Banyuwangi yang dikenal sebagai Indonesia Mini karena hidup berbagai suku di bumi Blambangan, mencoba menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang difasilitasi Bappeda pada Jumat, 15 Agustus 2025 di Pelinggihan Disbudpar.
Digelar melalui forum diskusi dengan mengundang tokoh adat dan etnis yang mayoritas merupakan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) binaan Badan Kesbangpol, serta tokoh pelaku adat Osing dan akademisi.
Kabid Kebudayaan Disbudpar, Dewa Alit, menjelaskan bahwa sebagai kota budaya, Banyuwangi perlu memiliki kerangka acuan dan data lengkap mengenai potensi adat istiadat.
Data ini tidak hanya menjadi dasar kebijakan kebudayaan, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi atraksi dan destinasi pariwisata jangka menengah yang terus digali dan dilestarikan.
Karena itu, forum diskusi ini digelar untuk menjaring masukan dan saran terkait kerangka yang telah disusun oleh Tim PPKD.
I Kadek Yudiana, dosen sejarah Untag, telah merinci ada 45 adat tradisi dari suku adat dan etnis yang bersentuhan dengan insan, alam, dan Tuhan.
Sementara itu Ketua FPK, Miskawi yang juga dosen sejarah Uniba, berharap mocoan Osing yang telah ditulis bisa ditambah mocopat Jawa dan mamaca Madura. Istilah dan sebutan sesuai suku tetap perlu dipertahankan untuk kekayaan literasi dan pemetaan.
Purwadi asal Kemiren mendukung apa yang disampaikan semua tokoh adat karena tidak ingin ada “usingisasi” di Banyuwangi yang memang beragam etnis.
Ia hanya berharap bagaimana Boso Using menjadi bahasa, bukan bahasa Jawa dialek Using, serta adanya kesepahaman soal ejaan dan istilah.
“Dan yang ndak setuju bila pejabat dan tokoh budaya pakai bahasa asing dan ganggu kesakralan adat tradisi untuk kepentingan pidato pejabat apalagi ada unsur politik!” tutur Cantrik Eyang Tojo, pembina AMAN ini.
Dari Desa Kebangsaan dan Pancasila, Patoman, Made Widagdo menyampaikan sejarah Kampung Bali yang telah berdiri lebih dari dua abad.
“Monggo dipilah-dipilih unsur agama dan tradisi Bali serta yang sudah kolaborasi kreatif dengan budaya Jawa, Madura, dan Osing!” tutur tokoh religius, sejarawan, sekaligus pengrajin souvenir hingga tongkat komando ini.
Sedang Puang Faisal Mandar berharap pemerintah hadir kala pelaku adat nguri-nguri tradisi. Tapi hanya fasilitasi ndak intervensi ritual upacara adat.
“Pernah pejabat paksa adakan saulak pernikahan padahal belum waktunya ijab qobul. Dan boleh disbudpar sinergi dengan dinas yang bina RPH bantu kepala sapi saat petik laut Mandar yang masuk Banyuwangi Festival serta mau kondisikan semacam bazaar hingga kuliner khas yang dijual pelaku adat!” ungkap tetua adat yang ruang tamunya jadi museum peninggalan adat.
Banyak masukan lisan dari perwakilan Batak, Minang, Arab dan tertulis dari Tionghoa tentang kesenian maupun kuliner khas.
Ketua DKB, Hasan Basri, juga memberikan masukan yang menarik dan menjadi pegangan tim untuk penyempurnaan, serta melanjutkan diskusi dan wawancara, termasuk pembagian kuesioner.
Dari Bappeda yang merekam dan mencatat jalannya diskusi, Datu, terpukau dan menyimak seksama aspirasi para pelaku adat tradisi yang kerap mengalami dinamika dengan tokoh agama atau protokoler pejabat.
“Harapannya, kita sering bertemu, berbincang sambil ngopi untuk mengungkit pemicu yang pada pertemuan ini belum semua diungkapkan. Tim memang dipacu, tapi jangan terburu-buru. Perlu membuat Google Form untuk menampung inspirasi dan aspirasi dengan cara yang sederhana agar menghindari kesalahan. Bagaimana juga bisa menjadi stimulan kesejahteraan bagi pelaku adat dan seniman. Setiap event bisa menjadi atraksi dan setiap tempat bisa menjadi destinasi wisata. Dan untuk menjaga kesakralan bersih desa adat atau sedekah bumi atau petik laut, pelaku utama dan sutradaranya adalah mereka sendiri. Penonton atau tamu undangan adalah penggembira!” tukas putra guru Bahasa Indonesia yang gemar mempelajari bahasa Jawa kromo inggil ini.
Penulis: Bung Aguk/AM
