untuk terus bersinergi dan bergandeng tangan.

Mereka juga mengumumkan telah terpilihnya tujuh enumerator yang akan bekerja sama dengan camat, kepala desa, dan kepala puskesmas untuk melakukan input data pendampingan di wilayah terpilih.

“Temuan lokal di desa bisa membuka ruang dialog hingga tingkat kabupaten, bahkan menjadi ajang aspirasi nasional yang berpotensi menjadi isu global untuk kedamaian dan kesejahteraan bersama,” tutup mereka. (Andre/Aguk)
November 11, 2025
Dinsos Banyuwangi Respons Cepat Kondisi Penyandang Disabilitas di Kedaleman Rogojampi

Senyum cerah terpancar dari wajah Luk Luul Maknun (19), penyandang daksa asal Dusun Krajan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi.

Gadis yang mengalami disabilitas fisik sejak lahir ini mendapat kunjungan dari Komunitas Gotong Royong 45, media online sastrawacana.id/, dan pegiat sosial yang peduli terhadap penyandang disabilitas di daerah, Minggu (9/11).

Luk Luul tinggal bersama kedua orang tuanya, Mansur (57) dan Sumiyati (53). Ayahnya bekerja sebagai kernet bus Minto jurusan Banyuwangi–Situbondo, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga.

Sejak kecil, Luk Luul tidak mengenyam pendidikan secara penuh, hanya sempat bersekolah di taman kanak-kanak selama dua tahun.

Hal itu disebabkan keterbatasan orang tua, sang ayah sibuk bekerja, sementara sang ibu tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor untuk mengantar.

Kunjungan Komunitas Gotong Royong 45 yang dipimpin oleh Bung Aguk Darsono, yang juga aktif di Forum Banyuwangi Sehat (FBS) dan Forum Pembauran Kebangsaan {FPK) menjadi awal harapan baru bagi keluarga ini.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Pemimpin Redaksi sastrawacana.id/ sekaligus Direktur Penerbit Lintang Banyuwangi, Maulana Affandi, S.S., serta beberapa pegiat sosial Banyuwangi.

“Luk Luul ini anak yang cerdas dan ceria. Walau ada sedikit kesulitan berbicara, tapi semangatnya luar biasa. Dia tidak malu, malah terlihat senang saat diajak ngobrol,” ujar Bung Aguk yang juga merupakan pemandu bakat talenta yatim piatu.

Ditemani pamannya, Iwan (50), yang juga penyandang disabilitas akibat kram dingin saat musibah kapal nelayan di Pantai Puger, Jember, Luk Luul menyampaikan keinginannya yang sederhana, yakni ingin bisa keluar rumah karena ejak kecil hampir seluruh waktunya dihabiskan di dalam rumah.

Pamannya menuturkan, jika Luk Luul memiliki kursi roda, ia akan lebih mudah beraktivitas di luar rumah.

“Selama ini dia hanya bisa duduk atau berbaring di kasur, jarang sekali keluar,” ujar Pakdhe Iwan, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang servis elektronik dan dapat dihubungi melalui nomor ponsel 082341828320.

Menanggapi hal tersebut, Bung Aguk langsung menghubungi Khoirul Hidayat, S.STP., M.Si., Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banyuwangi, untuk menyampaikan kondisi Luk Luul.

Khoirul Hidayat menyampaikan, pihaknya siap memberikan bantuan dan berharap pemerintah desa turut aktif memantau kondisi warganya serta memperbarui data agar ia dapat menerima bantuan sosial yang selama ini belum pernah diterimanya.

“Kami akan segera tindak lanjuti. Tapi ke depannya, pihak desa perlu lebih aktif melaporkan dan memperbarui data agar bantuan sosial bisa tepat sasaran,” ujarnya melalui pesan singkat.

Sementara itu, Maulana Affandi menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat Dinas Sosial Banyuwangi.

“Langkah cepat Pak Khoirul dan tim Dinsos patut diapresiasi. Ini bukti bahwa kepedulian Dinsos Banyuwangi kepada warga yang membutuhkan sangat tinggi,” ujarnya.

Menurut Affandi, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pekerja sosial di Rogojampi untuk mendata Luk Luul, karena namanya belum tercatat dalam data penyandang disabilitas Kabupaten Banyuwangi

Ia juga menambahkan, Dinas Sosial Banyuwangi memang dikenal tanggap terhadap berbagai persoalan sosial.

