Sastrawacana.id

Tag: yayasan aura lentera indonesia

  • NLR Indonesia Gelar Lokakarya Pemantapan Peran Personal dan LSM Peduli Disabilitas di 3 Provinsi

    NLR Indonesia Gelar Lokakarya Pemantapan Peran Personal dan LSM Peduli Disabilitas di 3 Provinsi

    Lembaga donor NLR Indonesia yang didukung Liliane Foundation menggelar lokakarya bagi mitra SCN yang telah melalui masa transisi program hingga tahap input data calon penerima manfaat.

    Kegiatan ini berlangsung pada 10–13 Maret 2026 di tiga kota yang berada di tiga provinsi berbeda.

    Tiga kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan lokakarya tersebut adalah Palu (Sulawesi Tengah), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jember (Jawa Timur).

    Untuk kegiatan di Jember, lokakarya diikuti oleh masing-masing tujuh peserta dari Kabupaten Jember yang akan menangani wilayah Arjasa, Silo, dan Ledokombo.

    Sementara itu, wilayah Besuki dan Bungatan menjadi tanggung jawab organisasi penyandang disabilitas (OPDis) Situbondo.

    Adapun LSM Rumah Literasi Indonesia dan Yayasan Aura Lentera Indonesia akan melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas serta anak dan remaja terdampak kusta berusia 1–24 tahun di Kecamatan Kalipuro dan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

    Materi lokakarya dirancang untuk memperkuat kapasitas pimpinan lembaga, officer program, bagian keuangan, serta tim Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) dan koordinator lapangan Community Based Rehabilitation (CBR).

    Selain itu, peserta juga dibekali dengan pelatihan penyusunan proposal hingga penandatanganan kontrak kemitraan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret ini.

    “Walau cuti Lebaran ke Ambon, kami tetap melakukan koreksi dan proses agar pada 1 April program sudah efektif berjalan dan segera berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat,” tutur fasilitator NLR, Nona, saat kegiatan berlangsung di Hotel Java Lotus Jember.

    Dalam kesempatan tersebut, Nella dan Anggun menyambut dengan senyum karena pihak donor menekankan pentingnya pemenuhan tenggat waktu, kelengkapan data, serta narasi pendukung program, tanpa melihat kondisi libur panjang atau tanggal merah.

    Selain sesi materi secara langsung, peserta di tiga kota juga mendapatkan bimbingan daring secara serentak dari narasumber Nurlia Wuliyanti dan Jasmine yang berada di kantor NLR Indonesia di Jakarta.

    Bimbingan tersebut memperkuat materi yang sebelumnya telah disampaikan melalui pertemuan daring pada pekan lalu.

    Beberapa materi utama yang dibahas dalam lokakarya ini antara lain Due Diligence, Standard Operating Procedure (SOP), timeline program, serta komitmen profesional yang menjunjung tinggi integritas dan etika kerja.

    Direktur Rumah Literasi Indonesia, Tunggul Harwanto, menyampaikan bahwa pertemuan teknis yang melibatkan mitra dari berbagai kota tersebut memberikan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kesiapan dalam menjalankan program sosial kemanusiaan.

    “Dengan pertemuan teknis dan standar NLR yang melibatkan mitra dari kota lainnya, maka kita bisa berbagi pengalaman dan semakin mantap menjalankan program sosial kemanusiaan ini,” tuturnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Indah Catur Cahyaningtyas, Divisi Program Yayasan Aura Lentera Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi kekuatan dalam mendukung keberhasilan program bagi anak dan remaja difabel, termasuk bagi mereka yang berada di luar empat desa pilot project selama masih berada dalam kecamatan yang sama.

    “Harapannya, sinergi para pihak dapat menghindarkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi supertim untuk mencapai visi dan misi bersama yang telah dipelopori Bupati dan didukung kepala dinas,” ujar Indah.

    Indah sendiri merupakan istri Nurhadi Windoyo, yang pernah menjabat sebagai Ketua Pertuni serta memiliki pengalaman dalam pengelolaan komputer Braille.

