Sastrawacana.id

Tag: bnpb

  • BPBD Jatim Gelar Lokakarya Perkuat Peran ULD dalam Penanggulangan Bencana Inklusif

    BPBD Jatim Gelar Lokakarya Perkuat Peran ULD dalam Penanggulangan Bencana Inklusif

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Lokakarya Pembelajaran Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada 11–12 Maret 2026 di Hotel Kampi Surabaya.

    Lokakarya tersebut mengangkat tema “Menyusun Perangkat dan Strategi Memperkuat Peran ULD PB dan Lembaga Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.”

    Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif di Provinsi Jawa Timur.

    Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai organisasi difabel serta pemangku kepentingan terkait.

    Melalui lokakarya ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan edukasi serta dukungan kepada penyandang disabilitas yang terdampak bencana.

    Dalam sambutannya, Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur, Deni Kiki Melia Tamara, S.STP., M.Si, menekankan pentingnya sinergi antara ULD dan organisasi difabel untuk meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

    Menurutnya, Jawa Timur memiliki banyak potensi ancaman bencana sehingga peran ULD menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi kepada kelompok rentan.

    “Jawa Timur memiliki 14 jenis ancaman bencana, sehingga ULD harus dapat bersinergi dan mengimplementasikan program-program yang dapat memberikan edukasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas,” ujarnya.

    Melalui lokakarya ini diharapkan kapasitas ULD semakin meningkat dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas yang terdampak bencana.

    Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan inklusif dalam penanggulangan bencana.

    Penyelenggaraan lokakarya ini juga merujuk pada sejumlah regulasi yang menjadi dasar penguatan peran disabilitas dalam penanggulangan bencana.

    Salah satunya adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

    Peraturan tersebut secara khusus mengatur pembentukan tugas dan fungsi ULD dalam penanggulangan bencana.

    Selain itu, kegiatan ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

    Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan dalam situasi bencana.

    Mereka sering menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap informasi, evakuasi, maupun layanan darurat, sehingga diperlukan sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif.

    Salah satu peserta dari Sidoarjo menyampaikan bahwa keberadaan ULD merupakan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para difabel.

    Ia juga menjelaskan bahwa pengalaman mengikuti lokakarya Training of Trainer (TOT) serta program Siap Siaga telah memberikan bekal penting bagi para peserta untuk melakukan diseminasi pengetahuan.

    “Kami mendiseminasikan ke sekolah-sekolah yang mempunyai siswa berkebutuhan khusus untuk dilatih simulasi siaga kebencanaan bagi difabel,” ungkapnya.

    Sementara itu, peserta dari Yayasan Aura Lentera Indonesia Banyuwangi, Titis Anganten, S.Psi., S.Pd.LB, berharap ke depan dapat diselenggarakan lokakarya serupa yang juga melibatkan guru serta keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel.

    Ia mengusulkan agar kegiatan tersebut dapat melibatkan BPBD, Dinas Pendidikan Provinsi di Banyuwangi, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

    Menurutnya, selama ini pelatihan kebencanaan masih bersifat umum, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

    “Selama ini pelatihan umum sifatnya, hendaknya ada kekhususan karena memang kebutuhan khusus,” tegas guru SLB Negeri penyandang tunanetra tersebut yang pernah mengalami banjir di rumahnya yang berada dekat Kantor Bupati Banyuwangi.

    Di tempat terpisah, tepatnya di Hotel Java Lotus Jember, Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyuwangi, Umar Asmoro, yang sedang mengikuti program BEN NLR Indonesia bersama penyandang disabilitas dari Jember dan Situbondo, juga menyampaikan pandangannya.

    Ia mengatakan bahwa Kabupaten Banyuwangi sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Bupati (Perbup) terkait Unit Layanan Disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan.

    Namun, menurutnya regulasi tersebut belum dijalankan secara efektif oleh dinas terkait sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh para difabel.

    “Ayo dalam rembug disabilitas mendatang lebih fokus mengoperasionalkan regulasi yang telah diperjuangkan dengan begitu penuh dinamika luar biasa,” harap staf ahli fraksi DPRD Banyuwangi tersebut.

    Umar Asmoro sendiri merupakan penyandang disabilitas akibat polio sejak kecil. Dalam aktivitas sehari-hari ia menggunakan alat bantu dua tongkat kruk serta sepeda motor modifikasi roda tiga.

  • Jambore III FPRB Jawa Timur Hadirkan Inklusi, Relawan Disabilitas Ikut Belajar Mitigasi Bencana

    Jambore III FPRB Jawa Timur Hadirkan Inklusi, Relawan Disabilitas Ikut Belajar Mitigasi Bencana

    Jambore III Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur yang berlangsung di Pantai Grand Watudodol, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, pada 12-14 September 2025, menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi ratusan relawan dari berbagai daerah.