“Bukan hanya kali ini, sebelumnya Dinas Sosial juga sigap membantu warga lain, seperti Aripin yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan kerja. Hal itu menunjukkan adanya kesinambungan kepedulian yang nyata, salah satunya melalui pemberian kursi roda 3 in 1,” ujarnya.

Kehadiran komunitas sosial, rekan media, dan pegiat kemanusiaan di rumah Luk Luul membawa semangat baru bagi keluarganya.

Mereka berharap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga dapat melakukan survei dan memberikan bantuan bagi Luk Luul, yang kini tinggal di rumah warisan kakek-neneknya dari pihak ayah.

Selain menantikan bantuan berupa kursi roda dan popok, Luk Luul yang memiliki hobi bernyanyi juga direncanakan akan tampil dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) mendatang. Ia akan didampingi oleh relawan dari Komunitas Gotong Royong 45 dan Yayasan Aura Lentera Indonesia (YALI).

Koordinator Divisi Program YALI, Indah Catur Cahyaningtyas, mengatakan dirinya hanyalah relawan, bukan pahlawan.

“Bersamaan dengan momentum Hari Pahlawan, Luk Luul kami catat sebagai anggota dampingan kami. Harapannya, keluarga bisa lebih responsif dan kami juga akan mengikutkan mereka dalam pelatihan bagi orang tua yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas,” tutur aktivis Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) ini.

Melalui kegiatan itu, Luk Luul akan mendapat ruang untuk menyalurkan bakatnya dan tampil bersama para penyandang disabilitas lainnya. Lewat gawai milik ibunya, ia juga diharapkan bisa menjalin silaturahmi agar tidak merasa sendirian.

Dengan nada pasrah, sang ibu, Sumiyati, berharap ada pihak yang peduli terhadap putrinya, terutama dalam hal mobilitas agar bisa beraktivitas di luar rumah.

“Bukan karena malu, tapi saya enggan merepotkan tetangga dan kerabat. Ternyata saya salah, dulu tidak menyekolahkan, tidak membuatkan KIA, dan baru mengurus KTP setelah usianya lebih dari 18 tahun,” ujarnya lirih.

Semangat dan senyum Luk Luul menjadi pengingat bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Di balik segala keterbatasan, tersimpan keyakinan bahwa kuasa Tuhan selalu hadir bagi hamba-Nya, pada waktu dan cara yang paling tepat. (Affandi/Bung Aguk)

November 10, 2025
Sinergi STIKES Banyuwangi dan FBS Bangkitkan Semangat UKS/M di Blimbingsari

Kesadaran untuk menghidupkan kembali program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) yang kini banyak hanya tinggal nama kembali digelorakan oleh Tim Promotor UKS STIKES Banyuwangi.

Kegiatan ini digelar di Aula Satkordikwilcam Blimbingsari pada Kamis (16/10/2025), hasil kolaborasi antara STIKES Banyuwangi, Forum Banyuwangi Sehat (FBS), dan Pembina UKS Kecamatan Blimbingsari.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Kasi PMK Kecamatan Blimbingsari, Abdul Aziz, SH, MH, menyinggung sejumlah isu seperti mutasi camat, digitalisasi perlindungan sosial, dan musrenbang desa.

Ia menekankan pentingnya menciptakan wilayah Blimbingsari yang aman, nyaman, dan sehat.

Hal itu dapat diwujudkan dengan menghidupkan kembali program UKS/M di seluruh lembaga pendidikan, yang laporannya disampaikan ke Kantor Kecamatan untuk disinergikan dengan Puskesmas serta para pemangku kepentingan.

Sementara itu, Aguk Wahyu Nuryadi dari FBS menjelaskan bahwa regulasi UKS merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian.

Kegiatan UKS dapat didukung oleh dana BOS dan PSM, dengan kepengurusan yang melibatkan komite sekolah, Puskesmas, dan pemangku wilayah.

Ia menambahkan, UKS maupun program Adiwiyata termasuk indikator penting dalam penilaian Pendidikan Sehat guna mendukung Kabupaten Sehat.

Paparan materi diawali oleh Intan Nur Wahyuni Ngsih, S.Pd, SD, Pembina UKS SDN 1 Watukebo, yang memaparkan profil dan prestasi sekolahnya sebagai jawara Gerakan Sekolah Sehat.

“Kami tegas soal kebersihan lingkungan dan toilet, namun mengajar tetap menyenangkan di kelas. Kader Tiwisada dan dokter kecil juga dengan sopan menegur tamu, bahkan guru, yang merokok di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa situs Watukebo telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui SK Bupati yang mendukung pengembangan Geopark Ijen.

