Ketika Akal Sehat Tergeser Konten: Gempuran Digital dan Retaknya Pilar Keempat Demokrasi
Oleh: Maulana Affandi, S.S
(Pemimpin Redaksi sastrawacana.id/, Direktur Penerbit Lintang, Penulis Buku, Pegiat literasi)
“Tulisan ini lahir dari sebuah keresahan yang terus mendesak, meminta untuk disuarakan, hingga akhirnya tak bisa lagi diredam.”
***
Di tengah gemuruh notifikasi dan derasnya arus informasi tanpa jeda, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa salah satu faktor yang menggerus peradaban Indonesia modern adalah dominasi media sosial.
Di era digital saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial telah menjadi kekuatan besar dalam pembentukan opini publik.
Namun, kekuatan itu juga menyimpan sisi gelap yang secara perlahan meruntuhkan pondasi penting dalam demokrasi dan peradaban kita, yaitu pers.
Sebelum maraknya media sosial, pers bukan sekadar pilar keempat demokrasi, tapi juga menjadi kekuatan yang benar-benar ditakuti sekaligus dihormati.
Di era itu, awak media memiliki wibawa yang mampu menggoyang kursi pejabat. Satu laporan mendalam bisa memicu audit, menggulirkan sidang etik, bahkan mengganti kepala dinas.
Pers bekerja dengan ritme yang jelas, yakni mencari fakta, mengolah data, mengonfirmasi silang, lalu menyajikannya kepada publik dengan keberanian yang sering mengorbankan kenyamanan, bahkan keselamatan pribadi.
Pada masa itu, pejabat sangat takut untuk main-main karena mereka tahu, jika ada keputusan yang janggal atau kebijakan yang melenceng, pers akan datang mengetuk pintu, membawa secarik catatan, perekam suara, dan daftar pertanyaan yang sulit dielakkan.
Dan ketika suatu kasus besar terbongkar ke publik, hampir seluruh pejabat memilih merespons dengan mekanisme formal, seperti konferensi pers, klarifikasi resmi, atau perbaikan kebijakan.
Nyaris tidak ada ruang untuk bermain drama di depan kamera pribadi, tidak ada kesempatan menyulap kesalahan menjadi “konten humanis,” dan sulit mengaburkan kritik melalui banjir komentar fanatik.
Kini, semua itu perlahan berubah. Media sosial telah menciptakan panggung baru yang justru memberi celah pencitraan bagi yang berkepentingan.
Di era sekarang, meskipun tak semua, banyak para pejabat publik hadir di lini masa dengan dalih menyampaikan hasil kinerja, menjadikan media sosial sebagai panggung baru yang tak pernah sepi dari sorot kamera.
Namun benarkah optimasi media sosial itu semata-mata demi mengabarkan pekerjaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang “membiayai” mereka?
Atau ada sesuatu yang lebih jauh, lebih sunyi, yang mereka kejar di balik setiap unggahan? Silakan resapi perlahan dan biarkan hati nuranimu yang menjawab.
Di titik inilah kita perlu melihat lebih jernih bagaimana ruang digital mulai menggeser medan komunikasi publik.
Ketika sorotan masyarakat semakin mudah diarahkan dan persepsi bisa dibentuk hanya lewat potongan video atau kalimat yang dipoles, maka hubungan antara pejabat dan warganya perlahan berubah bentuk.
Alih-alih merespons kritik substansial dari pers, mereka kini dapat menata narasi sendiri, mengunggah video klarifikasi versi pribadi, dan menggulirkan opini alternatif yang diracik oleh tim konten.
Dengan hitungan menit, sebuah isu serius bisa dikecilkan menjadi sekadar salah paham.
Dalam beberapa jam, kritik yang sah dari jurnalis profesional bisa tenggelam di balik ribuan komentar positif yang tidak jarang digerakkan oleh buzzer bayaran.
Dominasi media sosial ini membuat fungsi pers mulai teredam, bukan karena pers kehilangan integritas, tetapi karena ruang publik sedang dikeruhkan oleh narasi yang diproduksi tanpa standar etik dan metodologi jurnalistik.
