Apa yang dimaksud dengan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia?
Apa yang dimaksud dengan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia?
Jawaban:
Politik Etis atau dikenal juga sebagai Politik Balas Budi adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia antara tahun 1901 dan 1942.
Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kritik terhadap sistem Tanam Paksa yang dianggap mengeksploitasi rakyat Hindia Belanda.
Baca juga: Bagaimana dampak kolonialisme terhadap perkembangan budaya Indonesia?
Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer adalah dua figur yang berpendapat bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, mereka meyakini bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Hindia Belanda sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Dampak signifikan dari kebijakan politik etis terlihat jelas di Hindia Belanda, seperti upaya pemerintah Belanda dalam memperhatikan pembangunan infrastruktur, seperti proyek jalur kereta api Jawa-Madura, dan pendirian trem listrik yang memulai operasinya di Batavia.
Baca juga: Siapa yang Dianggap Sebagai Bapak Nasionalisme Indonesia?
Selain itu, dalam sektor pertanian, pemerintah Belanda juga terlibat dalam pembangunan sistem irigasi guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Pola kebijakan politik etis berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.
