Sastrawacana.id

Tag: sekolah rakyat

  • Gubernur Jatim Apresiasi Kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Ponorogo

    Gubernur Jatim Apresiasi Kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Ponorogo

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi terhadap kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 di Ponorogo yang akan memulai proses belajar mengajar pada tanggal 1 Agustus 2025.

    Dalam kunjungan ke lokasi di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan pada Sabtu, 26 Juli lalu, Khofifah menyampaikan bahwa sekolah ini sangat representatif, berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektare dan sudah dilengkapi fasilitas seperti ruang kelas, asrama, laboratorium, dan lapangan olahraga.

    “Sekolah Rakyat di Ponorogo ini sangat lengkap, luas, dan siap mencetak anak-anak hebat. Mulai dari kelas, asrama, lapangan olahraga, hingga laboratorium sudah disiapkan dengan baik,” kata Khofifah dalam keterangan di Ponorogo, Minggu.

    Khofifah menyebut Ponorogo sebagai salah satu dari dua daerah di Jawa Timur, selain Banyuwangi, yang telah menerapkan sistem Sekolah Rakyat terintegrasi dari tingkat SD hingga SMA.

    SR Terintegrasi 5 ini direncanakan menampung sebanyak 125 siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terbagi atas 25 siswa SD, 50 siswa SMP, dan 50 siswa SMA.

    Khofifah juga menyoroti sistem boarding school yang diterapkan sebagai kekuatan dalam membentuk karakter dan disiplin siswa.

    Ia meminta pengelola untuk menyusun jadwal harian yang mencakup jam tidur, belajar malam, hingga olahraga pagi, misalnya senam pagi selama 30 menit serta pembinaan karakter lewat kerja sama dengan TNI dan Polri.

    “Senam pagi 30 menit misalnya, akan melatih kedisiplinan dan pembinaan fisik sejak dini. Pembinaan karakter juga bisa diperkuat dengan pendampingan dari TNI dan Polri,” ujarnya.

    Selain itu, dia berharap penguatan kemampuan Bahasa Inggris melalui kolaborasi dengan lembaga di Kampung Inggris, Pare, Kediri.

    Tak hanya itu, Khofifah mendorong siswa untuk bermimpi besar, apakah menjadi profesional seperti dokter, guru, polisi, atau bahkan bupati/gubernur, serta meminta wali murid tetap memberikan dukungan moral.

    “Kalian bisa jadi dokter, guru, polisi, tentara, bahkan bupati atau gubernur. Jangan takut bermimpi tinggi,” paparnya.

    Kepala SR Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Candrawati, menyampaikan bahwa revitalisasi gedung hampir selesai dan berbagai bantuan seperti kasur serta peralatan belajar sudah mulai tiba.

    Pemerintah Kabupaten Ponorogo menargetkan pembangunan tahap akhir rampung sebelum 1 Agustus. Rencana serupa juga disiapkan untuk Kecamatan Jenangan pada tahun berikutnya, dengan luas lahan mencapai 8 hektare.

    Sumber: Antara

  • Program Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Anies Baswedan Dukung Pemerataan Pendidikan untuk Keluarga Prasejahtera

    Program Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Anies Baswedan Dukung Pemerataan Pendidikan untuk Keluarga Prasejahtera

    Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat telah resmi dimulai serentak di berbagai wilayah Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025.

    Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menyampaikan dukungannya terhadap program yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan merata di seluruh daerah..

    “Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, seperti dengan rencana dan apa yang menjadi tujuan bisa terlaksana sampai tuntas. Semua rencana baik, kita harapkan bisa terlaksana dengan baik,” ujar Anies saat ditemui media usai menjadi pembicara dalam Global Summer Week (GSW) 2025 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada hari yang sama.

    Ketika ditanya soal aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut, Anies menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah telah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Sekolah Rakyat bisa berhasil.

    “Saya rasa pemerintah sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Kita berharap semua selesai dengan baik,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Tak hanya menyoroti Sekolah Rakyat, Anies juga menggarisbawahi pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, kebijakan ini harus dijalankan secara menyeluruh di seluruh tingkat pendidikan, termasuk di sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren.

    “Kita berharap ini semua sekolah, SD, SMP, SMA, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, ibu hamil, semua di seluruh wilayah terlaksana. Jadi, program itu betul-betul dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan program bukan sekadar terletak pada ide atau rencana, tetapi pada pelaksanaan yang konsisten hingga benar-benar selesai.

    “Kalau ada program yang disiapkan untuk rakyat, maka komentar saya adalah program yang baik untuk rakyat ya dijalankan sampai tuntas untuk semua,” pungkas Anies.

    Sementara itu, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sekolah Rakyat secara resmi telah dibuka dan diikuti oleh 275 siswa yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

    Sekolah ini disediakan khusus untuk anak-anak dari keluarga yang masuk kategori sangat miskin, sesuai data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN).

  • Pemerintah Luncurkan Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis untuk Anak Kurang Mampu Tanpa Tes Akademik

    Pemerintah Luncurkan Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis untuk Anak Kurang Mampu Tanpa Tes Akademik

    Pemerintah meresmikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat secara serentak di 63 lokasi.

    Program ini bukan sekadar pembukaan sekolah baru, melainkan bagian dari strategi nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan kepada anak-anak keluarga sangat rentan secara ekonomi.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program negara yang diharapkan dapat menjamin pendidikan bermutu bagi keluarga tidak mampu.

    “Sekolah rakyat adalah strategi besar Pak Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir untuk memberhentikan siklus kemiskinan antar generasi, memperluas pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan,” kata Gus Ipul di lokasi, Senin (14/7).

    Ia juga menambahkan jika proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik.

    Seleksi dilakukan sepenuhnya berdasarkan data ekonomi untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

    “Yang pertama ini tidak ada tes akademik, yang ada adalah pendekatan yang sudah dilakukan sejak awal. Mereka-mereka yang tidak beruntung,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangan resminya, Senin (14/7).

    Menurut Gus Ipul, langkah ini diambil agar anak-anak dari latar belakang prasejahtera mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu.

    Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi atas ketimpangan sosial yang selama ini menyebabkan banyak anak dari keluarga miskin tertinggal dari sistem pendidikan formal.

    Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat, lanjut Gus Ipul, tetap mengacu pada standar nasional untuk tingkat SLTP.

    Namun demikian, terdapat tambahan materi khusus berupa pendidikan karakter. Uniknya, seluruh materi pendidikan karakter disampaikan oleh guru-guru yang berasal dari Kementerian Agama.

    “(Kurikulumnya) sama dengan standar kurikulum formal. Tapi ada tambahan untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter semua gurunya dari Kementerian Agama. Jadi kita tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter. Sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik siswa agama Islam maupun juga agama-agama yang lain,” ujar Gus Ipul.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, melainkan juga pembangunan karakter dan nilai-nilai toleransi lintas agama sebagai bagian dari pendidikan yang holistik.

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan struktural di Indonesia.

    Selain memberikan pendidikan gratis dan berasrama, program ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar siswa selama masa belajar.