Maha Benar Netizen dengan Segala Tuturannya

Oleh:
Maulana Affandi
Mahasiswa Pascasarjana Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang

Ada yang berubah dari cara masyarakat menyampaikan ketidakpuasan.

Dulu, seseorang mungkin harus menulis surat pembaca, menyampaikan pendapat dalam forum, atau turun ke jalan agar suaranya didengar.

Sekarang, beberapa kalimat di kolom komentar sudah cukup untuk menunjukkan keberpihakan, menyindir kebijakan, bahkan meluapkan kemarahan kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Media sosial membuat orang semakin mudah berbicara. Namun, kemudahan itu juga memperlihatkan bagaimana bahasa bisa berubah menjadi alat untuk menyerang.

Perbincangan mengenai kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh yang menarik diamati.

Ketika isu ini ramai dibicarakan di media sosial, tanggapan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk.

Ada yang mempertanyakan pelaksanaan program, memperdebatkan anggaran, dan mengomentari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Ada pula yang memilih menyampaikan ketidaksetujuan melalui sindiran, ejekan, hingga makian.

Bahkan, dalam beberapa percakapan, pembahasan mengenai kebijakan justru bergeser menjadi serangan terhadap pihak tertentu.

Pemandangan seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap kali persoalan publik menjadi perdebatan, tuturan menjadi media pertama untuk melampiaskan ketidakpuasan.

Persoalannya, mengapa kritik yang seharusnya membicarakan kebijakan justru kerap berubah menjadi serangan terhadap orang yang terlibat di dalamnya?

Pertanyaan ini bukan hanya urusan etika berkomunikasi. Ada persoalan kebahasaan dan sosial yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

Dalam kajian linguistik, bahasa tidak cukup dipahami sebagai kumpulan kata dan aturan untuk menyusun kalimat.

Bahasa hidup bersama masyarakat yang menggunakannya. Cara seseorang berbicara, pilihan kata yang digunakan, bahkan cara menyampaikan ketidaksetujuan selalu memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya.

Di sinilah sosiolinguistik mengambil peran. Misalnya dalam perdebatan tentang MBG, terlihat bagaimana masyarakat bertutur mengenai program tersebut.

Pilihan bahasa mereka memperlihatkan posisi, sikap, dan hubungan sosial yang terbentuk di sekitar persoalan tersebut.

Ketika seseorang mempertanyakan penggunaan anggaran, ia sedang menyampaikan kepentingannya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kebijakan publik.

Ketika orang lain menggunakan sindiran, ada sikap tertentu yang sedang disampaikan melalui cara tidak langsung.

Menariknya, media sosial membuat hubungan antara penutur dan sasaran tuturan menjadi semakin rumit.

Seseorang dapat menulis komentar yang ditujukan kepada pejabat, tetapi dibaca ribuan pengguna lain.

Komentar yang awalnya merupakan respons pribadi bisa berkembang menjadi bahan perdebatan publik.

Alhasil, bahasa tidak lagi hanya menghubungkan dua orang yang sedang berbicara, tapi menjadi bagian dari percakapan sosial yang melibatkan begitu banyak kepentingan.

Karena itu, pilihan bahasa di media sosial layak dibaca sebagai bagian dari gejala masyarakat.

Kata-kata kasar, sindiran, dan ejekan bukan muncul tanpa latar.

Ada persoalan yang sedang diperdebatkan, ada pihak yang menjadi sasaran, dan ada sikap yang ingin diperlihatkan melalui tuturan tersebut.

Persoalan menjadi lebih menarik ketika dilihat melalui pragmatik. Sebuah tuturan tidak selalu memiliki maksud yang sama dengan arti kata-katanya.

Orang bisa menyampaikan kritik melalui humor, menyatakan ketidaksetujuan dengan sindiran, atau menggunakan kalimat yang tampak biasa untuk mempermalukan orang lain.

Makna seperti ini hanya bisa dipahami apabila tuturan dibaca bersama konteksnya.

