Sastrawacana.id

Tag: politik

  • Ketika Akal Sehat Tergeser Konten: Gempuran Digital dan Retaknya Pilar Keempat Demokrasi

    Ketika Akal Sehat Tergeser Konten: Gempuran Digital dan Retaknya Pilar Keempat Demokrasi

    Ketika Akal Sehat Tergeser Konten: Gempuran Digital dan Retaknya Pilar Keempat Demokrasi

    Oleh: Maulana Affandi, S.S
    (Pemimpin Redaksi sastrawacana.id/, Direktur Penerbit Lintang, Penulis Buku, Pegiat literasi)

    “Tulisan ini lahir dari sebuah keresahan yang terus mendesak, meminta untuk disuarakan, hingga akhirnya tak bisa lagi diredam.”

    ***

    Di tengah gemuruh notifikasi dan derasnya arus informasi tanpa jeda, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa salah satu faktor yang menggerus peradaban Indonesia modern adalah dominasi media sosial.

    Di era digital saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial telah menjadi kekuatan besar dalam pembentukan opini publik.

    Namun, kekuatan itu juga menyimpan sisi gelap yang secara perlahan meruntuhkan pondasi penting dalam demokrasi dan peradaban kita, yaitu pers.

    Sebelum maraknya media sosial, pers bukan sekadar pilar keempat demokrasi, tapi juga menjadi kekuatan yang benar-benar ditakuti sekaligus dihormati.

    Di era itu, awak media memiliki wibawa yang mampu menggoyang kursi pejabat. Satu laporan mendalam bisa memicu audit, menggulirkan sidang etik, bahkan mengganti kepala dinas.

    Pers bekerja dengan ritme yang jelas, yakni mencari fakta, mengolah data, mengonfirmasi silang, lalu menyajikannya kepada publik dengan keberanian yang sering mengorbankan kenyamanan, bahkan keselamatan pribadi.

    Pada masa itu, pejabat sangat takut untuk main-main karena mereka tahu, jika ada keputusan yang janggal atau kebijakan yang melenceng, pers akan datang mengetuk pintu, membawa secarik catatan, perekam suara, dan daftar pertanyaan yang sulit dielakkan.

    Dan ketika suatu kasus besar terbongkar ke publik, hampir seluruh pejabat memilih merespons dengan mekanisme formal, seperti konferensi pers, klarifikasi resmi, atau perbaikan kebijakan.

    Nyaris tidak ada ruang untuk bermain drama di depan kamera pribadi, tidak ada kesempatan menyulap kesalahan menjadi “konten humanis,” dan sulit mengaburkan kritik melalui banjir komentar fanatik.

    Kini, semua itu perlahan berubah. Media sosial telah menciptakan panggung baru yang justru memberi celah pencitraan bagi yang berkepentingan.

    Di era sekarang, meskipun tak semua, banyak para pejabat publik hadir di lini masa dengan dalih menyampaikan hasil kinerja, menjadikan media sosial sebagai panggung baru yang tak pernah sepi dari sorot kamera.

    Namun benarkah optimasi media sosial itu semata-mata demi mengabarkan pekerjaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang “membiayai” mereka?

    Atau ada sesuatu yang lebih jauh, lebih sunyi, yang mereka kejar di balik setiap unggahan? Silakan resapi perlahan dan biarkan hati nuranimu yang menjawab.

    Di titik inilah kita perlu melihat lebih jernih bagaimana ruang digital mulai menggeser medan komunikasi publik.

    Ketika sorotan masyarakat semakin mudah diarahkan dan persepsi bisa dibentuk hanya lewat potongan video atau kalimat yang dipoles, maka hubungan antara pejabat dan warganya perlahan berubah bentuk.

    Alih-alih merespons kritik substansial dari pers, mereka kini dapat menata narasi sendiri, mengunggah video klarifikasi versi pribadi, dan menggulirkan opini alternatif yang diracik oleh tim konten.

    Dengan hitungan menit, sebuah isu serius bisa dikecilkan menjadi sekadar salah paham.

    Dalam beberapa jam, kritik yang sah dari jurnalis profesional bisa tenggelam di balik ribuan komentar positif yang tidak jarang digerakkan oleh buzzer bayaran.