    Selama tiga hari, acara dipadati sesi paparan, diskusi, hingga praktik lapangan dengan beragam topik pengurangan risiko bencana (PRB).

    Agenda berjalan sejak pagi hingga malam, menghadirkan narasumber dari lembaga nasional hingga daerah.

    Tak hanya materi teknis, jambore tahun ini juga menghadirkan sesi tematik paralel yang menekankan inklusi dan pelibatan bermakna.

    Dalam sesi tersebut, mitra Civil Society Organization (CSO) memandu diskusi bersama peserta yang datang dari berbagai forum PRB daerah.

    Keistimewaan Jambore III kali ini adalah kehadiran kelompok disabilitas. Panitia menghadirkan Gerakan Kesehatan Tuli Indonesia (GERKATIN) serta Yayasan Aura Lentera Indonesia yang mendampingi peserta tunanetra.

    Nurhadi Windoyo, Ketua Yayasan Aura Lentera, mengapresiasi keterlibatan komunitas disabilitas dalam forum besar ini.

    “Kami sangat senang bisa ikut serta di jambore ini, meskipun belum bisa sepenuhnya dilibatkan dalam simulasi,” ujar Windoyo.

    Ia menambahkan, pihaknya berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas dalam Jambore Nasional, sehingga relawan dari berbagai latar belakang dapat memahami situasi penyelamatan warga disabilitas ketika bencana melanda.

    Antusiasme juga tampak dari Gerkatin Banyuwangi yang aktif mengikuti simulasi penyelamatan bersama tim PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI).

    Proses latihan dilengkapi pendampingan Juru Bahasa Isyarat (JBI), sehingga semua tahapan dapat dipahami peserta tuli.

    Ricky Malebhy, Ketua Gerkatin Banyuwangi, bahkan mendorong anggotanya terlibat langsung di setiap sesi.

    Fahmi, salah satu anggota Gerkatin, mendapat kesempatan mempraktikkan pertolongan korban tenggelam sekaligus melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP).

    “Kami merasa bangga, lewat jambore ini Gerkatin bisa meningkatkan kapasitas menghadapi bencana,” kata Ricky.

    Selain aspek inklusi, jambore juga menghadirkan materi berbobot dari berbagai instansi. BNPB, Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, MPBI, BPBD Jawa Timur, hingga FPRB Jawa Timur hadir membawakan diskusi.

    BNPB membuka jalannya diskusi dengan tema Peran Forum dalam Kolaborasi Pentahelix untuk Membangun Ketangguhan Bencana.

    Direktur Kesiapsiagaan BNPB turut mensosialisasikan rancangan peraturan baru terkait Forum PRB. Selain itu, BNPB juga mengenalkan Katalog Digital Kesiapsiagaan yang tengah diuji coba.

    Sesi panel selanjutnya menyoroti praktik baik Forum PRB daerah dalam implementasi PRBBK. FPRB Jawa Timur berbagi pembelajaran dari Kampung Bungin, disusul sharing session praktik baik PRB yang menginspirasi banyak peserta.

    Pada hari terakhir, jambore menghadirkan sesi panel kedua dengan topik Strategi Kolaborasi dan Koordinasi antar Forum PRB sebagai Pendorong Resiliensi: Tantangan dan Peluang. Diskusi ini dilanjutkan lokakarya mekanisme komunikasi dan koordinasi antar forum, serta praktik lapangan berupa water rescue dan simulasi penyelamatan.

    Menutup rangkaian kegiatan, digelar dialog terbuka untuk menyusun agenda bersama menuju Festival Forum PRB 2026. Sebelum penutupan resmi, panitia membacakan rekomendasi serta komitmen bersama yang menjadi kesepakatan seluruh peserta.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang hadir dalam pembukaan, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Jambore III.

    “Forum ini adalah wadah strategis yang mempertemukan relawan PRB, tidak hanya dari Jawa Timur tapi juga skala nasional. Melalui forum ini, para relawan mendapat pencerahan untuk memperdalam manajemen pengurangan risiko bencana,” kata Adhy kepada jurnalis, Sabtu (13/9).

    Ketua FPRB Banyuwangi, Mahbub Junaidi, juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak.

    “Terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti kegiatan selama tiga hari penuh di Pantai Grand Watudodol. Apresiasi juga untuk Pemkab Banyuwangi, BPBD, sponsor, serta seluruh instansi terkait yang telah mendukung penuh acara ini,” ujarnya.

