Sastrawacana.id

Tag: ketahanan pangan

  • Jagongan Bareng Petani Banyuwangi, Menko Pangan Siap Kawal Pembenahan Infrastruktur Pertanian

    Jagongan Bareng Petani Banyuwangi, Menko Pangan Siap Kawal Pembenahan Infrastruktur Pertanian

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menyambangi Banyuwangi. Kali ini, Zulhas, sapaan akrabnya, berdialog langsung dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan para petani se-Banyuwangi dalam kegiatan Jagongan Bareng di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis (20/8/2026).

    Pertemuan bersama ratusan petani tersebut menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Sejumlah aspirasi yang disampaikan juga mendapat perhatian langsung dari Menko Pangan dan akan dikawal hingga ke pemerintah pusat.

    Salah satu aspirasi disampaikan Dianto, petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Ia meminta adanya pembenahan saluran irigasi sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau panjang.

    “Kami mohon kepada pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,” ujar Dianto kepada Menko Pangan yang turut didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta Tenaga Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.

    Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho, juga menyampaikan kebutuhan normalisasi saluran irigasi sekunder. Menurutnya, sedimentasi lumpur yang menumpuk menghambat distribusi air ke lahan pertanian.

    Petani juga mengusulkan agar pembangunan maupun perbaikan saluran irigasi ke depan dapat melibatkan masyarakat melalui mekanisme swakelola atau padat karya.

    “Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasu dari pemerintah harus diswakelolakakan pak,” ucap Tain, HIPPA asal Tegalsari ini.

    Sementara itu, Hariyadi, petani asal Muncar, meminta pemerintah segera merealisasikan perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Dam Mendung.

    Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menko Pangan meminta Pemkab Banyuwangi segera mengirimkan surat resmi berisi usulan perbaikan pertanian kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Surat tersebut juga diminta ditembuskan kepada Kemenko Pangan agar dapat dikawal dan ditindaklanjuti.

    “Saya yang mengawal langsung, Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke saya,” tegas Zulhas.

    Zulhas menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen memastikan persoalan yang dihadapi petani dapat segera ditangani. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar petani tidak mengalami kesulitan, termasuk ketika menghadapi persoalan irigasi.

    Menurut Zulhas, pemerintah juga berkomitmen menghentikan impor beras sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Penguatan ketahanan pangan tersebut nantinya juga didukung melalui optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan mulai berperan pada akhir September mendatang.

    Koperasi tersebut akan memiliki sejumlah fungsi, termasuk menjaga harga gabah minimal Rp6.500, menyalurkan bantuan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), serta menyediakan fasilitas penyimpanan seperti cold storage.

    “Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia,” kata Zulhas. (*)

  • Dukung 8 Prioritas Presiden Prabowo 2027, Bupati Ipuk Sebut Selaras dengan Pembangunan Banyuwangi

    Dukung 8 Prioritas Presiden Prabowo 2027, Bupati Ipuk Sebut Selaras dengan Pembangunan Banyuwangi

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2027.

    Agenda tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan serta ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga percepatan penurunan kemiskinan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai sejumlah agenda prioritas pemerintah pusat tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan di Banyuwangi.

    “Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, dengan demikian manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat.” kata Bupati Ipuk, Sabtu (15/8).

    Delapan prioritas tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait RAPBN 2027 di Gedung MPR RI, Jumat (14/8).

    Bupati Ipuk menyaksikan pidato tersebut secara langsung dari Gedung DPRD Banyuwangi.

    Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana beserta wakil dan anggota DPRD, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Wishnu Krestiawan, perwakilan Forkopimda, serta jajaran OPD Banyuwangi.

    Untuk sektor pangan, Banyuwangi telah menjalankan sejumlah kebijakan guna mempertahankan produktivitas pertanian.

    Salah satunya melalui regulasi yang membatasi alih fungsi lahan sawah produktif menjadi bangunan permanen.

    Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional.

    Banyuwangi selama ini menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur. Kontribusi tersebut antara lain terlihat dari produksi beras yang mencatat surplus 383.258,03 ton pada 2025.