    Dominasi media sosial ini membuat fungsi pers mulai teredam, bukan karena pers kehilangan integritas, tetapi karena ruang publik sedang dikeruhkan oleh narasi yang diproduksi tanpa standar etik dan metodologi jurnalistik.

    Pers tetap berdiri sebagai penegak akuntabilitas. Namun, gaungnya semakin sulit menembus riuh platform digital yang lebih menyukai dramatisasi ketimbang kebenaran.

    Dan ketika masyarakat lebih percaya potongan video estetis daripada laporan investigatif, kita sedang menghadapi tanda-tanda kemunduran demokrasi yang tidak lagi diam-diam, tetapi berlangsung di depan mata.

    Quote Malana Affandi

    Lantas, apa pengaruhnya bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat?

    Mari kita simak baik-baik dan mendengar dengan hati nurani agar kita benar-benar memahami betapa dalam dampak yang ditimbulkan ketika ruang publik dikuasai oleh pencitraan, bukan oleh kebenaran.

    Sebab yang runtuh bukan hanya wibawa pers, melainkan juga kualitas keputusan politik, arah pembangunan, dan kecerdasan kolektif sebuah bangsa.

    Ketika pejabat lebih sibuk membangun citra daripada membangun kinerja, energi mereka tersedot ke hal-hal estetis, mulai dari membuat video harian, menyiapkan angle kamera terbaik, memilih musik latar yang menyentuh, dan mengatur gimik visual agar terlihat merakyat.

    Yang semestinya menjadi prioritas adalah penyusunan kebijakan, pengawasan anggaran, evaluasi program publik, justru seolah bergeser menjadi pekerjaan sampingan.

    Pada titik ini, pembangunan tidak berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kebutuhan konten.

    Lalu masyarakat?

    Ya, mereka perlahan digiring untuk menilai kinerja pejabat bukan dari indikator objektif seperti pencapaian program, penurunan angka kemiskinan, atau kualitas layanan publik, melainkan dari seberapa sering mereka muncul di beranda media sosial.

    Akhirnya, pejabat yang bekerja senyap namun efektif, kurang diminati, sementara pejabat yang gemar tampil dan piawai berbicara justru dielu-elukan.

    Fenomena ini bukan sekadar perubahan selera publik, tapi menjadi pergeseran standar dalam menilai kepemimpinan.

    Perlu diingat bahwa ketika standar turun, kualitas kepemimpinan ikut merosot. Kita bisa melihat dampaknya pada berbagai sektor.

    Misalnya dalam dunia pendidikan, alih-alih fokus meningkatkan kualitas guru dan proses belajar, ada kebijakan justru menggencarkan program-program viral yang mudah dipromosikan.

    Kemudian dalam sektor kesehatan, isu-isu serius seperti pelayanan dasar, ketersediaan dokter, hingga kesehatan lansia menjadi kalah gaung dengan video kunjungan lapangan yang penuh tepuk tangan dan soundtrack haru.

    Di bidang ekonomi, strategi jangka panjang juga sering dikalahkan oleh seremoni-seremonial demi pencitraan.

    Lebih jauh lagi, media sosial memungkinkan pemangku kepentingan menciptakan ilusi kinerja.

    Dengan dukungan tim konten profesional, mereka bisa menampilkan narasi yang rapi dan optimistis, menutupi cacat kebijakan dan kegagalan program.

    Ketika ada kritik cukup lempar video klarifikasi, ketika muncul laporan investigatif cukup unggah konten humanis, ketika muncul tanda-tanda isu sentral cukup banjiri komentar dengan dukungan palsu.

    Sementara itu, masyarakat yang tidak sempat menelusuri berita secara mendalam mudah terbawa arus narasi yang paling sering muncul di timeline.

    Akibatnya, kita berada dalam situasi paradoks: Di era informasi tanpa batas, kesadaran publik justru kian kabur, tersesat oleh riuhnya narasi yang direkayasa.

    Memang betul, kinerja tidak berhenti, tetapi kehilangan kedalaman. Demokrasi tidak bubar, tetapi kehilangan substansi.

    Semua berjalan seolah normal, padahal peradaban sedang ditarik mundur secara halus dan perlahan.