  • Jambore III FPRB Jatim Ditutup, Ratusan Relawan Pulang dengan Bekal Ilmu PRB

    Jambore III FPRB Jatim Ditutup, Ratusan Relawan Pulang dengan Bekal Ilmu PRB

    Rangkaian kegiatan Jambore III Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur yang dipusatkan di Pantai Grand Watudodol, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, resmi berakhir pada Minggu (14/9/2025).

    Selama tiga hari penuh, mulai 12 hingga 14 September, para peserta mengikuti berbagai paparan, diskusi, hingga praktik lapangan yang menghadirkan narasumber dari tingkat pusat hingga daerah.

    Kemeriahan jambore kali ini ditandai dengan padatnya agenda sejak pagi hingga malam. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga membahas praktik langsung di lapangan.

    Narasumber yang dihadirkan pun berasal dari lembaga-lembaga strategis, seperti BNPB, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), BPBD Jawa Timur, FPRB Jawa Timur, hingga mitra Civil Society Organization (CSO).

    Diskusi pertama dibuka dengan tema Peran Forum dalam Kolaborasi Pentahelix untuk Membangun Ketangguhan Bencana bersama BNPB.

    Pada kesempatan itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB juga memaparkan rancangan peraturan terbaru mengenai keberadaan Forum PRB.

    BNPB sekaligus memperkenalkan Katalog Digital Kesiapsiagaan yang saat ini sedang diuji coba.

    Agenda berlanjut pada sesi panel mengenai Praktik Baik Forum PRB Daerah dalam Implementasi PRBBK yang dipandu langsung oleh perwakilan FPRB Jawa Timur.

    Dalam kesempatan ini, peserta juga diajak mempelajari pengalaman dari Kampung Bungin yang dinilai sukses menjalankan program PRB berbasis komunitas.

    Sesi berikutnya diisi oleh MPBI yang membedah tema besar Mewujudkan Tujuan Peta Jalan PRBBK 2045; Di Mana Kita Sekarang? sekaligus memandu refleksi kolektif: Apakah kita sudah berjalan sesuai arah yang benar menuju 2025?

    Diskusi ini memantik semangat peserta untuk melihat kembali capaian yang sudah dilakukan sekaligus menata langkah ke depan.

    Tak kalah menarik, pada hari kedua digelar sesi tematik paralel secara serentak di beberapa ruangan. Di ruang pertama, mitra CSO memandu diskusi tentang inklusi dan pelibatan bermakna dalam forum PRB.

    Di ruang kedua, BPBD dan FPRB Jawa Timur memfasilitasi penyusunan rencana strategis dengan mengintegrasikan PRB dan API.

    Sementara itu, di ruang ketiga peserta membahas pemanfaatan Indeks Desa serta metode penilaian ketangguhan untuk 75 ribu desa di Indonesia.

    Di ruang keempat, fokus perbincangan diarahkan pada peran Forum PRB dalam implementasi Pooling Fund bencana.

    Agenda malam kedua diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret.

    Tidak hanya itu, panitia dan peserta juga mulai membicarakan gambaran awal Jambore IV FPRB Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 mendatang.

    Memasuki hari terakhir, acara dimulai dengan sesi panel kedua yang membahas strategi kolaborasi dan koordinasi antar forum PRB sebagai pendorong resiliensi, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi.

    Setelah itu, peserta terlibat dalam lokakarya mengenai mekanisme komunikasi dan koordinasi antar forum.

    Tidak hanya teori, peserta juga mengikuti praktik lapangan berupa water rescue dan simulasi penanganan darurat.

    Menutup rangkaian kegiatan, digelar dialog terbuka untuk menyusun agenda bersama menuju Festival Forum PRB 2026.

    Sebelum resmi ditutup, panitia membacakan hasil rekomendasi dan komitmen bersama sebagai kesepakatan kolektif.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan akbar ini.

    “Forum ini menjadi wadah berkumpulnya relawan Pengurangan Risiko Bencana se Jawa Timur, bahkan nasional, sehingga harus bisa memberikan pencerahan untuk belajar manajemen pengurangan risiko bencana,” ujarnya kepada awak media usai pembukaan, Sabtu (13/9).

    Sementara itu, Ketua FPRB Banyuwangi, Mahbub Junaidi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya kegiatan.

    “Terima kasih kepada para peserta yang mengikuti acara sejak awal hingga akhir, juga kepada Pemkab Banyuwangi, BPBD, sponsor, serta instansi terkait yang membantu menyediakan fasilitas. Dukungan ini menjadi kunci sukses jambore selama tiga hari di Pantai Grand Watudodol,” ungkapnya.