Sastrawacana.id

Tag: banyuwangi

  • Program Gesah Bareng Ambi Bupati, Warga Bisa Curhat Langsung dan Cari Solusi Bersama

    Program Gesah Bareng Ambi Bupati, Warga Bisa Curhat Langsung dan Cari Solusi Bersama

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat melalui program “Gesah Bareng Ambi Bupati”.

    Forum ini dirancang sebagai tempat warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sekaligus berdiskusi bersama pemerintah untuk mencari jalan keluar.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap dua pekan. Masyarakat dapat datang dan menyampaikan keluhan maupun aspirasi secara langsung kepada Bupati Ipuk tanpa harus melewati proses birokrasi yang panjang.

    Menurut Bupati Ipuk, forum tersebut merupakan salah satu upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

    Dengan bertemu langsung, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus menentukan langkah penanganannya.

    “Lewat Gesah Bareng Ambi Bupati, kami ingin warga bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi persoalannya. Jadi tidak hanya mendengar dari laporan, tetapi kami bisa berdiskusi langsung dan mencari jalan keluarnya bersama,” ujar Bupati.

    Dialog secara langsung juga dinilai dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Setiap persoalan yang disampaikan akan dipetakan dan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

    “Jadi tidak hanya menampung persoalan warga, namun forum ini juga sarana bagi kami untuk mendapatkan masukan dari warga agar kebijakan kami lebih pas dengan kebutuhan warga,” kata Ipuk.

    “Harapannya, warga pulang dari forum ini tidak hanya membawa jawaban, tetapi juga kepastian siapa yang akan menindaklanjuti dan bagaimana prosesnya. Pemerintah juga mendapatkan masukan langsung untuk memperbaiki pelayanan,” imbuhnya.

    Pada pelaksanaan perdana, forum Gesah Bareng Ambi Bupati membahas sektor pertanian. Sejumlah warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan sarana produksi, irigasi, akses pupuk, hingga pemasaran hasil hortikultura.

    Bagi warga, forum tersebut dinilai memberikan ruang untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemimpin daerah. Fitri, warga Kampung Melayu, mengaku terbantu dengan adanya forum tersebut.

    “Saya kira, masyarakat ini perlu didengar. Apa yang menjadi keluh kesahnya bisa diketahui oleh pemimpinnya. Saya yakin Ibu Bupati pasti akan mencarikan solusi yang terbaik,” ungkapnya.

    Hal serupa disampaikan Sodiq, warga Kalibaru, yang hadir untuk menyampaikan aspirasi para petani kopi. Ia mengapresiasi kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemerintah daerah.

    “Alhamdulillah, kami bisa menyampaikan secara langsung aspirasi kami. Ditanggapi dengan baik. Semoga segera dapat diwujudkan,” jelasnya.

    Pemkab Banyuwangi berencana melanjutkan program Gesah Bareng Ambi Bupati secara berkala dengan mengangkat berbagai tema yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

    “Silakan datang dan sampaikan apa yang menjadi masalah. Kita gesah bareng, kita cari solusinya bareng-bareng,” kata Wakil Bupati Mujiono. (*)

  • Banyuwangi Perkuat Potensi SDM Muda Lewat Akses Pendidikan Internasional

    Banyuwangi Perkuat Potensi SDM Muda Lewat Akses Pendidikan Internasional

    Banyuwangi terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) muda dengan memperluas akses pelajar dan mahasiswa terhadap informasi serta peluang pendidikan internasional.

    Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Blambangan Internasional Education Festival (BINEF) 2026.

    BINEF 2026 digelar pada 12–13 Agustus 2026 di Kampus Poliwangi dan diikuti lebih dari 100 pelajar serta mahasiswa dari berbagai wilayah di Banyuwangi.

    Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda daerah untuk mengenal lebih jauh kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri sekaligus membangun jaringan dengan diaspora Indonesia.

