Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan karena keduanya adalah dua aspek yang saling berkaitan erat dalam sistem hukum.
Perlindungan hukum merupakan tujuan utama dari adanya hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian kepada setiap warga negara.
Namun, tujuan ini hanya bisa dicapai apabila hukum ditegakkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Penegakan hukum adalah proses di mana aturan hukum yang berlaku dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya.
Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten, maka norma-norma hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur perilaku dan pelindung hak.
Hukum yang tidak ditegakkan ibarat pagar yang roboh, tidak mampu mencegah pelanggaran dan tidak memberi perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.
Sebagai contoh, jika seseorang mengalami pencurian dan aparat tidak menindak pelakunya sesuai hukum, maka orang tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum.
Begitu juga, jika pelanggar hukum tidak dihukum karena adanya suap atau penyalahgunaan kekuasaan, maka akan muncul ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.
Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat merasa tidak memiliki tempat berlindung, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan memicu tindakan main hakim sendiri.
Selain itu, penegakan hukum yang tidak dijalankan akan membuka ruang bagi pelanggaran HAM, ketimpangan sosial, dan korupsi.
Masyarakat yang tidak percaya pada keadilan hukum cenderung menjadi apatis atau bahkan memberontak terhadap hukum itu sendiri.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan fondasi negara hukum dan menciptakan ketidakstabilan nasional.
Oleh karena itu, perlindungan hukum hanya akan efektif jika diiringi oleh penegakan hukum yang benar, transparan, dan tidak diskriminatif.
Penegakan hukum yang konsisten menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh rakyatnya, tanpa pandang bulu.