Jonathan Culpeper (1996), dalam artikelnya Towards an Anatomy of Impoliteness, membahas ketidaksantunan sebagai penggunaan bahasa yang menyerang muka (face) seseorang.

Muka dalam kajian pragmatik berkaitan dengan citra diri dan kehormatan sosial yang ingin dipertahankan seseorang ketika berinteraksi.

Serangan terhadap muka dapat muncul melalui makian, ejekan, penghinaan, maupun tuturan yang sengaja merendahkan pihak lain.

Gagasan Culpeper membantu menjelaskan perbedaan antara kritik dan ketidaksantunan.

Kritik yang mempertanyakan kualitas suatu program tentu berbeda dengan tuturan yang bertujuan mempermalukan orang yang menjalankannya.

Keduanya mungkin muncul dalam satu perdebatan, tetapi sasaran dan fungsi bahasanya tidak sama.

Namun, tidak semua sindiran dapat langsung disebut sebagai ketidaksantunan.

Dalam percakapan publik, sindiran juga kerap digunakan sebagai bentuk kritik sosial.

Penilaiannya harus melihat siapa yang berbicara, kepada siapa tuturan diarahkan, dan dalam situasi apa tuturan itu muncul.

Kata-kata yang terdengar keras belum tentu merupakan penghinaan. Sebaliknya, kalimat yang tampak halus pun bisa menyimpan maksud merendahkan.

Ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu siapa yang berbicara dan siapa yang menjadi sasaran pembicaraan.

Dalam perdebatan kebijakan, masyarakat berhadapan dengan pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Bahasa kemudian menjadi salah satu cara untuk merespons hubungan tersebut.

Norman Fairclough (1995) melalui Media Discourse menjelaskan pentingnya melihat bahasa sebagai praktik sosial.

Wacana tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu persoalan dibentuk dan dipahami masyarakat.

Pemikiran ini membuka ruang untuk melihat komentar mengenai MBG bukan hanya dari bentuk ujarannya, tapi juga dari cara masyarakat membangun pandangan terhadap kebijakan dan pihak yang menjalankannya.

Di titik ini, sosiolinguistik, pragmatik, dan analisis wacana kritis saling melengkapi. Sosiolinguistik membawa kita pada hubungan bahasa dengan kondisi masyarakat.

Pragmatik membantu membaca maksud di balik tuturan. Sementara itu, analisis wacana kritis mengajak kita memperhatikan hubungan bahasa dengan kepentingan dan kekuasaan.

Ketiganya membuat persoalan ketidaksantunan tidak berhenti pada daftar kata kasar yang ditemukan dalam kolom komentar.

Kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan, termasuk kritik yang keras dan tidak menyenangkan untuk didengar.

Akan tetapi, ketika penghinaan lebih banyak mengisi percakapan daripada argumentasi, persoalan yang semula ingin dibicarakan justru kehilangan tempat.

Memang betul, ada kalanya masyarakat perlu berbicara keras, terutama ketika kebijakan menyangkut kepentingan banyak orang.

Namun, keras dalam menyampaikan pendapat tentu berbeda dengan menghina orang lain. Keduanya tidak perlu dicampuradukkan.

Dikhawatirkan dan sering terjadi, persoalan yang seharusnya dibicarakan justru tenggelam karena orang lebih sibuk saling mengejek.

Sebab, sekeras apa pun seseorang mengkritik, jika yang tersisa hanya makian, apa lagi yang bisa diperdebatkan?

Referensi:

Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. Journal of Pragmatics, 25(3), 349–367.
Fairclough, N. (1995). Media Discourse. London: Edward Arnold.

Catatan Penulis:

Opini ini ditulis oleh Maulana Affandi, Mahasiswa Pascasarjana Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang, di bawah bimbingan Assoc. Prof. Dr. Daroe Iswatiningsih, M.Si. dan Assoc. Prof. Dr. Hari Windu Asrini, M.Si.

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.