    Sementara itu, Umar Asmoro, yang aktif di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), mengungkapkan rasa syukur karena Banyuwangi mendapatkan tambahan program Body Talk Kesehatan Reproduksi yang dipimpin oleh program officer Agus Wahyu Nuryadi.

    Selain itu, terdapat pula program Pengembangan Potensi Remaja yang akan dikelola oleh para relawan Rumah Literasi Indonesia yang memiliki minat bergabung dengan Youth Center PKBI serta akan berkolaborasi bersama Forum Anak Banyuwangi, yang diwakili oleh Annisa Rahmawati.

  • Validasi Data BEN-NLR Indonesia, Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Banyuwangi Inklusif

    Validasi Data BEN-NLR Indonesia, Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Banyuwangi Inklusif

    Dalam upaya memperkuat layanan inklusif bagi anak dan remaja penyandang disabilitas, Rumah Literasi Indonesia bersama Yayasan Aura Lentera Indonesia menggelar Pertemuan Validasi Data Program Building Effective Network (BEN), Selasa (3/3/2026), di Hotel Aston Banyuwangi.

    Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00–17.00 WIB ini diikuti 45 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, tenaga pendidik, serta organisasi penyandang disabilitas.

    Tunggul Harwanto dari Rumah Literasi Indonesia memaparkan latar belakang dan tujuan program BEN.

    Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya klaster yang dipercaya menjalankan tiga proyek sekaligus, yakni Building Effective Network (BEN) Pemberdayaan Disabilitas Berbasis Jejaring Masyarakat, MYP Pengembangan Potensi Anak dan Remaja Difabel (Down Syndrome & OYPMK), serta Body Talk SRHR tentang Perkembangan Kesehatan Reproduksi.

    Kepercayaan tersebut diberikan karena Banyuwangi dinilai memiliki komitmen kuat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pengembangan daerah inklusif yang mendapat dukungan penuh dari bupati serta berbagai elemen masyarakat.

    “Kami berharap melalui pertemuan ini, sinergi antarsektor semakin kuat sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan,” ujar Tunggul.

    Program BEN merupakan inisiatif yang didukung oleh Liliane Fonds Netherlands dan NLR Indonesia.

    Program ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan layanan inklusif melalui pendekatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

    Pertemuan ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah kolaboratif berbasis data yang valid dan terintegrasi.

    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuarto Bramuda, S.Sos., MBA., MM., hadir sebagai pembicara kunci sekaligus membuka acara secara resmi.

    Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta sistem database yang terintegrasi.

    “Pemerintah daerah menyambut baik inisiatif ini. Validasi dan integrasi data merupakan langkah strategis untuk memastikan program tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Sesi diskusi yang difasilitasi Indah Catur Cahyaning Tyas dari Yayasan Aura Lentera Indonesia menghadirkan dua narasumber dari unsur pendidikan dan kesehatan.

    Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Alfian, M.Pd., menekankan pentingnya penguatan jejaring lintas sektor guna mendukung pengembangan sekolah inklusif.

    Ia juga mengusulkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilibatkan dalam kegiatan selanjutnya karena keterkaitannya dengan data kependudukan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, H. Amir Hidayat, S.K.M., M.Si., menyoroti pentingnya pengembangan layanan kesehatan inklusif berbasis analisis kebutuhan dan data yang akurat serta ramah disabilitas.

    Peserta yang hadir merupakan anggota Forum RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat) yang menjadi inti Building Effective Network.

    Mereka berasal dari Dinas Sosial dan PPKB, Bappeda, Camat Kalipuro dan Rogojampi, Kepala Puskesmas Klatak dan Gladag, kepala desa/lurah, tenaga pendidik dari sekolah inklusif dan SLB, serta organisasi seperti Perkins, GERKATIN, HWDI, dan Aisyiyah.

    Tunggul Harwanto dan Indah Catur Cahyaning Tyas selaku Leader Tim Transisi Banyuwangi menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyusun perencanaan berbasis data, memperkuat peran Forum RBM, serta membangun komitmen kolaboratif antar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk keberlanjutan program hingga 2028.