    Kata Kata Maulana Affandi

    Masih ingat, kita dulu pernah dijuluki “Macan Asia” yang disegani oleh negara tetangga?

    Julukan itu bukan tanpa alasan. Indonesia memasuki era ketika stabilitas sosial, kemajuan pendidikan, dan prestasi olahraga membentuk citra bangsa yang percaya diri.

    Pada masa itu, kita bukan sekadar penonton dalam percaturan kawasan, kita adalah pemain penting yang suaranya didengar dan langkahnya diperhitungkan.

    Sebagai contoh, pada SEA Games 1997, Indonesia tampil sebagai juara umum dengan perolehan 194 medali emas, 101 perak, dan 115 perunggu.

    Sebuah rekor perolehan medali terbanyak yang belum terpecahkan sepanjang gelaran SEA Games (Laporan hasil SEA Games 1997).

    Bahkan, menurut Ketua Bidang Prasarana dan Sarana SEA Games XIX 1997 Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto, pada gelaran SEA Games 1997 nyaris tak mengeluarkan anggaran, seperti dinukil dari laporan Antara.

    “Dana SEA Games 1997 lalu itu tak sepeserpun dari pemerintah. Tetapi hebatnya, Indonesia keluar sebagai juara umum sehingga ini prestasi yang membanggakan,” kata Suharto.

    Mengutip dari informasi yang tersebar, selama 11 kali penyelenggaraan SEA Games pada masa Orde Baru, Indonesia merebut juara umum sebanyak 9 kali. Sebuah tren yang tidak lagi dapat dirasakan di Era Reformasi.

    Mau contoh lain? Baik, kita beralih ke dunia pendidikan yang gejalanya semakin tampak jelas.

    Tanah Air yang kucinta melebihi kecintaan pada nalarku sendiri ini pernah memiliki sistem pendidikan yang begitu dihormati hingga mampu mengirim guru ke luar negeri.

    Data Kemdikbud mencatat bahwa pada tahun 1966 Indonesia “mengekspor” tenaga pendidik ke Malaysia, sebuah fakta yang menunjukkan betapa mapannya kualitas pendidikan kita saat itu.

    Ironisnya, negara tetangga yang dulu berguru kepada kita, kini justru melesat jauh meninggalkan.

    Indikasinya bisa dilihat dari hasil PISA 2018, di mana Indonesia berada di peringkat ke-74, atau keenam dari posisi terbawah, sebuah cermin getir bahwa kualitas belajar-mengajar kita tak lagi berdiri tegak seperti dulu.

    Data itu bukan sekadar deretan angka, tetapi alarm keras bahwa generasi penerus kita hari ini tumbuh dalam sistem yang tertinggal dari mereka yang dulu sempat belajar pada kita.

    Sekarang, gambaran kemunduran itu bahkan kian mudah ditemukan di media sosial. Pernah melihat video yang membandingkan kemampuan siswa zaman dulu dan sekarang?

    Di TikTok, beredar banyak cuplikan anak SMA yang kesulitan mengerjakan perkalian dasar, sesuatu yang dulu dikuasai oleh siswa SD pada usia belia.

    Fenomena ini tentu tidak bisa digeneralisasi, tetapi cukup untuk menjadi alarm bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja dalam ekosistem pendidikan kita.

    Apalagi, di tengah derasnya arus konten yang menguasai ruang digital, persoalan serius seperti merosotnya kualitas belajar sering tenggelam oleh hiruk-pikuk hal remeh yang lebih mudah viral.

    Media sosial yang harusnya berisi percakapan bernas justru berubah menjadi arena riuh tanpa arah, tempat opini dangkal lebih sering menang daripada gagasan yang mencerahkan.

    Maka, ketika gejala-gejala kemunduran itu semakin tampak di permukaan, kita perlu kembali melihat pencapaian-pencapaian masa lalu sebagai cermin bahwa bangsa ini pernah berdiri tegak karena ketekunan, disiplin, dan kesungguhan yang tidak ditentukan oleh algoritma atau viralitas.

    Ya, itu semua adalah pencapaian yang hingga kini terus diperjuangkan oleh banyak pihak, salah satunya perjuangan rakyat melawan buzzer yang dengungnya sangat berisik di hati ibu pertiwi.