    Sementara itu, produksi beras pada periode Januari hingga Juni 2026 telah mencatat surplus sebesar 174.005 ton.

    Di bidang pendidikan, berbagai program dijalankan Pemkab Banyuwangi untuk menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan tinggi, dan memperkuat pendidikan inklusif.

    Program tersebut di antaranya Beasiswa Banyuwangi Cerdas yang memberikan kesempatan kuliah gratis bagi warga kurang mampu serta Beasiswa Progresif (B-Pro) yang menyediakan dukungan pendidikan hingga jenjang dokter spesialis.

    Banyuwangi juga memiliki Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan), program inklusi Agage Pinter bagi Anak Berkebutuhan Khusus, serta Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang mendorong kepedulian antarsiswa.

    “Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya,” kata Ipuk.

    Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi memprioritaskan penanganan stunting, penguatan layanan kesehatan berbasis desa, serta peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah pelosok.

    Pembenahan sarana dan prasarana puskesmas juga terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

    Selain itu, dokter spesialis dijadwalkan memberikan layanan di puskesmas agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lebih dekat.

    “Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia,” ujar Ipuk.

    Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan Banyuwangi.

    Pemkab Banyuwangi menjalankan berbagai program dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk menekan angka kemiskinan.

    “Banyuwangi juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi berbagai stakeholder daerah, Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah. Yakni menyisakan 6,13 persen angka kemiskinan di 2025,” tambah Ipuk. (*)

  • Pasar Murah Kampung Soerangganti Hadirkan UMKM Berdaya dan Warga Bahagia

    Pasar Murah Kampung Soerangganti Hadirkan UMKM Berdaya dan Warga Bahagia

    Antusiasme warga Dusun Lateng, Desa Gladag, sangat tinggi saat Program Pasar Murah Ketahanan Pangan digelar pada Sabtu malam (06/09/2025).

    Program yang diinisiasi oleh Roemah Jasmine ini mengusung tagline “Dari Rakyat, Bareng Rakyat, Untuk Rakyat” dan langsung diserbu pengunjung begitu area dibuka pukul 19.00 WIB.

    Pasar Murah menyediakan berbagai kebutuhan warga, mulai dari produk sandang, pangan, papan, hingga jajanan murah.

    Di antaranya ada pakaian, bahan pokok (sembako), sayuran, buah-buahan, dan aneka produk UMKM. Semua barang dibanderol dengan harga lebih ekonomis dibanding harga pasaran.

    “Belum mulai saja sudah ramai. Begitu dibuka, banyak stand langsung habis diserbu warga,” ujar salah satu panitia sambil tersenyum melihat ramainya pengunjung.

    Pasar Murah Kampung Soerangganti

    Program ini juga memberikan keuntungan tambahan bagi pembeli. Setiap transaksi minimal Rp25.000 akan mendapatkan voucher belanja yang bisa digunakan kembali untuk membeli produk lain, berlaku kelipatan.

    “Belanja murah, dapat barang, masih dapat voucher. Pokoknya untung banget,” ungkap Cici, salah satu warga yang ikut berbelanja.

    Menurut koordinator program, Rita Yuli, tujuan utama Pasar Murah bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga membuka ruang usaha bagi UMKM lokal.

    “Kami ingin pelaku UMKM bisa punya tempat menjual produknya, sementara masyarakat bisa belanja dengan harga ekonomis namun tetap berkualitas,” jelasnya.

    Pasar Murah rencananya akan diadakan rutin setiap hari Sabtu malam. Selain itu, panitia juga membuka donasi dari para dermawan yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk apapun untuk masyarakat.

    Warga pun menyambut positif keberadaan Pasar Murah ini. “Kalau bisa jangan hanya sekali seminggu, tapi lebih sering. Barangnya segar, murah, dan dekat dari rumah. Sangat membantu warga,” kata salah satu warga Kampung Soerangganti.

    Dengan tingginya animo masyarakat, Pasar Murah Ketahanan Pangan ini diharapkan terus berlanjut sebagai solusi belanja murah, berkualitas, sekaligus wadah pemberdayaan UMKM di wilayah Lateng desa Gladag Rogojampi.

    Penulis: Andi BS