    Diskusi berlangsung aktif dalam sesi tanya jawab. Masfufah, S.Pd., Ketua Yayasan Matahati, menyampaikan harapan agar pendampingan dan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas semakin diperkuat, terlebih regulasi sudah tersedia.

    Yudi, guru dari SDN 2 Gladag, juga mengungkapkan tantangan terkait seorang siswa dengan disabilitas intelektual yang orang tuanya belum berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

    Selain itu, Bung Aguk Wahyu Nuryadi yang terlibat dalam pendataan anak dan remaja disabilitas membagikan temuan lapangan, khususnya terkait tantangan layanan di puskesmas dan sekolah serta pentingnya koordinasi yang baik dengan pemerintah desa.

    Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi dan integrasi layanan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi, menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan menyongsong pelaksanaan program tiga tahun yang akan dimulai pada April 2026.

  • Yayasan Aura Lentera dan Rumah Literasi Bangun Jejaring Inklusif bagi Disabilitas dan Penyintas Kusta di Banyuwangi

    Yayasan Aura Lentera dan Rumah Literasi Bangun Jejaring Inklusif bagi Disabilitas dan Penyintas Kusta di Banyuwangi

    Kickoff Program Building Effective Network (BEN) & Meaningful Youth Participation (MYP) digelar di Hotel Aston Banyuwangi, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan ini menegaskan semangat “superteam” dalam melayani disabilitas dan penyintas kusta.

    Acara yang dimoderatori oleh Indah Cahyaning Tyas, aktivis Yayasan Aura Lentera Indonesia (YALI), diawali oleh NS. Tunggul Harwanto, M.Kes., Ketua Rumah Literasi Indonesia Banyuwangi, yang memaparkan edukasi tentang program BEN dan MYP.

    Program yang disuport oleh Liliane Fonds Netherlands dan NLR Indonesia ini digagas untuk memperkuat kapasitas organisasi lokal, komunitas, serta para pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem dukungan yang berkelanjutan.

    Fokus utamanya adalah membangun jejaring efektif antar lembaga, sekolah, tenaga kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat agar anak serta remaja dengan disabilitas maupun yang terdampak kusta memperoleh akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial.

    NLR Indonesia sebagai Grant Manager dari Program BEN dan MYP mendapat mandat untuk mengoordinasikan fase transisi, memastikan mekanisme koordinasi terbentuk, serta mempersiapkan peta jalan program Fase I (2026–2028).

    Program BEN saat ini telah dijalankan di tiga negara, yaitu Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, program ini dijalankan di tiga provinsi: Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

    Kegiatan soft launching kickoff di Hotel Aston Banyuwangi dihadiri oleh pimpinan SKPD pemerintah daerah seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kemenag, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Direktur RSUD Blambangan, juga organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan remaja dengan disabilitas.

    Acara berlangsung hangat dengan sesi dialog interaktif, deklarasi komitmen bersama, serta pembentukan forum jejaring lokal.

    Tujuan kegiatan BEN dan MYP di Banyuwangi:

    1. Memperkenalkan kerangka program Building Effective Networks (BEN) kepada organisasi lokal dan pemangku kepentingan utama.

    2. Memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman bersama terkait konteks, tantangan, dan peluang dalam memperkuat inklusi anak dan remaja dengan disabilitas.

    3. Membangun komitmen bersama untuk menjalankan fase transisi menuju tata kelola jaringan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

    Diharapkan setelah kegiatan ini:

    • Peserta memiliki pemahaman yang jelas mengenai kerangka BEN, roadmap, dan struktur tata kelola yang akan dibangun.
    • Terbentuk kesepahaman awal terkait mekanisme koordinasi, peran, dan tanggung jawab organisasi lokal serta pemangku kepentingan.
    • Tersusunnya rencana tindak lanjut jangka pendek sebagai dasar pelaksanaan fase transisi.
    • Meningkatnya komitmen dan rasa kepemilikan (sense of ownership) dari organisasi lokal dan pemangku kepentingan terhadap tujuan BEN dan MYP di Banyuwangi.