    Jika kritik dipadamkan oleh buzzer, maka keputusan yang dihasilkan cenderung dangkal. Di tengah kondisi seperti ini, kesejahteraan masyarakat menjadi korban pertama.

    Yang diprioritaskan justru hal-hal yang dapat menaikkan engagement, apa pun segmennya.

    Tak masalah apakah kontennya dangkal atau tak memberi nilai bagi publik, yang penting ramai, berbunyi, dan memancing reaksi.

    Karena itu, memahami fenomena ini bukan sekadar perkara opini pribadi, melainkan ajakan untuk kembali ke akal sehat dan menuntut agar ruang publik tidak lagi dikendalikan oleh pencitraan, tetapi oleh akuntabilitas dan keterbukaan.

    Kita perlu kembali menempatkan pers sebagai penjaga demokrasi yang layak didengarkan.

    Sebab tanpa pers yang berfungsi dengan kuat, negara akan kehilangan rem yang menjaga keseimbangan kekuasaan.

    Pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa viral para pemimpinnya, tetapi oleh seberapa jujur mereka bekerja dan seberapa kritis masyarakatnya mengawasi.

    Itu hanya mungkin terjadi jika kita berani mengambil jarak dari hiruk-pikuk media sosial, kembali pada sumber informasi yang bertanggung jawab, serta membangun kesadaran bersama bahwa kebenaran jauh lebih berharga daripada pencitraan.

    Sebab peradaban tidak runtuh oleh guncangan besar, melainkan oleh kelengahan kecil yang terus dibiarkan.

    Satu informasi yang kita abaikan, satu kebohongan yang lolos tanpa koreksi, satu panggung pencitraan yang dianggap sekadar hiburan, pelan-pelan semua itu membentuk cara kita melihat realitas.

    Jika ruang publik terus digerus oleh konten tanpa substansi, akal sehat perlahan akan terkikis dan suara yang mestinya menjadi kompas bangsa justru tenggelam di tengah sorak-sorai maya yang serba semu.

    Tulisan Maulana Affandi

    Kita mungkin tidak bisa menghentikan derasnya arus digital, tetapi kita selalu bisa memilih sikap, menentukan mana yang layak dipercaya, mana yang hanya sekadar hiburan semu, dan mana yang harus ditanggapi dengan kritis demi menjaga akal sehat tetap utuh.

    Ketika masyarakat kembali menempatkan akuntabilitas di atas sensasi, kebenaran di atas kosmetika politik, dan jurnalisme yang bertanggung jawab di atas suara gaduh para buzzer, maka pilar keempat demokrasi akan berdiri kembali dengan martabatnya.

    Pada saat itulah, Ibu Pertiwi memiliki peluang untuk memulihkan marwahnya, bukan sekadar sebagai Macan Asia, tetapi sebagai bangsa yang berani menjaga kewarasan di tengah badai informasi. Tabik!

    ***

    Maulana Affandi, S.S
    Penulis yang percaya bahwa kata-kata bisa menjadi lentera kecil, yang meski redup, tetap menolak padam.

    Catatan:
    Opini ini tidak akan berhenti di satu ruang saja. Tulisan ini akan dibagikan ke seluruh jaringan, komunitas, dan ruang-ruang diskusi, agar semakin banyak orang tersadar bahwa masa depan bangsa bergantung pada keberanian, kejujuran, dan akal sehat yang diperjuangkan bersama.

    Referensi:

    Negara yang Dijuluki Macan Asia, Indonesia Salah Satunya, https://www.liputan6.com/hot/read/5601774/negara-yang-dijuluki-macan-asia-indonesia-salah-satunya

    SEA Games XIX/1997: Akhir Kejayaan Indonesia di Pesta Olahraga Asia Tenggara, https://kumparan.com/jefrymandiri98/sea-games-xix-1997-akhir-kejayaan-indonesia-di-pesta-olahraga-asia-tenggara-1uKzC907bTx/2

    Suharto kenang SEA Games 1997 sukses tanpa APBN, https://www.antaranews.com/berita/3230761/suharto-kenang-sea-games-1997-sukses-tanpa-apbn

    Dulu Mengekspor Guru, Kini Guru Indonesia Harus Belajar Dari Negara Lain, https://bbpmpjatim.kemdikbud.go.id/main/dulu-mengekspor-guru-kini-guru-indonesia-harus-belajar-dari-negara-lain/

    ”Buzzer” Politik, Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi, https://www.kompas.id/artikel/buzzer-politik-antara-pemborosan-anggaran-dan-alat-propaganda

    Antitesis Pendidikan, https://www.kompas.id/artikel/antitesa-pendidikan

  • Apa sajakah yang menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi?

