Presiden Prabowo Subianto menyampaikan delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2027.
Agenda tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan serta ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga percepatan penurunan kemiskinan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai sejumlah agenda prioritas pemerintah pusat tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan di Banyuwangi.
“Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, dengan demikian manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat.” kata Bupati Ipuk, Sabtu (15/8).
Delapan prioritas tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait RAPBN 2027 di Gedung MPR RI, Jumat (14/8).
Bupati Ipuk menyaksikan pidato tersebut secara langsung dari Gedung DPRD Banyuwangi.
Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana beserta wakil dan anggota DPRD, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Wishnu Krestiawan, perwakilan Forkopimda, serta jajaran OPD Banyuwangi.
Untuk sektor pangan, Banyuwangi telah menjalankan sejumlah kebijakan guna mempertahankan produktivitas pertanian.
Salah satunya melalui regulasi yang membatasi alih fungsi lahan sawah produktif menjadi bangunan permanen.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional.
Banyuwangi selama ini menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur. Kontribusi tersebut antara lain terlihat dari produksi beras yang mencatat surplus 383.258,03 ton pada 2025.
Sementara itu, produksi beras pada periode Januari hingga Juni 2026 telah mencatat surplus sebesar 174.005 ton.
Di bidang pendidikan, berbagai program dijalankan Pemkab Banyuwangi untuk menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan tinggi, dan memperkuat pendidikan inklusif.
Program tersebut di antaranya Beasiswa Banyuwangi Cerdas yang memberikan kesempatan kuliah gratis bagi warga kurang mampu serta Beasiswa Progresif (B-Pro) yang menyediakan dukungan pendidikan hingga jenjang dokter spesialis.
Banyuwangi juga memiliki Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan), program inklusi Agage Pinter bagi Anak Berkebutuhan Khusus, serta Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang mendorong kepedulian antarsiswa.
“Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya,” kata Ipuk.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi memprioritaskan penanganan stunting, penguatan layanan kesehatan berbasis desa, serta peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah pelosok.
Pembenahan sarana dan prasarana puskesmas juga terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Selain itu, dokter spesialis dijadwalkan memberikan layanan di puskesmas agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lebih dekat.
“Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia,” ujar Ipuk.
Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan Banyuwangi.
Pemkab Banyuwangi menjalankan berbagai program dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk menekan angka kemiskinan.
“Banyuwangi juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi berbagai stakeholder daerah, Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah. Yakni menyisakan 6,13 persen angka kemiskinan di 2025,” tambah Ipuk. (*)
