Mewabahnya virus COVID-19 atau corona memang memberikan dampak yang luar biasa kepada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Beberapa bulan terakhir ini, banyak sekali masalah serta isu pendidikan yang menjadi polemik di tengah masyakarat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Belum selesai pada masalah sebelumnya, kali ini ada masalah baru lagi berkenaan dengan uang SPP. Selama pandemi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah menerima setidaknya lima pengaduan dari wali murid karena anaknya tidak dapat mengikuti ujian akibat tidak mampu membayar SPP.

Baca juga: Perbaiki Sektor Pendidikan, Ini Yang Dilakukan Jokowi

Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti menerangkan bahwa banyak orang tua atau wali murid yang terdampak dari pandemi corona secara ekonomi, akibatnya kesulitan membayar SPP. Pengaduan tersebut berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Tangsel.

“Sebagian sekolah swasta meringankan bayaran SPP dengan mengurangi SPP dari sebelum pandemik, namun sebagian sekolah lagi bergeming tidak menurunkan SPP,” ujarnya melalui siaran tertulis, Selasa, (9/6/2020).

Sebenarnya selama pandemi berlangsung, ada beberapa sekolah swasta yang memberikan keringanan kepada siswanya dalam urusan SPP. Namun, ada pula yang seolah acuh untuk tidak menurunkan atau memberi keringanan kepada siswa yang terdampak krisis ekonomi di tengah pandemi.

Dengan terang Retno menyebutkan jika ancaman ini adalah bentuk pelanggaran hak anak dalam bidang pendidikan. Ia juga menduga, ancaman ini sebenarnya bentuk strategi untuk menekan orang tua siswa agar uang kas sekolah tidak “kosong”.

“Ancaman anak tidak bisa mengikuti ujian PAT jika orangtua tidak membayar tunggakan SPP adalah pelanggaran hak anak di bidang pendidikan, padahal semua pihak tahu bahwa pandemik COVID-19 berdampak besar pada ekonomi jutaan rumah tangga di Indonesia, jutaan pemutusan hubungan kerja, bahkan para pengusaha dan pedagang mengalami kehilangan penghasilan,” jelasnya.

“Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersifat sosial, bukan mencari keuntungan semata. Hak anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah, meski pun orangtua menunggak SPP selama pandemik COVID-19. Hak anak dilindungi oleh UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak,” imbuhnya.

Padahal, di masa sulit ini sekolah bisa menggunakan BOS. Menurut ketentuan perundangan, Yayasan pendidikan swasta berbadan hukum nirlaba. Tapi saat kesulitan keuangan karena tunggakan SPP, maka dana BOS dari APBN dapat dipergunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah.

Baca juga: PPDB 2020 Siap Dilaksanakan, Kemendikbud Terapkan Dua Metode

Retno juga menambahkan jika sebenarnya Pemerintah Daerah juga punya kewenangan melakukan monitoring penggunaan dana BOS, BOSDA, serta perpanjangan izin operasional sekolah swasta setiap 5 tahun sekali.

“Kelangsungan hidup sekolah swasta tertentu itu masih membutuhkan bantuan Pemerintah pusat dan Pemda melalui dana BOS dan BOSDA (APBD), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan KJP (Kartu Jakarta Pintar),” tuturnya.