Tag: pemerintah desa

  • Kader ATM, RDS, dan Pokja Desa Sehat se-Blimbingsari Dibekali Penyusunan Program dan Pendampingan Pasien Penyakit Menular

    Kader ATM, RDS, dan Pokja Desa Sehat se-Blimbingsari Dibekali Penyusunan Program dan Pendampingan Pasien Penyakit Menular

    Kader ATM (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria), Rumah Desa Sehat (RDS) yang menghadirkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta pengurus Pokja Desa Sehat dari 10 desa se-Kecamatan Blimbingsari mendapatkan pembekalan di Balai Desa Patoman, Rabu (13/05).

    Balai Desa Patoman tampak bersih dan tertata rapi. Meski berada di lahan yang relatif sempit, berbagai ruangan ditata dengan baik, mulai dari ruang BPD, Rumah Desa Sehat yang terintegrasi dengan Pokja Desa Sehat dan PKK, hingga ruang arsip.

    Fasilitas lain seperti musala, dapur bersih, dan ruang lounge juga tersedia.

    Desa Patoman juga dikenal sebagai desa dengan keberagaman yang harmonis. Desa ini ditetapkan sebagai Kampung Pancasila oleh Pangdam V/Brawijaya dan sebagai Desa Kebangsaan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Bakesbangpol.

    Keharmonisan masyarakat terlihat dari keberagaman suku seperti Bali, Madura, Tionghoa, Osing, dan Jawa, serta sikap welas asih antarumat beragama dan penghayat kepercayaan, mulai dari Islam, Hindu, Buddha, hingga Katolik.

    Camat Blimbingsari Teddy Ardiansyah, S.STP melalui Kasi PMK Abdul Aziz, SH, MH menyampaikan bahwa berdasarkan surat edaran menteri hingga gubernur, serta hasil koordinasi lintas dinas dan badan melalui zoom meeting, diperlukan kegiatan kolaboratif untuk mendukung sinergi isu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

    FKKS Kecamatan Blimbingsari

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Badean, Indah Swartiningtyas, SST.Bid., M.MKes menyampaikan data penderita ODHA sebanyak 40 orang, TBC 38 orang, dan malaria nihil.

    Menurutnya, terdapat berbagai faktor pemicu yang menyebabkan seseorang terpapar penyakit tersebut.

    “Semua tertangani dan ada yang sudah sembuh. Karena itu, masyarakat harus mengenali dan memahami gejalanya serta memastikan pasien mendapat pendampingan rutin minum obat. Tetap waspada seperti saat menangani corona, jaga kesehatan, dan gunakan APD,” ujarnya.

    Bidan yang meraih prestasi nasional dalam inovasi zero stunting tersebut juga menekankan pentingnya peran kader dalam pendampingan pasien di tingkat desa.

    Di kesempatan yang sama, Novita Ika Wulandari, S.AP selaku fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjelaskan bahwa terdapat alokasi dana sebesar Rp2,5 juta dari ADD khusus untuk program ATM.

    “Contoh program dan usulan anggaran sudah kami siapkan dan masih bisa dikreasikan sesuai kebutuhan desa. Dari dinas dan Kementerian Kesehatan juga diupayakan CSR untuk insentif kader,” jelasnya.

    Ia berharap KPM di Rumah Desa Sehat dapat bersinergi bersama bidan desa, kader KB, Pokja IV PKK, kader ATM, dan Pokja Desa Sehat dalam menyusun program beserta anggarannya.

    Pendamping desa juga diharapkan membantu melengkapi kebutuhan dasar kader guna mewujudkan satu data, dokumen, dan arsip terpadu agar pemerintah desa dan negara benar-benar hadir untuk kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, aktivis LSM Gotong Royong ’45 yang juga anggota Forum Banyuwangi Sehat berharap Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dapat mengawal program, baik dari sisi administrasi maupun pendampingan di lapangan.

    Dokumentasi kegiatan berupa narasi dan foto timeline diunggah ke Google Drive Forum Banyuwangi Sehat dengan koordinator Kasi PMK.

    Ia juga menambahkan, apabila terdapat penyandang disabilitas fisik maupun intelektual yang belum bisa baca tulis, diharapkan segera didata untuk kemudian dilakukan advokasi.

    Aktivis yang juga pengawas Yayasan Aura Lentera Indonesia tersebut saat ini tengah menjalankan program bersama NLR Indonesia terkait mitigasi pemberdayaan disabilitas di wilayah Rogojampi dan Kalipuro.

    Dalam sesi tanya jawab, peserta yang mayoritas perempuan tampak antusias membahas berbagai persoalan teknis, termasuk kekhawatiran risiko penularan saat merawat jenazah penderita AIDS.

    Para kader bahkan disebut sebagai “kaum penghuni surga” karena menjalankan tugas kemanusiaan yang mulia.