    Gerakan Reformasi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai krisis dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru.

    Berikut beberapa faktor utama yang menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi:

    1. Krisis Ekonomi

    • Krisis moneter global: Diawali dari krisis keuangan di Thailand pada tahun 1997, krisis moneter kemudian menjalar ke berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia. Nilai rupiah anjlok drastis, menyebabkan inflasi tinggi, dan melumpuhkan perekonomian.
    • Ketidakmampuan pemerintah: Pemerintah Orde Baru dianggap tidak mampu menangani krisis ekonomi dengan baik. Kebijakan yang diambil justru memperburuk keadaan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
    • Kesenjangan sosial: Krisis ekonomi memperparah kesenjangan sosial yang sudah ada. Kaum kaya semakin kaya, sementara rakyat miskin semakin terpuruk. Hal ini memicu kemarahan dan ketidakadilan di masyarakat.

    2. Krisis Politik

    • Represi politik: Orde Baru dikenal dengan pemerintahan yang otoriter dan represif. Kritik terhadap pemerintah dibungkam, dan aktivis yang menentang ditahan dan diadili.
    • Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN): KKN merajalela di pemerintahan, dan rakyat merasa dipermainkan oleh para pejabat yang korup.
    • Ketidakadilan hukum: Hukum tidak ditegakkan dengan seadil-adilnya, dan banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan.

    3. Krisis Kepercayaan

    • Kekecewaan rakyat: Rakyat semakin kecewa dengan kinerja pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat.
    • Tuntutan reformasi: Muncul berbagai gerakan dan demonstrasi yang menuntut reformasi politik dan demokrasi.
    • Momen politik: Mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi titik balik yang membuka jalan bagi reformasi.

    Faktor-faktor lain:

    • Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi: Teknologi internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk menyebarkan informasi dan mengorganisir gerakan dengan lebih mudah.
    • Pengaruh gerakan reformasi di negara lain: Jatuhnya rezim otoriter di beberapa negara lain, seperti Uni Soviet dan Korea Selatan, menginspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi.

    Kesimpulan:

    Gerakan Reformasi merupakan hasil dari akumulasi berbagai krisis dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru.

    Krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.

    Gerakan ini menuntut perubahan fundamental dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia, dan membuka jalan bagi era demokrasi yang baru.

  • Jika Perang Dunia 3 Terjadi Bagaimana Nasib Indonesia?

    Jika Perang Dunia 3 pecah, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Sehingga sulit untuk memprediksi secara pasti bagaimana nasib Indonesia jika Perang Dunia 3 benar-benar terjadi.

    Dampaknya akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk skala dan lokasi konflik, keterlibatan Indonesia, dan respons internasional.

    Namun, beberapa kemungkinan dampak yang dapat dipertimbangkan meliputi:

    Dampak Ekonomi

    1. Gangguan perdagangan dan investasi

    Perang dapat menyebabkan gangguan pada perdagangan internasional dan investasi yang dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia.

    Hal ini dapat menyebabkan penurunan ekspor, impor, dan investasi asing sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan kehilangan pekerjaan.

    2. Kenaikan harga komoditas

    Perang dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas global, seperti minyak dan gas yang dapat membebani anggaran rumah tangga dan bisnis di Indonesia.

    3. Ketidakstabilan pasar keuangan

    Perang dapat menyebabkan ketidakstabilan di pasar keuangan global, yang dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah dan membuat investasi menjadi lebih berisiko.

    Dampak Politik

    1. Meningkatnya ketegangan regional

    Perang dapat meningkatkan ketegangan regional di Asia Tenggara yang dapat menarik Indonesia ke dalam konflik.

    2. Tekanan untuk memilih sisi

    Indonesia mungkin berada di bawah tekanan untuk memilih sisi dalam konflik yang dapat membahayakan hubungan dengan negara lain.

