Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menyambangi Banyuwangi. Kali ini, Zulhas, sapaan akrabnya, berdialog langsung dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan para petani se-Banyuwangi dalam kegiatan Jagongan Bareng di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan bersama ratusan petani tersebut menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Sejumlah aspirasi yang disampaikan juga mendapat perhatian langsung dari Menko Pangan dan akan dikawal hingga ke pemerintah pusat.
Salah satu aspirasi disampaikan Dianto, petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Ia meminta adanya pembenahan saluran irigasi sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau panjang.
“Kami mohon kepada pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,” ujar Dianto kepada Menko Pangan yang turut didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta Tenaga Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.
Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho, juga menyampaikan kebutuhan normalisasi saluran irigasi sekunder. Menurutnya, sedimentasi lumpur yang menumpuk menghambat distribusi air ke lahan pertanian.
Petani juga mengusulkan agar pembangunan maupun perbaikan saluran irigasi ke depan dapat melibatkan masyarakat melalui mekanisme swakelola atau padat karya.
“Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasu dari pemerintah harus diswakelolakakan pak,” ucap Tain, HIPPA asal Tegalsari ini.
Sementara itu, Hariyadi, petani asal Muncar, meminta pemerintah segera merealisasikan perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Dam Mendung.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menko Pangan meminta Pemkab Banyuwangi segera mengirimkan surat resmi berisi usulan perbaikan pertanian kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Surat tersebut juga diminta ditembuskan kepada Kemenko Pangan agar dapat dikawal dan ditindaklanjuti.
“Saya yang mengawal langsung, Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke saya,” tegas Zulhas.
Zulhas menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen memastikan persoalan yang dihadapi petani dapat segera ditangani. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar petani tidak mengalami kesulitan, termasuk ketika menghadapi persoalan irigasi.
Menurut Zulhas, pemerintah juga berkomitmen menghentikan impor beras sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Penguatan ketahanan pangan tersebut nantinya juga didukung melalui optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan mulai berperan pada akhir September mendatang.
Koperasi tersebut akan memiliki sejumlah fungsi, termasuk menjaga harga gabah minimal Rp6.500, menyalurkan bantuan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), serta menyediakan fasilitas penyimpanan seperti cold storage.
“Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia,” kata Zulhas. (*)