Pers tetap berdiri sebagai penegak akuntabilitas. Namun, gaungnya semakin sulit menembus riuh platform digital yang lebih menyukai dramatisasi ketimbang kebenaran.
Dan ketika masyarakat lebih percaya potongan video estetis daripada laporan investigatif, kita sedang menghadapi tanda-tanda kemunduran demokrasi yang tidak lagi diam-diam, tetapi berlangsung di depan mata.
Lantas, apa pengaruhnya bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat?
Mari kita simak baik-baik dan mendengar dengan hati nurani agar kita benar-benar memahami betapa dalam dampak yang ditimbulkan ketika ruang publik dikuasai oleh pencitraan, bukan oleh kebenaran.
Sebab yang runtuh bukan hanya wibawa pers, melainkan juga kualitas keputusan politik, arah pembangunan, dan kecerdasan kolektif sebuah bangsa.
Ketika pejabat lebih sibuk membangun citra daripada membangun kinerja, energi mereka tersedot ke hal-hal estetis, mulai dari membuat video harian, menyiapkan angle kamera terbaik, memilih musik latar yang menyentuh, dan mengatur gimik visual agar terlihat merakyat.
Yang semestinya menjadi prioritas adalah penyusunan kebijakan, pengawasan anggaran, evaluasi program publik, justru seolah bergeser menjadi pekerjaan sampingan.
Pada titik ini, pembangunan tidak berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kebutuhan konten.
Lalu masyarakat?
Ya, mereka perlahan digiring untuk menilai kinerja pejabat bukan dari indikator objektif seperti pencapaian program, penurunan angka kemiskinan, atau kualitas layanan publik, melainkan dari seberapa sering mereka muncul di beranda media sosial.
Akhirnya, pejabat yang bekerja senyap namun efektif, kurang diminati, sementara pejabat yang gemar tampil dan piawai berbicara justru dielu-elukan.
Fenomena ini bukan sekadar perubahan selera publik, tapi menjadi pergeseran standar dalam menilai kepemimpinan.
Perlu diingat bahwa ketika standar turun, kualitas kepemimpinan ikut merosot. Kita bisa melihat dampaknya pada berbagai sektor.
Misalnya dalam dunia pendidikan, alih-alih fokus meningkatkan kualitas guru dan proses belajar, ada kebijakan justru menggencarkan program-program viral yang mudah dipromosikan.
Kemudian dalam sektor kesehatan, isu-isu serius seperti pelayanan dasar, ketersediaan dokter, hingga kesehatan lansia menjadi kalah gaung dengan video kunjungan lapangan yang penuh tepuk tangan dan soundtrack haru.
Di bidang ekonomi, strategi jangka panjang juga sering dikalahkan oleh seremoni-seremonial demi pencitraan.
Lebih jauh lagi, media sosial memungkinkan pemangku kepentingan menciptakan ilusi kinerja.
Dengan dukungan tim konten profesional, mereka bisa menampilkan narasi yang rapi dan optimistis, menutupi cacat kebijakan dan kegagalan program.
Ketika ada kritik cukup lempar video klarifikasi, ketika muncul laporan investigatif cukup unggah konten humanis, ketika muncul tanda-tanda isu sentral cukup banjiri komentar dengan dukungan palsu.
Sementara itu, masyarakat yang tidak sempat menelusuri berita secara mendalam mudah terbawa arus narasi yang paling sering muncul di timeline.
Akibatnya, kita berada dalam situasi paradoks: Di era informasi tanpa batas, kesadaran publik justru kian kabur, tersesat oleh riuhnya narasi yang direkayasa.
Memang betul, kinerja tidak berhenti, tetapi kehilangan kedalaman. Demokrasi tidak bubar, tetapi kehilangan substansi.
Semua berjalan seolah normal, padahal peradaban sedang ditarik mundur secara halus dan perlahan.
Masih ingat, kita dulu pernah dijuluki “Macan Asia” yang disegani oleh negara tetangga?
Julukan itu bukan tanpa alasan. Indonesia memasuki era ketika stabilitas sosial, kemajuan pendidikan, dan prestasi olahraga membentuk citra bangsa yang percaya diri.