    3. Meningkatnya risiko instabilitas domestik

    Ketidakpastian dan ketakutan yang disebabkan oleh perang dapat meningkatkan risiko instabilitas domestik di Indonesia.

    Dampak Sosial

    1. Krisis pengungsi

    Perang dapat menyebabkan krisis pengungsi di berbagai kawasan sehingga membebani infrastruktur dan sumber daya Indonesia.

    2. Gangguan layanan sosial

    Perang dapat mengganggu layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah yang terkena dampak konflik.

    3. Meningkatnya xenofobia dan diskriminasi

    Perang dapat meningkatkan xenofobia dan diskriminasi terhadap orang asing di Indonesia.

    Potensi Skenario

    • Indonesia tetap netral: Dalam skenario ini, Indonesia berusaha untuk tetap netral dalam konflik dan menghindari keterlibatan langsung. Namun, Indonesia masih akan terkena dampak ekonomi dan politik dari perang.
    • Indonesia terlibat dalam konflik: Dalam skenario ini, Indonesia terlibat dalam konflik di pihak salah satu pihak yang berperang. Hal ini dapat berdampak buruk pada ekonomi dan infrastruktur Indonesia, dan juga dapat menyebabkan korban jiwa yang signifikan.
    • Indonesia menjadi mediator: Dalam skenario ini, Indonesia memainkan peran sebagai mediator dalam konflik dan mencoba untuk menjembatani perbedaan antara pihak-pihak yang berperang. Hal ini dapat meningkatkan profil internasional Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional.

  • Berikan masing-masing tiga contoh perwujudan bela negara dalam bidang politik dan ekonomi

    Tiga contoh perwujudan bela negara dalam bidang politik antara lain:

    1. Partisipasi Aktif dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

    Memilih pemimpin yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai negara merupakan bentuk penting dari bela negara dalam bidang politik.

    Dengan berpartisipasi dalam pemilu, warga negara memastikan bahwa pemerintahan dipilih secara demokratis dan mewakili kepentingan rakyat.

    Baca juga: Contoh wujud bela negara secara non fisik di lingkungan masyarakat

    2. Menjaga Kedaulatan Negara

    Mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara adalah bentuk bela negara yang sangat penting.

    Ini dapat mencakup dukungan terhadap kebijakan luar negeri yang mempertahankan integritas wilayah, keamanan nasional, dan kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

    3. Keterlibatan dalam Proses Demokrasi Lokal

    Mengambil bagian dalam proses demokrasi di tingkat lokal, seperti pemilihan kepala daerah atau partisipasi dalam pembuatan kebijakan di tingkat desa atau kelurahan, merupakan cara lain untuk berkontribusi dalam membangun sistem politik yang berfungsi dan mewakili kepentingan masyarakat.

    Baca juga: 10 Manfaat Perdagangan Internasional Untuk Kemajuan Sebuah Negara

    Tiga contoh perwujudan bela negara dalam bidang ekonomi antara lain:

    1. Menggunakan Produk dalam Negeri

    Mendukung perekonomian negara dengan membeli produk-produk dalam negeri merupakan tindakan bela negara dalam bidang ekonomi.

    Dengan memprioritaskan pembelian produk lokal, warga negara dapat membantu pertumbuhan ekonomi domestik dan menciptakan lapangan kerja.

    2. Berpartisipasi dalam Program Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

    Mendukung dan mempromosikan kewirausahaan serta UKM lokal adalah cara lain untuk berkontribusi dalam memperkuat ekonomi negara.

    Dengan menjadi pelaku usaha kecil atau menengah, atau mendukung produk-produk dari UKM, warga negara dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal, dan mengurangi tingkat pengangguran.

    3. Mengelola Keuangan dengan Bijak

    Melakukan manajemen keuangan yang bijak, seperti membayar pajak tepat waktu, menghindari pemborosan, dan menabung untuk masa depan, adalah contoh lain dari bela negara dalam bidang ekonomi.

    Dengan menjaga stabilitas keuangan pribadi dan mengikuti aturan perpajakan, warga negara ikut mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai oleh pajak.