    Kepala Desa Patoman, Suwito, yang telah tiga periode memimpin desa dengan potensi panen cabai jamu tersebut berharap para kepala desa mengetahui kondisi warganya secara by name by address dengan tetap menjaga kerahasiaan data untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kebetulan saya punya pengalaman 17 tahun mendampingi pasien HIV akibat perilaku asusila di lokalisasi Blibis. Mulai dari bedah rumah hingga mengambilkan obat di RSUD maupun puskesmas sampai pasien sembuh. Hendaknya kita tidak berperilaku menyimpang dari hukum adat, agama, maupun negara,” pesannya.

    Keturunan Sakera tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan alat cukur di tempat pangkas rambut dengan menggunakan satu silet untuk satu pelanggan.

  • Wujudkan Desa Sehat, Karangrejo Gelar Rapat Evaluasi dan Penyusunan RKPDes

    Wujudkan Desa Sehat, Karangrejo Gelar Rapat Evaluasi dan Penyusunan RKPDes

    Pemerintah Desa Karangrejo bersama jajaran terkait menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Pokja Desa Sehat serta Rumah Desa Sehat (RDS) pada Rabu (10/9).

    Pertemuan ini dihadiri Kepala Desa Karangrejo Subandriyo, Sekretaris Desa Abdul Haris, Kepala Puskesmas Blimbingsari Indah Swartiningtyas, SST, Bd, M.Kes, perwakilan Forum Banyuwangi Sehat (FBS) Bung Aguk, dan Kasie PMK Kecamatan Blimbingsari Abdul Aziz, S.H., M.H.

    Agenda utama rapat adalah penyusunan program kegiatan tahun 2026 dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, anak, serta peningkatan kesehatan masyarakat.

    Kepala Desa Karangrejo Subandriyo dalam sambutannya menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari setiap program dan menekankan perlunya kolaborasi antar pihak agar setiap kegiatan dapat terselesaikan dengan baik.

    “Kita harus kerja cepat, cerdas, dan tanggap. Setiap tim wajib memahami fungsi dan tugasnya masing-masing. Kolaborasi antar pihak tidak boleh berhenti supaya semua kegiatan bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Subandriyo.

    Evaluasi kinerja Pokja Desa Sehat Kecamatan Blimbingsari

    Sementara itu, Aziz Kasi PMK Kecamatan Blimbingsari menjelaskan bahwa RDS (Rumah Desa Sehat) merupakan wadah berkumpulnya seluruh pelaku kesehatan desa sekaligus tempat Koordinasi dan evaluasi berbagai program Kesehatan serta Penyusunan Program Kegiatan untuk Tahun selanjutnya.

    Ia mengimbau agar rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali.

    Beberapa aspek yang menjadi perhatian Pokja Desa Sehat antara lain penyelenggaraan pasar rakyat sehat, penataan lingkungan bebas sampah dan semak belukar, kerja bakti membersihkan parit dan selokan, serta kegiatan senam bersama.

    “RDS ini wadah strategis untuk membicarakan masalah kesehatan desa. Jadi rapat semacam ini dilakukan setiap tiga bulan sekali agar capaian lebih terukur. Kita bisa fokus pada kegiatan nyata, seperti penataan lingkungan bebas sampah, kerja bakti membersihkan parit, dan juga senam bersama,” jelas Aziz.

    Narasumber berikutnya, Bung Aguk, memberikan arahan terkait kendala kesehatan di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung dari pelaku lapangan agar setiap permasalahan dapat segera dicarikan solusi.

    Disampaikan pula bahwa identitas kader seperti seragam, rompi, atau pin diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab.

    Tak hanya itu, Bung Aguk juga menyoroti kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan kesehatan di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung antara kader lapangan dengan pihak desa.

    “Kalau ada masalah di lapangan, jangan menunggu. Segera sampaikan agar bisa cepat dicari solusinya,” papar Bung Aguk.

    Kepala Puskesmas Blimbingsari, Indah, menekankan bahwa program desa sehat bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ia mengungkapkan adanya peningkatan kasus gangguan mental di masyarakat sehingga puskesmas menyediakan layanan dan obat-obatan untuk penanganannya.

    Ia juga menyoroti prestasi Kecamatan Blimbingsari yang berhasil mempertahankan status zero stunting dan zero AKI.

    Selain itu, Indah memperkenalkan program baru PERMATA HATI berupa layanan persalinan rawat jalan yang dapat diakses 24 jam.

    Bagi pemilik BPJS layanan ini gratis, sementara masyarakat tanpa BPJS bisa mengajukan bantuan melalui aplikasi SIKS-NG dengan pendampingan operator desa.

    “Kesehatan mental sama pentingnya dengan fisik. Kami sudah menyiapkan layanan serta obat-obatan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Blimbingsari berhasil mempertahankan status zero stunting, ini prestasi yang harus kita jaga bersama,” ujar Indah.

    Sekretaris Desa Abdul Haris menutup rapat dengan menyampaikan komitmennya untuk terus memperhatikan kesejahteraan kader desa.

    Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mengajak kader berwisata sambil belajar mengenai lingkungan sehat.

    Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Desa Karangrejo bersama pihak terkait berharap dapat memperkuat sinergi dan menghadirkan program yang lebih efektif untuk mewujudkan masyarakat desa yang sehat, baik jasmani maupun rohani.