Pada masa itu, kita bukan sekadar penonton dalam percaturan kawasan, kita adalah pemain penting yang suaranya didengar dan langkahnya diperhitungkan.
Sebagai contoh, pada SEA Games 1997, Indonesia tampil sebagai juara umum dengan perolehan 194 medali emas, 101 perak, dan 115 perunggu.
Sebuah rekor perolehan medali terbanyak yang belum terpecahkan sepanjang gelaran SEA Games (Laporan hasil SEA Games 1997).
Bahkan, menurut Ketua Bidang Prasarana dan Sarana SEA Games XIX 1997 Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto, pada gelaran SEA Games 1997 nyaris tak mengeluarkan anggaran, seperti dinukil dari laporan Antara.
“Dana SEA Games 1997 lalu itu tak sepeserpun dari pemerintah. Tetapi hebatnya, Indonesia keluar sebagai juara umum sehingga ini prestasi yang membanggakan,” kata Suharto.
Mengutip dari informasi yang tersebar, selama 11 kali penyelenggaraan SEA Games pada masa Orde Baru, Indonesia merebut juara umum sebanyak 9 kali. Sebuah tren yang tidak lagi dapat dirasakan di Era Reformasi.
Mau contoh lain? Baik, kita beralih ke dunia pendidikan yang gejalanya semakin tampak jelas.
Tanah Air yang kucinta melebihi kecintaan pada nalarku sendiri ini pernah memiliki sistem pendidikan yang begitu dihormati hingga mampu mengirim guru ke luar negeri.
Data Kemdikbud mencatat bahwa pada tahun 1966 Indonesia “mengekspor” tenaga pendidik ke Malaysia, sebuah fakta yang menunjukkan betapa mapannya kualitas pendidikan kita saat itu.
Ironisnya, negara tetangga yang dulu berguru kepada kita, kini justru melesat jauh meninggalkan.
Indikasinya bisa dilihat dari hasil PISA 2018, di mana Indonesia berada di peringkat ke-74, atau keenam dari posisi terbawah, sebuah cermin getir bahwa kualitas belajar-mengajar kita tak lagi berdiri tegak seperti dulu.
Data itu bukan sekadar deretan angka, tetapi alarm keras bahwa generasi penerus kita hari ini tumbuh dalam sistem yang tertinggal dari mereka yang dulu sempat belajar pada kita.
Sekarang, gambaran kemunduran itu bahkan kian mudah ditemukan di media sosial. Pernah melihat video yang membandingkan kemampuan siswa zaman dulu dan sekarang?
Di TikTok, beredar banyak cuplikan anak SMA yang kesulitan mengerjakan perkalian dasar, sesuatu yang dulu dikuasai oleh siswa SD pada usia belia.
Fenomena ini tentu tidak bisa digeneralisasi, tetapi cukup untuk menjadi alarm bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja dalam ekosistem pendidikan kita.
Apalagi, di tengah derasnya arus konten yang menguasai ruang digital, persoalan serius seperti merosotnya kualitas belajar sering tenggelam oleh hiruk-pikuk hal remeh yang lebih mudah viral.
Media sosial yang harusnya berisi percakapan bernas justru berubah menjadi arena riuh tanpa arah, tempat opini dangkal lebih sering menang daripada gagasan yang mencerahkan.
Maka, ketika gejala-gejala kemunduran itu semakin tampak di permukaan, kita perlu kembali melihat pencapaian-pencapaian masa lalu sebagai cermin bahwa bangsa ini pernah berdiri tegak karena ketekunan, disiplin, dan kesungguhan yang tidak ditentukan oleh algoritma atau viralitas.
Ya, itu semua adalah pencapaian yang hingga kini terus diperjuangkan oleh banyak pihak, salah satunya perjuangan rakyat melawan buzzer yang dengungnya sangat berisik di hati ibu pertiwi.
Jika kritik dipadamkan oleh buzzer, maka keputusan yang dihasilkan cenderung dangkal. Di tengah kondisi seperti ini, kesejahteraan masyarakat menjadi korban pertama.
Yang diprioritaskan justru hal-hal yang dapat menaikkan engagement, apa pun segmennya.