    Bupati Banyuwangi yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, S.Pd., M.M., menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

    Dalam sambutannya, Suratno menjelaskan bahwa Banyuwangi telah menjadi Kabupaten Inklusif sejak 2014 dan kini telah memiliki Perda serta Perbup Unit Layanan Difabel Terintegrasi.

    “Harapan kami, program ini menjadi energi positif berkelanjutan untuk pelayanan kesetaraan bagi saudara-saudara kita yang istimewa,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Budi Wahono, S.T., memberikan edukasi tentang berbagai program inklusif yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, termasuk membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

    Sebagai narasumber, Masfufah, S.Pd., Kepala SLB Negeri Banyuwangi yang juga mewakili PERKINS International, menyampaikan materi tentang manajemen ekosistem inklusif dengan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Stakeholders Analysis.

    Ia juga mengulas mekanisme Sistem Layanan ULD Terintegrasi yang menjadi fondasi penguatan inklusi di tingkat daerah.

    Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta memberikan masukan mewakili komunitasnya.
    Ricky Malebhy, Ketua Gerkatin (Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia), menyampaikan kesulitan komunitas Tuli dalam menyusun program kesejahteraan, terutama terkait keterlibatan dalam aktivitas UMKM Difabel.

    Umar Asmoro, tokoh senior forum OPDis, menambahkan sejumlah masukan terkait pengelolaan masalah difabel dan perlunya langkah nyata dalam penanganannya.

    Yang paling menarik, datang dari Nurhadi Windoyo, seorang tuna netra yang menjabat sebagai Ketua Aura Lentera.

    Menurut Windoyo, “Kita jangan terjebak dalam inovasi yang tidak berkelanjutan. Lebih baik membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak. Hambatan terbesar dalam kolaborasi biasanya adalah ego sektoral.”

    Sementara itu, Mbak Hanum, aktivis pemberdayaan masyarakat, menambahkan, “Kolaborasi syaratnya mau terbuka, mau mendengar, dan siap bekerja sama. Norma yang harus dijaga adalah jangan mengorbankan kepentingan mayoritas demi minoritas, karena itu bukan inklusif, tapi eksklusif. Kita harus membangun sistem layanan terbaik tanpa terjebak pada prosedur yang kaku. Jangan hanya menciptakan inovasi yang indah di permukaan, tapi lupakan pondasi yang kuat,” tegasnya sambil tersenyum.

    Tunggul dan Indah menutup acara dengan menyampaikan ajakan untuk terus bersinergi dan bergandeng tangan.

    Mereka juga mengumumkan telah terpilihnya tujuh enumerator yang akan bekerja sama dengan camat, kepala desa, dan kepala puskesmas untuk melakukan input data pendampingan di wilayah terpilih.

    “Temuan lokal di desa bisa membuka ruang dialog hingga tingkat kabupaten, bahkan menjadi ajang aspirasi nasional yang berpotensi menjadi isu global untuk kedamaian dan kesejahteraan bersama,” tutup mereka. (Andre/Aguk)

  • Jambore III FPRB Jawa Timur Hadirkan Inklusi, Relawan Disabilitas Ikut Belajar Mitigasi Bencana

    Jambore III FPRB Jawa Timur Hadirkan Inklusi, Relawan Disabilitas Ikut Belajar Mitigasi Bencana

    Jambore III Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur yang berlangsung di Pantai Grand Watudodol, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, pada 12-14 September 2025, menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi ratusan relawan dari berbagai daerah.

    Selama tiga hari, acara dipadati sesi paparan, diskusi, hingga praktik lapangan dengan beragam topik pengurangan risiko bencana (PRB).

    Agenda berjalan sejak pagi hingga malam, menghadirkan narasumber dari lembaga nasional hingga daerah.

    Tak hanya materi teknis, jambore tahun ini juga menghadirkan sesi tematik paralel yang menekankan inklusi dan pelibatan bermakna.

    Dalam sesi tersebut, mitra Civil Society Organization (CSO) memandu diskusi bersama peserta yang datang dari berbagai forum PRB daerah.

    Keistimewaan Jambore III kali ini adalah kehadiran kelompok disabilitas. Panitia menghadirkan Gerakan Kesehatan Tuli Indonesia (GERKATIN) serta Yayasan Aura Lentera Indonesia yang mendampingi peserta tunanetra.

    Nurhadi Windoyo, Ketua Yayasan Aura Lentera, mengapresiasi keterlibatan komunitas disabilitas dalam forum besar ini.

    “Kami sangat senang bisa ikut serta di jambore ini, meskipun belum bisa sepenuhnya dilibatkan dalam simulasi,” ujar Windoyo.

    Ia menambahkan, pihaknya berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas dalam Jambore Nasional, sehingga relawan dari berbagai latar belakang dapat memahami situasi penyelamatan warga disabilitas ketika bencana melanda.

    Antusiasme juga tampak dari Gerkatin Banyuwangi yang aktif mengikuti simulasi penyelamatan bersama tim PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI).

    Proses latihan dilengkapi pendampingan Juru Bahasa Isyarat (JBI), sehingga semua tahapan dapat dipahami peserta tuli.

    Ricky Malebhy, Ketua Gerkatin Banyuwangi, bahkan mendorong anggotanya terlibat langsung di setiap sesi.

    Fahmi, salah satu anggota Gerkatin, mendapat kesempatan mempraktikkan pertolongan korban tenggelam sekaligus melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP).

    “Kami merasa bangga, lewat jambore ini Gerkatin bisa meningkatkan kapasitas menghadapi bencana,” kata Ricky.

    Selain aspek inklusi, jambore juga menghadirkan materi berbobot dari berbagai instansi. BNPB, Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, MPBI, BPBD Jawa Timur, hingga FPRB Jawa Timur hadir membawakan diskusi.

    BNPB membuka jalannya diskusi dengan tema Peran Forum dalam Kolaborasi Pentahelix untuk Membangun Ketangguhan Bencana.

    Direktur Kesiapsiagaan BNPB turut mensosialisasikan rancangan peraturan baru terkait Forum PRB. Selain itu, BNPB juga mengenalkan Katalog Digital Kesiapsiagaan yang tengah diuji coba.

    Sesi panel selanjutnya menyoroti praktik baik Forum PRB daerah dalam implementasi PRBBK. FPRB Jawa Timur berbagi pembelajaran dari Kampung Bungin, disusul sharing session praktik baik PRB yang menginspirasi banyak peserta.

    Pada hari terakhir, jambore menghadirkan sesi panel kedua dengan topik Strategi Kolaborasi dan Koordinasi antar Forum PRB sebagai Pendorong Resiliensi: Tantangan dan Peluang. Diskusi ini dilanjutkan lokakarya mekanisme komunikasi dan koordinasi antar forum, serta praktik lapangan berupa water rescue dan simulasi penyelamatan.

    Menutup rangkaian kegiatan, digelar dialog terbuka untuk menyusun agenda bersama menuju Festival Forum PRB 2026. Sebelum penutupan resmi, panitia membacakan rekomendasi serta komitmen bersama yang menjadi kesepakatan seluruh peserta.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang hadir dalam pembukaan, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Jambore III.

    “Forum ini adalah wadah strategis yang mempertemukan relawan PRB, tidak hanya dari Jawa Timur tapi juga skala nasional. Melalui forum ini, para relawan mendapat pencerahan untuk memperdalam manajemen pengurangan risiko bencana,” kata Adhy kepada jurnalis, Sabtu (13/9).

    Ketua FPRB Banyuwangi, Mahbub Junaidi, juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak.

    “Terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti kegiatan selama tiga hari penuh di Pantai Grand Watudodol. Apresiasi juga untuk Pemkab Banyuwangi, BPBD, sponsor, serta seluruh instansi terkait yang telah mendukung penuh acara ini,” ujarnya.