    Kegiatan dibuka Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (12/8/2026). Sejumlah putra-putri Indonesia yang memiliki pengalaman pendidikan internasional turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Syaeful Mujab, penerima beasiswa LPDP untuk studi S2 di London School of Economics and Political Science, Inggris; Hardika Dwi Hermawan, penerima beasiswa LPDP yang menempuh Master of Science di Hong Kong University sekaligus pendiri Desamind; serta Achmad Roghib Mabrur yang kini menjalani pendidikan doktoral di National Chung Hsing University, Taiwan.

    BINEF 2026 mengangkat tema “Establishing Banyuwangi Student Connectivity to Prepare Superior Human Resources for Indonesia’s Future”.

    Program ini diarahkan untuk memperluas wawasan generasi muda mengenai studi luar negeri, memperkuat konektivitas diaspora, sekaligus mempersiapkan SDM Banyuwangi agar mampu berkompetisi di tingkat global.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk menekankan pentingnya penguasaan teknologi, kecerdasan digital, serta kemampuan membangun jejaring internasional sebagai bagian dari persiapan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja.

    “Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan dan transisi energi, telah mengubah kebutuhan tenaga kerja secara drastis. Karenanya generasi muda harus memiliki penguasaan dan kemampuan dibidang ini sebagai bekal menghadapi masa depan. Dan yang penting berjejaring untuk mendapatkan peluang yang lebih luas,” ujar Ipuk.

    Ipuk juga mengingatkan bahwa perubahan kebutuhan dunia kerja membuat pendidikan perlu menyiapkan generasi muda bukan hanya untuk profesi yang tersedia saat ini, tetapi juga pekerjaan baru yang akan muncul di masa mendatang.

    Hal tersebut merujuk laporan World Economic Forum Future of Jobs 2025 yang memperkirakan 170 juta pekerjaan baru akan tercipta hingga 2030, sementara 92 juta pekerjaan berpotensi tergantikan.

    Kehadiran para penerima beasiswa dalam BINEF menjadi bagian dari upaya menghadirkan contoh nyata bahwa kesempatan menempuh pendidikan di kampus dunia dapat diraih oleh generasi muda dari daerah.

    Syaeful Mujab membagikan pengalamannya sekaligus mendorong pelajar dan mahasiswa Banyuwangi untuk tidak membatasi cita-cita hanya karena berasal dari daerah.

    “Jangan berkecil hati meskipun kita berasal dari daerah. Siapapun dari kita bisa mempunyai mimpi besar dengan berusaha untuk mencapainya. Persiapkan diri dengan baik insyaallah kita bisa mencapai mimpi itu,” ujar Mujab yang juga dikenal publik sebagai politikus muda dan menjadi Calon Wakil Bupati Tegal termuda pada 2024 di usia 28 tahun.

    Menurutnya, kemampuan berbahasa menjadi salah satu modal penting untuk memperluas akses generasi muda terhadap lingkungan pendidikan dan jejaring internasional.

    “Dengan bahasa membuka kesempatan untuk untuk sekolah, ikut konferensi hingga membangun jejaring internasional. Manfaatkan media sosial untuk mencari informasi beasiswa dan pertemanan global,” ungkapnya.

    Tidak hanya memberikan informasi, BINEF 2026 juga menghadirkan dukungan lanjutan bagi peserta.

    Ketua Penyelenggara BINEF 2026 Ahmad Roghib Mabrur mengatakan peserta memperoleh fasilitas bimbingan bahasa Inggris secara gratis selama satu tahun serta kesempatan mengikuti pre-test IELTS.

    “Karena bahasa inggris jadi kunci untuk melanjutkan pendidikan keluar negeri. Mereka juga dapat bimbingan mentoring gratis setahun untuk coaching tips n trip mendapatkan beasaiswa di kampus internasional,” pungkasnya.

    Melalui kegiatan tersebut, pengembangan potensi SDM muda Banyuwangi diarahkan tidak hanya pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga penguasaan teknologi, bahasa asing, dan jejaring global sebagai modal untuk meningkatkan daya saing generasi daerah.

