Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berlangsung melalui rangkaian peristiwa penting yang diawali dari sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 29 Mei hingga 1 Juni dan dilanjutkan 10–17 Juli 1945.
Dalam sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan lima prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.
Gagasan ini mendapat sambutan hangat dan ditindaklanjuti oleh pembentukan Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan dasar negara, hingga akhirnya menghasilkan dokumen Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
Namun, dalam Piagam tersebut tercantum klausul tambahan berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian memicu perdebatan karena dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang pada 18 Agustus 1945 yang membahas kembali rumusan dasar negara.
Dalam semangat persatuan dan semata demi menjaga integrasi bangsa, para tokoh, terutama Mohammad Hatta, mengusulkan untuk menghapus tujuh kata tersebut dari Piagam Jakarta. Usulan ini diterima dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota PPKI.
Akhirnya, Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan dimasukkan secara resmi ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah konstitusional Indonesia, karena mencerminkan semangat kompromi, kebhinekaan, serta cita-cita kolektif untuk membangun bangsa yang adil dan berdaulat.
Proses ini juga menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia dibangun bukan atas dasar dominasi kelompok tertentu, melainkan hasil kesepakatan nasional yang inklusif dan demokratis, sebagaimana dikukuhkan dalam berbagai dokumen resmi negara dan diakui secara hukum sebagai dasar konstitusional Republik Indonesia.