Tak masalah apakah kontennya dangkal atau tak memberi nilai bagi publik, yang penting ramai, berbunyi, dan memancing reaksi.
Karena itu, memahami fenomena ini bukan sekadar perkara opini pribadi, melainkan ajakan untuk kembali ke akal sehat dan menuntut agar ruang publik tidak lagi dikendalikan oleh pencitraan, tetapi oleh akuntabilitas dan keterbukaan.
Kita perlu kembali menempatkan pers sebagai penjaga demokrasi yang layak didengarkan.
Sebab tanpa pers yang berfungsi dengan kuat, negara akan kehilangan rem yang menjaga keseimbangan kekuasaan.
Pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa viral para pemimpinnya, tetapi oleh seberapa jujur mereka bekerja dan seberapa kritis masyarakatnya mengawasi.
Itu hanya mungkin terjadi jika kita berani mengambil jarak dari hiruk-pikuk media sosial, kembali pada sumber informasi yang bertanggung jawab, serta membangun kesadaran bersama bahwa kebenaran jauh lebih berharga daripada pencitraan.
Sebab peradaban tidak runtuh oleh guncangan besar, melainkan oleh kelengahan kecil yang terus dibiarkan.
Satu informasi yang kita abaikan, satu kebohongan yang lolos tanpa koreksi, satu panggung pencitraan yang dianggap sekadar hiburan, pelan-pelan semua itu membentuk cara kita melihat realitas.
Jika ruang publik terus digerus oleh konten tanpa substansi, akal sehat perlahan akan terkikis dan suara yang mestinya menjadi kompas bangsa justru tenggelam di tengah sorak-sorai maya yang serba semu.
Kita mungkin tidak bisa menghentikan derasnya arus digital, tetapi kita selalu bisa memilih sikap, menentukan mana yang layak dipercaya, mana yang hanya sekadar hiburan semu, dan mana yang harus ditanggapi dengan kritis demi menjaga akal sehat tetap utuh.
Ketika masyarakat kembali menempatkan akuntabilitas di atas sensasi, kebenaran di atas kosmetika politik, dan jurnalisme yang bertanggung jawab di atas suara gaduh para buzzer, maka pilar keempat demokrasi akan berdiri kembali dengan martabatnya.
Pada saat itulah, Ibu Pertiwi memiliki peluang untuk memulihkan marwahnya, bukan sekadar sebagai Macan Asia, tetapi sebagai bangsa yang berani menjaga kewarasan di tengah badai informasi. Tabik!
***
Maulana Affandi, S.S
Penulis yang percaya bahwa kata-kata bisa menjadi lentera kecil, yang meski redup, tetap menolak padam.
Catatan:
Opini ini tidak akan berhenti di satu ruang saja. Tulisan ini akan dibagikan ke seluruh jaringan, komunitas, dan ruang-ruang diskusi, agar semakin banyak orang tersadar bahwa masa depan bangsa bergantung pada keberanian, kejujuran, dan akal sehat yang diperjuangkan bersama.
Referensi:
Negara yang Dijuluki Macan Asia, Indonesia Salah Satunya, https://www.liputan6.com/hot/read/5601774/negara-yang-dijuluki-macan-asia-indonesia-salah-satunya
SEA Games XIX/1997: Akhir Kejayaan Indonesia di Pesta Olahraga Asia Tenggara, https://kumparan.com/jefrymandiri98/sea-games-xix-1997-akhir-kejayaan-indonesia-di-pesta-olahraga-asia-tenggara-1uKzC907bTx/2
Suharto kenang SEA Games 1997 sukses tanpa APBN, https://www.antaranews.com/berita/3230761/suharto-kenang-sea-games-1997-sukses-tanpa-apbn
Dulu Mengekspor Guru, Kini Guru Indonesia Harus Belajar Dari Negara Lain, https://bbpmpjatim.kemdikbud.go.id/main/dulu-mengekspor-guru-kini-guru-indonesia-harus-belajar-dari-negara-lain/
”Buzzer” Politik, Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi, https://www.kompas.id/artikel/buzzer-politik-antara-pemborosan-anggaran-dan-alat-propaganda
Antitesis Pendidikan, https://www.kompas.id/artikel/antitesa-pendidikan