  • Takziah ke Mendiang Khusnan Abadi, Bupati Ipuk: Figur Politisi Pejuang

    Takziah ke Mendiang Khusnan Abadi, Bupati Ipuk: Figur Politisi Pejuang

    Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bertakziyah ke rumah duka mendiang Khusnan Abadi di Genteng, Sabtu (13/6/2026).

    Ipuk mengenang mendiang sebagai seorang politisi pejuang semasa berkarir sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

    “Saya mengenal beliau sejak lama. Saya melihat langsung bagaimana kegigihan perjuangan beliau, dari seorang aktivis sampai menjadi salah politisi terkemuka di Banyuwangi. Selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkap Ipuk yang didampingi sang suami, Abdullah Azwar Anas.

    Sebagaimana diketahui, Khusnan Abadi merupakan aktivis yang berkarir sejak belia di Nahdlatul Ulama.

    Mulai dari IPNU, PMII hingga menjadi Sekretaris Cabang NU Kabupaten Banyuwangi. Sempat menjadi komisioner KPU Banyuwangi sebelum kemudian berlabuh di Partai Kebangkitan Bangsa.

    Di PKB Banyuwangi itu, Khusnan Abadi kemudian mendapat amanah sebagai anggota DPRD Banyuwangi.

    Ia dipercaya hingga tiga periode sebagai wakil rakyat di Gedung Dewan tersebut.

    “Selama beliau menjadi anggota dewan, kerap bersebrangan pandangan dengan kami di eksekutif. Namun, perbedaan tersebut semata untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banyuwangi. Tidak sekadar didorong oleh sentimen politik atau tendensi tertentu,” kenang Ipuk.

    Sekeras apapun perbedaan pandangan yang terjadi di gedung dewan itu, imbuh Ipuk, selalu disampaikan dalam kerangka akademik dan kesantunan adab.

    “Ini perlu diteladani oleh para politisi muda Banyuwangi. Perbedaan pandangan harus selalu disampaikan dengan cara beradab dan kerangka akademik yang dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.

    Di hadapan keluarga mendiang Khusnan Abadi, Ipuk berpesan agar dapat terus melanjutkan nilai-nilai perjuangan sang ayahanda.

    “Semoga terus diberikan kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggal. Serta mari kita doakan almarhum diterima segala amal baiknya dan diampuni segala khilafnya,” pungkasnya. (*)

  • Banyuwangi Jadi Rujukan Pengelolaan Sampah Sirkular di Asia Pasifik

    Banyuwangi Jadi Rujukan Pengelolaan Sampah Sirkular di Asia Pasifik

    Keberhasilan Banyuwangi membangun sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular kembali mendapat perhatian internasional.

    Sebanyak 17 delegasi Nestle Asia Pasifik datang ke Banyuwangi untuk mempelajari praktik pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

    Rombongan tersebut diterima di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Selasa (18/8/2026). Delegasi berasal dari sejumlah negara Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

    Sustainability Delivery Manager Nestle Zone Asia Oceania and Africa, Katarzyna Grzybowska, mengatakan Banyuwangi dipilih karena memiliki sistem pengelolaan sampah yang dinilai berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak.

    “Kami ingin belajar bagaimana Banyuwangi membangun sistem pengelolaan sampah. Khususnya program Banyuwangi Hijau yang mengelola sampah secara sirkular,” kata Sustainability Delivery Manager Nestle Zone Asia Oceania and Africa, Katarzyna Grzybowska, di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Selasa (18/8/2026).

    Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Nestle memperkuat penerapan EPR (extended producer responsibility), khususnya dalam pengelolaan sampah yang berasal dari kemasan produk.