Kepala SDN 1 Watukebo, Umi Masrohatin, S.Pd, SD, berharap melalui pembinaan dari FBS dan Pembina UKS dapat diadakan sarana-prasarana pengelolaan sampah serta kantin sehat.

Hal ini sebagai persiapan karena sekolahnya akan mewakili Kabupaten Banyuwangi dalam lomba tingkat Provinsi Jawa Timur.

Dari Tim Pembina UKS Kabupaten yang juga Pengurus PKK Kabupaten, Pipit Haryono, S.Kep, M.Pd, menyampaikan bahwa SDN 1 Watukebo dapat menjadi studi tiru ideal bagi lembaga pendidikan di wilayah Blimbingsari, Kabat, Rogojampi, hingga Songgon.

“Monggo, kepala sekolah bisa mengirim guru calon pembina UKS untuk mengikuti pelatihan dua hari di Watukebo dalam waktu dekat agar program UKS ini lebih serius dijalankan. Selanjutnya, bina kader dari siswa untuk siswa, baik dokter kecil maupun Kelompok Kesehatan Remaja,” ujarnya.

Sesi berikutnya diisi oleh Desika Ulfatunisa, S.Kep, yang memimpin yel-yel “Sehat dimulai dari saya” sebelum menampilkan paparan tentang langkah-langkah pembentukan UKS.

Ia menjelaskan pentingnya penerbitan SK Kepala Sekolah, penyusunan program, serta kegiatan monitoring. Ia juga mendorong pelibatan Puskesmas dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas SDM.

“Minimal ada kader 10 persen dari jumlah murid di setiap lembaga pendidikan untuk menjalankan program UKS. Maksimalkan pula potensi intra dan ekstrakurikuler guna mendukung UKS agar menjadi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang menjadi karakter lembaga pendidikan,” tuturnya.

Desika juga memberikan nomor kontak WhatsApp bagi peserta yang ingin mengundang atau mengunjungi praktik baik di STIKES Banyuwangi, yang berlokasi di Jalan Letkol Istiqlal.

Oktober 16, 2025
Wujudkan Desa Sehat, Karangrejo Gelar Rapat Evaluasi dan Penyusunan RKPDes

Pemerintah Desa Karangrejo bersama jajaran terkait menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Pokja Desa Sehat serta Rumah Desa Sehat (RDS) pada Rabu (10/9).

Pertemuan ini dihadiri Kepala Desa Karangrejo Subandriyo, Sekretaris Desa Abdul Haris, Kepala Puskesmas Blimbingsari Indah Swartiningtyas, SST, Bd, M.Kes, perwakilan Forum Banyuwangi Sehat (FBS) Bung Aguk, dan Kasie PMK Kecamatan Blimbingsari Abdul Aziz, S.H., M.H.

Agenda utama rapat adalah penyusunan program kegiatan tahun 2026 dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, anak, serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Kepala Desa Karangrejo Subandriyo dalam sambutannya menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari setiap program dan menekankan perlunya kolaborasi antar pihak agar setiap kegiatan dapat terselesaikan dengan baik.

“Kita harus kerja cepat, cerdas, dan tanggap. Setiap tim wajib memahami fungsi dan tugasnya masing-masing. Kolaborasi antar pihak tidak boleh berhenti supaya semua kegiatan bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Subandriyo.

Sementara itu, Aziz Kasi PMK Kecamatan Blimbingsari menjelaskan bahwa RDS (Rumah Desa Sehat) merupakan wadah berkumpulnya seluruh pelaku kesehatan desa sekaligus tempat Koordinasi dan evaluasi berbagai program Kesehatan serta Penyusunan Program Kegiatan untuk Tahun selanjutnya.

Ia mengimbau agar rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian Pokja Desa Sehat antara lain penyelenggaraan pasar rakyat sehat, penataan lingkungan bebas sampah dan semak belukar, kerja bakti membersihkan parit dan selokan, serta kegiatan senam bersama.

“RDS ini wadah strategis untuk membicarakan masalah kesehatan desa. Jadi rapat semacam ini dilakukan setiap tiga bulan sekali agar capaian lebih terukur. Kita bisa fokus pada kegiatan nyata, seperti penataan lingkungan bebas sampah, kerja bakti membersihkan parit, dan juga senam bersama,” jelas Aziz.

Narasumber berikutnya, Bung Aguk, memberikan arahan terkait kendala kesehatan di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung dari pelaku lapangan agar setiap permasalahan dapat segera dicarikan solusi.

Disampaikan pula bahwa identitas kader seperti seragam, rompi, atau pin diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab.

