Sastrawacana.id

Tag: yurisdiksi

  • Untuk mengatasi penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi

    Untuk mengatasi penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi

    Untuk mengatasi penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi khususnya dalam transaksi e-commerce, berkembang suatu metode penyelesaian sengketa yang disebut online dispute resolution.

    Apa yang saudara ketahi tentang online dispute resolution? Bagaimana pengaturan ODR di Indonesia saat ini? Serta berikan contoh kasus terkait ODR.

    Jawaban:

    Online Dispute Resolution (ODR) atau Penyelesaian Sengketa Online adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui platform elektronik, seperti internet.

    ODR umumnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa kecil dan sederhana dalam transaksi e-commerce, seperti masalah pengembalian barang, penundaan pengiriman, atau produk yang tidak sesuai dengan deskripsi.

    Keuntungan ODR

    ODR memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa tradisional, seperti:

    • Lebih cepat dan mudah: Proses ODR biasanya lebih cepat dan mudah daripada proses penyelesaian sengketa tradisional, karena tidak memerlukan pertemuan tatap muka atau proses pengadilan yang rumit.
    • Lebih murah: ODR umumnya lebih murah daripada metode penyelesaian sengketa tradisional, karena tidak memerlukan biaya pengacara atau biaya pengadilan.
    • Lebih mudah diakses: ODR dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan koneksi internet, sehingga lebih mudah bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa.

    Pengaturan ODR di Indonesia

    Di Indonesia, ODR belum memiliki peraturan perundang-undangan yang spesifik. Namun, beberapa platform e-commerce di Indonesia telah menerapkan sistem ODR sendiri, seperti:

    • Shopee: Shopee memiliki fitur “Pusat Resolusi” yang menyediakan berbagai layanan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk mediasi dan arbitrase online.
    • Lazada: Lazada memiliki fitur “Pusat Bantuan” yang menyediakan panduan dan informasi tentang cara menyelesaikan sengketa secara online.

    Pemerintah Indonesia juga sedang dalam proses mengembangkan peraturan terkait ODR.

    Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerbitkan Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Elektronik yang menjadi acuan bagi platform e-commerce dalam menerapkan sistem ODR.

    Contoh Kasus ODR

    Berikut adalah contoh kasus ODR dalam e-commerce di Indonesia:

    Seorang pembeli membeli sepatu di toko online dan menerima produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Pembeli kemudian mengajukan keluhan melalui fitur “Pusat Resolusi” di Shopee.

    Shopee menunjuk mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual.

    Melalui proses mediasi, pembeli dan penjual mencapai kesepakatan untuk pengembalian barang dan pengembalian uang.

    Kesimpulan

    ODR merupakan metode penyelesaian sengketa yang semakin populer di Indonesia, terutama dalam transaksi e-commerce.

    ODR menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa tradisional, seperti lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah.

    Pemerintah Indonesia sedang dalam proses mengembangkan peraturan terkait ODR untuk memastikan bahwa sistem ODR yang diterapkan di Indonesia adil, transparan, dan akuntabel.

  • Pengertian Yurisdiksi Menurut Para Ahli

    Pengertian Yurisdiksi Menurut Para Ahli

    Secara etimologis, yurisdiksi berasal dari bahasa latin “yurisdictio” yang terdiri dari 2 suku kata, yuris yang berarti hukum, dan dictio yang berarti ucapan atau perkataan.

    Sehingga, arti yurisdiksi adalah ucapan atau sabda yang memiliki dasar hukum.

    Memiliki dasar hukum hukum dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum

    Sementara menurut KBBI, yurisdiksi adalah:

    • Kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan
    • Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

    Pengertian Yurisdiksi Menurut Para Ahl

    Berikut ini adalah beberapa definisi yurisdiksi menurut para ahli.

    1. B. James George Jr

    Mendefinisikan yurisdiksi sebagai kekuasaan negara untuk menetapkan hukum, untuk menerapkan hukum dan untuk menuntut atau mengadili.

    2. Malcolm N. Shaw

    Kekuasaan negara untuk mengatur orang, kebendaan dan peristiwa dan mencerminkan landasan dari kedaulatan negara, kesederajatan antar negara dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

    3. Csabafi, 1971:45

    Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri.

    4. Huala Adolf

    Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut (2002:183).

    5. Wayan Parthiana

    Apabila yurisdiksi dikaitkan dengan negara maka berarti kekuasaan atau kewenangan negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri.