Dalam upaya memperkuat layanan inklusif bagi anak dan remaja penyandang disabilitas, Rumah Literasi Indonesia bersama Yayasan Aura Lentera Indonesia menggelar Pertemuan Validasi Data Program Building Effective Network (BEN), Selasa (3/3/2026), di Hotel Aston Banyuwangi.
Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00–17.00 WIB ini diikuti 45 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, tenaga pendidik, serta organisasi penyandang disabilitas.
Tunggul Harwanto dari Rumah Literasi Indonesia memaparkan latar belakang dan tujuan program BEN.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya klaster yang dipercaya menjalankan tiga proyek sekaligus, yakni Building Effective Network (BEN) Pemberdayaan Disabilitas Berbasis Jejaring Masyarakat, MYP Pengembangan Potensi Anak dan Remaja Difabel (Down Syndrome & OYPMK), serta Body Talk SRHR tentang Perkembangan Kesehatan Reproduksi.
Kepercayaan tersebut diberikan karena Banyuwangi dinilai memiliki komitmen kuat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pengembangan daerah inklusif yang mendapat dukungan penuh dari bupati serta berbagai elemen masyarakat.
“Kami berharap melalui pertemuan ini, sinergi antarsektor semakin kuat sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan,” ujar Tunggul.
Program BEN merupakan inisiatif yang didukung oleh Liliane Fonds Netherlands dan NLR Indonesia.
Program ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan layanan inklusif melalui pendekatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).
Pertemuan ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah kolaboratif berbasis data yang valid dan terintegrasi.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuarto Bramuda, S.Sos., MBA., MM., hadir sebagai pembicara kunci sekaligus membuka acara secara resmi.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta sistem database yang terintegrasi.
“Pemerintah daerah menyambut baik inisiatif ini. Validasi dan integrasi data merupakan langkah strategis untuk memastikan program tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sesi diskusi yang difasilitasi Indah Catur Cahyaning Tyas dari Yayasan Aura Lentera Indonesia menghadirkan dua narasumber dari unsur pendidikan dan kesehatan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Alfian, M.Pd., menekankan pentingnya penguatan jejaring lintas sektor guna mendukung pengembangan sekolah inklusif.
Ia juga mengusulkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilibatkan dalam kegiatan selanjutnya karena keterkaitannya dengan data kependudukan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, H. Amir Hidayat, S.K.M., M.Si., menyoroti pentingnya pengembangan layanan kesehatan inklusif berbasis analisis kebutuhan dan data yang akurat serta ramah disabilitas.
Peserta yang hadir merupakan anggota Forum RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat) yang menjadi inti Building Effective Network.
Mereka berasal dari Dinas Sosial dan PPKB, Bappeda, Camat Kalipuro dan Rogojampi, Kepala Puskesmas Klatak dan Gladag, kepala desa/lurah, tenaga pendidik dari sekolah inklusif dan SLB, serta organisasi seperti Perkins, GERKATIN, HWDI, dan Aisyiyah.
Tunggul Harwanto dan Indah Catur Cahyaning Tyas selaku Leader Tim Transisi Banyuwangi menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyusun perencanaan berbasis data, memperkuat peran Forum RBM, serta membangun komitmen kolaboratif antar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk keberlanjutan program hingga 2028.
Diskusi berlangsung aktif dalam sesi tanya jawab. Masfufah, S.Pd., Ketua Yayasan Matahati, menyampaikan harapan agar pendampingan dan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas semakin diperkuat, terlebih regulasi sudah tersedia.
Yudi, guru dari SDN 2 Gladag, juga mengungkapkan tantangan terkait seorang siswa dengan disabilitas intelektual yang orang tuanya belum berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Selain itu, Bung Aguk Wahyu Nuryadi yang terlibat dalam pendataan anak dan remaja disabilitas membagikan temuan lapangan, khususnya terkait tantangan layanan di puskesmas dan sekolah serta pentingnya koordinasi yang baik dengan pemerintah desa.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi dan integrasi layanan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi, menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan menyongsong pelaksanaan program tiga tahun yang akan dimulai pada April 2026.
