Tag: fpk banyuwangi

Kickoff Program Building Effective Network (BEN) & Meaningful Youth Participation (MYP) digelar di Hotel Aston Banyuwangi, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan ini menegaskan semangat “superteam” dalam melayani disabilitas dan penyintas kusta.

Acara yang dimoderatori oleh Indah Cahyaning Tyas, aktivis Yayasan Aura Lentera Indonesia (YALI), diawali oleh NS. Tunggul Harwanto, M.Kes., Ketua Rumah Literasi Indonesia Banyuwangi, yang memaparkan edukasi tentang program BEN dan MYP.

Program yang disuport oleh Liliane Fonds Netherlands dan NLR Indonesia ini digagas untuk memperkuat kapasitas organisasi lokal, komunitas, serta para pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem dukungan yang berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah membangun jejaring efektif antar lembaga, sekolah, tenaga kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat agar anak serta remaja dengan disabilitas maupun yang terdampak kusta memperoleh akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial.

NLR Indonesia sebagai Grant Manager dari Program BEN dan MYP mendapat mandat untuk mengoordinasikan fase transisi, memastikan mekanisme koordinasi terbentuk, serta mempersiapkan peta jalan program Fase I (2026–2028).

Program BEN saat ini telah dijalankan di tiga negara, yaitu Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, program ini dijalankan di tiga provinsi: Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan soft launching kickoff di Hotel Aston Banyuwangi dihadiri oleh pimpinan SKPD pemerintah daerah seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kemenag, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Direktur RSUD Blambangan, juga organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan remaja dengan disabilitas.

Acara berlangsung hangat dengan sesi dialog interaktif, deklarasi komitmen bersama, serta pembentukan forum jejaring lokal.

Tujuan kegiatan BEN dan MYP di Banyuwangi:

1. Memperkenalkan kerangka program Building Effective Networks (BEN) kepada organisasi lokal dan pemangku kepentingan utama.

2. Memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman bersama terkait konteks, tantangan, dan peluang dalam memperkuat inklusi anak dan remaja dengan disabilitas.

3. Membangun komitmen bersama untuk menjalankan fase transisi menuju tata kelola jaringan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Diharapkan setelah kegiatan ini:

• Peserta memiliki pemahaman yang jelas mengenai kerangka BEN, roadmap, dan struktur tata kelola yang akan dibangun.
• Terbentuk kesepahaman awal terkait mekanisme koordinasi, peran, dan tanggung jawab organisasi lokal serta pemangku kepentingan.
• Tersusunnya rencana tindak lanjut jangka pendek sebagai dasar pelaksanaan fase transisi.
• Meningkatnya komitmen dan rasa kepemilikan (sense of ownership) dari organisasi lokal dan pemangku kepentingan terhadap tujuan BEN dan MYP di Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, S.Pd., M.M., menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Suratno menjelaskan bahwa Banyuwangi telah menjadi Kabupaten Inklusif sejak 2014 dan kini telah memiliki Perda serta Perbup Unit Layanan Difabel Terintegrasi.

“Harapan kami, program ini menjadi energi positif berkelanjutan untuk pelayanan kesetaraan bagi saudara-saudara kita yang istimewa,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Budi Wahono, S.T., memberikan edukasi tentang berbagai program inklusif yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, termasuk membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Sebagai narasumber, Masfufah, S.Pd., Kepala SLB Negeri Banyuwangi yang juga mewakili PERKINS International, menyampaikan materi tentang manajemen ekosistem inklusif dengan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Stakeholders Analysis.

Ia juga mengulas mekanisme Sistem Layanan ULD Terintegrasi yang menjadi fondasi penguatan inklusi di tingkat daerah.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta memberikan masukan mewakili komunitasnya.
Ricky Malebhy, Ketua Gerkatin (Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia), menyampaikan kesulitan komunitas Tuli dalam menyusun program kesejahteraan, terutama terkait keterlibatan dalam aktivitas UMKM Difabel.

Umar Asmoro, tokoh senior forum OPDis, menambahkan sejumlah masukan terkait pengelolaan masalah difabel dan perlunya langkah nyata dalam penanganannya.

Yang paling menarik, datang dari Nurhadi Windoyo, seorang tuna netra yang menjabat sebagai Ketua Aura Lentera.

Menurut Windoyo, “Kita jangan terjebak dalam inovasi yang tidak berkelanjutan. Lebih baik membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak. Hambatan terbesar dalam kolaborasi biasanya adalah ego sektoral.”

Sementara itu, Mbak Hanum, aktivis pemberdayaan masyarakat, menambahkan, “Kolaborasi syaratnya mau terbuka, mau mendengar, dan siap bekerja sama. Norma yang harus dijaga adalah jangan mengorbankan kepentingan mayoritas demi minoritas, karena itu bukan inklusif, tapi eksklusif. Kita harus membangun sistem layanan terbaik tanpa terjebak pada prosedur yang kaku. Jangan hanya menciptakan inovasi yang indah di permukaan, tapi lupakan pondasi yang kuat,” tegasnya sambil tersenyum.

Tunggul dan Indah menutup acara dengan menyampaikan ajakan untuk terus bersinergi dan bergandeng tangan.

Mereka juga mengumumkan telah terpilihnya tujuh enumerator yang akan bekerja sama dengan camat, kepala desa, dan kepala puskesmas untuk melakukan input data pendampingan di wilayah terpilih.

“Temuan lokal di desa bisa membuka ruang dialog hingga tingkat kabupaten, bahkan menjadi ajang aspirasi nasional yang berpotensi menjadi isu global untuk kedamaian dan kesejahteraan bersama,” tutup mereka. (Andre/Aguk)