Kolaborasi multipihak untuk menyelesaikan berbagai persoalan inklusi di Banyuwangi mendapatkan struktur baru.
Pada hari kedua Rapat Koordinasi Building Effective Network (BEN), Rabu (26/11/2025) yang disponsori oleh Liliane Foundation dan NLR Indonesia, berhasil dibentuk kepengurusan Sub Cluster Network (SCN) yang akan bekerja untuk tiga tahun ke depan.
Rapat yang berlangsung dinamis dan akrab di Ruang Rapat Pangripta BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi ini menghimpun berbagai unsur organisasi non-pemerintah (NGO) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait.
Acara yang dipandu oleh Tunggul Harwanto (Rumah Literasi) dan Indah Cahyaning Tyas (Aura Lentera) ini bertujuan mewujudkan gotong royong dalam menjalankan program, baik dari pemerintah maupun NGO.
“Intinya, setiap UPTD dan NGO harus saling membantu dan bergotong royong. Program-program yang ada harus dipromosikan hingga ke akar rumput agar semakin banyak yang tahu, terlibat, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan,” ujar Indah Cahyaning Tyas saat mereview hasil rapat hari pertama.
Kegiatan diawali dengan pengisian kuesioner dari NLR untuk pemetaan program BEN, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan struktur kepengurusan SCN.
Struktur Kepengurusan SCN Banyuwangi
Kepengurusan SCN melibatkan perwakilan dari berbagai latar belakang. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi didapuk sebagai Penasehat, sementara Kepala BAPPEDA menjadi Pembina.
Ketua umum dijabat oleh Tunggul Harwanto dari Rumah Literasi Indonesia, dengan dua wakil ketua dari HWDI dan PPDI.
Secara teknis, SCN akan dikelola oleh Sekretaris Robin Febriyanto (Aura Lentera) dan Bendahara yang dijabat Mbak Mega.
Lima bidang utama SCN
1. Bidang Pengembangan Organisasi: Dikoordinir Leni Tiara (BAKESBANGPOL) dengan anggota Farid Lubiyantoro (FKLPID).
2. Bidang Pengembangan Sistem Layanan Terpadu: Dikoordinir Sri Indrastuti (DISDUKCAPIL) dengan anggota dari DISNAKER, DINSOS, dan DINKES.
3. Bidang Pemberdayaan Anak, Remaja dan Keluarga: Dikoordinir Lintang Katon (DISKOPUMDAG) dengan anggota dari DISPORA, Paguyuban Orang Tua, PERTUNI, dan BPVP.
4. Bidang Inovasi & Teknologi: Dikoordinir Lina Kamalin (DISPENDIK) dengan anggota dari GERKATIN dan PPDI.
5. Bidang Media dan Informasi: Diisi oleh perwakilan dari LINDUNGIN, DMI, dan AISIYAH.
Membedah Tantangan di Lapangan: Data, Disabilitas, dan Kusta
Dalam sesi diskusi, beberapa tantangan krusial mengemuka. Lina Kamalin dari DISPENDIK menyoroti persoalan mendasar: yaitu DATA.
“Keberhasilan program bergantung pada validnya data. Saat ini belum ada data terintegrasi, yang ada hanya data lokal instansi yang dinamis, penuh kekosongan, duplikasi, dan beririsan. Harus ada pengendali akses data, dan program BEN ini bisa menjadi awal yang baik,” paparnya.
Isu disabilitas juga mendapat perhatian serius. Achmad Amrullah (BPVP) menekankan pentingnya pelatihan bahasa isyarat bagi pelayan publik untuk memudahkan komunikasi dengan penyandang tunarungu.
Rendy Anugrah (PERTUNI) menambahkan bahwa lingkungan dan keluarga seringkali belum ramah.
“Masih ada stigma bahwa penyandang disabilitas tidak mampu, bahkan ada keluarga yang menyembunyikannya. Perlu edukasi hingga pelosok desa tentang hak-hak mereka dan motivasi bagi keluarga,” tegas Rendy.
Persoalan lain yang mengemuka adalah penanganan penyakit kusta. Raras dari Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa kusta seolah menjadi penyakit yang ‘ditinggalkan’.
“Tidak ada lagi dana dan pelatihan khusus dari pemerintah untuk menangani kusta ditambah banyak keluarga yang menyembunyikan penderitanya,” jelas Raras.
Terkait dengan hal tersebut Indah menambahkan, “Data tahun 2024 menunjukkan 7 penderita se Kabupaten Banyuwangi, namun dari terakhir kami memperoleh data menjadi 25 orang hanya di Muncar saja. Stigma masyarakat dan tidak adanya anggaran memperparah situasi.”, ujar Indah yang menyoroti rendahnya awareness pemerintah dan masyarakat terhadap penyakit kusta.
Kolaborasi dan Pilot Project sebagai Solusi
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Windoyo, Ketua Aura Lentera, mengkritik pola kerja yang hanya mementingkan kuantitas.
“Jika hanya mengejar kuantitas, masalah data tidak akan selesai. BEN perlu membuat pilot project terkait database. Jika berhasil, bisa diduplikasi oleh instansi dan NGO lain. Kita harus berkolaborasi, mengesampingkan ego sektoral untuk tujuan yang lebih besar,” ajaknya.
Pernyataan Windoyo diamini oleh Robin Febriyanto yang kerap menjadi enumerator di lapangan. Ia menceritakan pengalamannya menemui pelayan publik yang masih kaku dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
“Contohnya, saat ada program BPJS gratis dari Dinas Ketenagakerjaan, petugas di Dinas Kesehatan tidak bisa membantu dengan alasan ‘bukan tupoksinya’. Akibatnya, program dan anggaran tidak terserap optimal oleh masyarakat,” tutur Robin.
Dengan terbentuknya SCN, diharapkan kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah dan NGO dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem layanan yang terpadu, inklusif, dan tepat sasaran bagi masyarakat Banyuwangi. (Andre Waluyo)