  • 25 Pengertian Politik Menurut Para Ahli

    25 Pengertian Politik Menurut Para Ahli

    Politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

    Melalui politik, manusia dapat mengatur dan menentukan arah kehidupan bersama, baik dalam hal pemerintahan, kekuasaan, maupun kebijakan publik.

    Politik tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan itu diperoleh, digunakan, dan dijalankan demi tercapainya kepentingan bersama.

    Pengertian Politik Menurut Para Ahli

    Sebagai ilmu dan praktik sosial, politik memiliki makna yang luas dan beragam tergantung pada sudut pandang para ahli yang menafsirkannya.

    Ada yang memandang politik sebagai seni memerintah, ada pula yang menekankan politik sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui pengambilan keputusan publik.

    Untuk memahami lebih jauh mengenai hakikat politik, berikut ini disajikan pengertian politik menurut para ahli dari berbagai pandangan dan disiplin ilmu

    1. Aristoteles

    Bahwa arti pengertian politik ialah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

    2. Joice Mitchel

    Pengertian politik ialah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan akal umum masyarakat seluruhnya.

    3. Prof. Miriam Budhiarjo

    Pengertian politik ialah majemuk kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses memilih dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

    4. Johan Kaspar Blunchli

    Politik ialah ilmu yang memerhatikan dilema kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman wacana negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam banyak sekali bentuk atau manifestasi pembangunannya.

    Menurutnya, politik juga menciptakan konsep-konsep pokok wacana negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), akal (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

    5. Roger F. Soltau

    Definisi politik ialah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.

    6. W.A Robson

    Politik ialah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

    7. Paul Janet

    Pengertian politik ialah Ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan.

    8. Ibnu Aqil

    Politik ialah hal-hal simpel yang mendekati kemaslahatan bagi insan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW.

    9. Andrew Heywood

    Ia membagi pengertian politik menjadi perkiraan yaitu :Politik sebagai seni pemerintahan – Pengertian politik sebagai seni pemerintahan penerapan kendali di dalam masyarakat lewat pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif.

    10. Franz Magnis Suseno

    Pengertian politik segala kegiatan insan yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan, atau yang berorientasi kepada negara.

    Sebuah keputusan disebut keputusan politik apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan harus disebut politis apabila menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan.

    11. Sri Sumantri

    Pengertian politik berdasarkan Sri Sumantri ialah pelembagaan dari hubungan antar insan yang dilembagakan dalam banyak sekali tubuh politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

    12. Harold Laswell

    Arti politik ialah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

    13. Ramlan Surbakti

    Politik ialah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk memilih kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

    14. F. Isjwara

    Politik ialah salah satu usaha untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.

    15. Carl Schmidt

    Pengertian politik berdasarkan Carl Schmidt ialah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih menciptakan keputusan-keputusan dari pada lembaga-lembaga abstrak.

    16. Maurice Duverger

    Definisi politik berdasarkan Maurice Duverger ialah kekuasaan, kekuatan seluruh jaringan lembaga-lembaga (institusi) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini suasana didominasi beberapa orang atas orang lain.

    17. Wilbur White

    Arti politik ialah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses-proses Negara dan pemerintah.

    18. Ossip K. Flechteim

    Politik ialah ilmu social yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang sanggup menghipnotis Negara.

    19. Seely dan Stephen Leacock

    Arti politik ialah ilmu yang harmonis dalam menangani pemerintahan.

    20. Adolf Grabowsky

    Politik ialah menilik Negara dalam keadaan bergerak.

    21. Rod Hague

    Definisi politik ialah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

    22. Max Weber

    Pengertian politik berdasarkan Max Weber ialah sarana usaha untuk sama-sama melaksanakan politik atau usaha untuk menghipnotis pendistribusian kekuasaan baik di antara Negara-negara maupun diantara aturan dalam suatu Negara.

    23. Cheppy H.Cahyono

    Politik ialah macam-macam kegiatan dalam system politik atau Negara yang menyangkut proses memilih dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut

    24. Gabriel A. Almond

    Bahwa politik adalah kegiatan yang berafiliasi dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa).

    25. Kartini Kartolo

    Pengertian politik berdasarkan Kartini Kartolo ialah acara sikap atau proses yang memakai kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.