Tak hanya itu, Bung Aguk juga menyoroti kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan kesehatan di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung antara kader lapangan dengan pihak desa.

“Kalau ada masalah di lapangan, jangan menunggu. Segera sampaikan agar bisa cepat dicari solusinya,” papar Bung Aguk.

Kepala Puskesmas Blimbingsari, Indah, menekankan bahwa program desa sehat bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ia mengungkapkan adanya peningkatan kasus gangguan mental di masyarakat sehingga puskesmas menyediakan layanan dan obat-obatan untuk penanganannya.

Ia juga menyoroti prestasi Kecamatan Blimbingsari yang berhasil mempertahankan status zero stunting dan zero AKI.

Selain itu, Indah memperkenalkan program baru PERMATA HATI berupa layanan persalinan rawat jalan yang dapat diakses 24 jam.

Bagi pemilik BPJS layanan ini gratis, sementara masyarakat tanpa BPJS bisa mengajukan bantuan melalui aplikasi SIKS-NG dengan pendampingan operator desa.

“Kesehatan mental sama pentingnya dengan fisik. Kami sudah menyiapkan layanan serta obat-obatan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Blimbingsari berhasil mempertahankan status zero stunting, ini prestasi yang harus kita jaga bersama,” ujar Indah.

Sekretaris Desa Abdul Haris menutup rapat dengan menyampaikan komitmennya untuk terus memperhatikan kesejahteraan kader desa.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mengajak kader berwisata sambil belajar mengenai lingkungan sehat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Desa Karangrejo bersama pihak terkait berharap dapat memperkuat sinergi dan menghadirkan program yang lebih efektif untuk mewujudkan masyarakat desa yang sehat, baik jasmani maupun rohani.

September 10, 2025
Banyuwangi Ikuti Verifikasi Lanjutan Kabupaten Sehat Tingkat Nasional

Banyuwangi kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman.

Pada Senin, 11 Agustus 2025, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan inovasi pada sembilan tatanan Kabupaten Sehat dalam agenda verifikasi lanjutan tingkat nasional.

Kegiatan ini berlangsung secara daring dari Aula Rempeg Jagapati Pemkab Banyuwangi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk didampingi oleh Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah Guntur Priambodo, Asisten MY Bramudya, Kepala Bappeda Yayan TW, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Turut hadir pula Ketua Forum Banyuwangi Sehat Soekarjo beserta jajaran, perwakilan Forum Kabupaten/Kota Sehat (FKKS) Frida, Camat Kota Banyuwangi Hartono, Ketua TP PKK Anna Nazili Hanim, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang berperan dalam pengembangan Kabupaten Sehat.

Verifikasi Lanjutan Kabupaten Sehat Tingkat Nasional (Dok. sastrawacana.id/)

Dalam pemaparannya, Bupati Ipuk menyoroti berbagai inovasi dan prestasi yang telah dicapai Banyuwangi pada masing-masing tatanan.

Ia juga memaparkan penghargaan yang telah diraih, mulai dari tingkat nasional hingga pengakuan internasional seperti status Geopark.

Semua pencapaian tersebut menjadi pertimbangan penting agar Banyuwangi kembali memperoleh penghargaan Swasti Sabha Wistara.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antarinstansi dan kolaborasi berbagai pihak yang terus bekerja melayani masyarakat.

Agenda verifikasi lanjutan ini dimoderatori oleh perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Anugerah, yang memberikan kesempatan kepada Dirjen untuk menyampaikan sambutan.

Tim verifikator nasional kemudian memberikan catatan, masukan, dan permintaan data tambahan yang berkaitan dengan dokumen yang telah dikirim serta dinilai oleh pembina KKS Provinsi Jawa Timur.

Tidak semua kota atau kabupaten lolos ke tahap verifikasi lanjutan. Bagi yang terpilih, tim nasional juga berpeluang melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi nyata.

Asisten MY Bramudya dalam sambutannya menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan atau trofi.

Hal yang lebih penting adalah memastikan Banyuwangi tetap menjadi daerah yang bersih, nyaman, dan sehat, baik bagi warganya maupun bagi para tamu yang datang berkunjung.

Sebagai tindak lanjut, seluruh catatan dari tim verifikasi nasional akan segera ditindaklanjuti.

Dalam waktu maksimal 2 x 24 jam, data tambahan dan dokumen yang diminta akan disiapkan oleh SKPD terkait sesuai dengan sembilan tatanan Kabupaten Sehat.

Penulis: Bung Aguk

Editor: Maulana Affandi

Agustus 11, 2025