    “Kami berkomitmen ikut bertanggung jawab mengurus sampah dari kemasan produk yang kami jual. Maka kami terus mencari best practices pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, yang nantinya bisa dijadikan blueprint (cetak biru) untuk dikembangkan di wilayah lain di Asia Tenggara yang menjadi pasar kami,” ujar Bowska.

    Menurut Bowska, salah satu hal yang menarik dari sistem Banyuwangi adalah keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam satu ekosistem pengelolaan sampah. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga terlibat dalam proses pengumpulan, pemilahan, hingga daur ulang.

    “Kami pilih Banyuwangi karena kami melihat sistem di sini berjalan sangat baik. Mulai pemerintah, masyarakat, hingga sektor bisnis ikut berkontribusi. Masyarakat dilibatkan mulai proses pengumpulan, pemilahan, hingga daur ulang, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai ekonomi dari sampah tersebut,” imbuhnya.

    Untuk melihat penerapannya secara langsung, rombongan Nestle juga mengunjungi TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon.

    Di lokasi tersebut, delegasi melihat bagaimana pengelolaan sampah dirancang sebagai satu rangkaian layanan yang saling terhubung.

    Proses tersebut mencakup pengumpulan sampah dari rumah tangga, pengangkutan, pemilahan, pengolahan di TPS/TPS3R, hingga penanganan residu yang kemudian diarahkan ke tempat pemrosesan akhir. Delegasi juga berdiskusi mengenai sistem pengelolaan persampahan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

    Pengembangan sistem pengelolaan sampah sirkular di Banyuwangi telah berlangsung sejak 2017 melalui Project STOP dengan pembangunan TPS3R Tembokrejo, Muncar.

    Program tersebut kemudian dilanjutkan melalui Banyuwangi Hijau Fase 1 dengan pembangunan TPS3R Balak di Kecamatan Songgon. Kedua program tersebut mendapat dukungan Pemerintah Norwegia.

    Banyuwangi kemudian melanjutkan pengembangan infrastruktur persampahan melalui Banyuwangi Hijau Fase 2 dengan pembangunan TPS3R Karetan di Kecamatan Purwoharjo yang mendapat dukungan Pemerintah Austria dan masih dalam tahap pembangunan.

    Selanjutnya, Banyuwangi Hijau Fase 3 mendapat dukungan Clean Rivers dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui pembangunan TPS3R Kertosari.

    Selain itu, pengembangan sistem persampahan Banyuwangi juga akan diperkuat dengan pembangunan TPS3R Wongsorejo yang didanai Kementerian Pekerjaan Umum RI. (*)

  • Banyuwangi Perkuat Potensi Pesisir melalui Restorasi Ekosistem Berkelanjutan

    Banyuwangi Perkuat Potensi Pesisir melalui Restorasi Ekosistem Berkelanjutan

    Memiliki garis pantai sepanjang 175,8 kilometer, Banyuwangi terus memperkuat upaya menjaga sekaligus mengembangkan potensi sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

    Salah satunya melalui peluncuran Coastal Resilience Initiatives, sebuah program kolaboratif untuk memulihkan ekosistem pesisir dan meningkatkan ketangguhan kawasan pantai.

    Program tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat.

    Peluncuran Coastal Resilience Initiatives berlangsung di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 7 Lampon, kawasan Pantai Lampon, Desa/Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Senin (27/7/2026).

    Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Amehr Hakim mengatakan program tersebut sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang dikembangkan KKP.

    “Ada lima pilar di dalamnya. Mulai memperluas kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta laut bebas dari sampah,” kata Amehr.

    Peluncuran tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, jajaran direksi PT BSI dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), perwakilan Pemprov Jawa Timur, tokoh masyarakat Lampon, akademisi, serta jajaran Forkopimda Banyuwangi.

    Menurut Amehr, Coastal Resilience Initiatives tidak hanya ditujukan untuk Banyuwangi, tetapi berpotensi menjadi model pengelolaan kawasan pesisir yang dapat dikembangkan di daerah lain.

    “Kita harapkan selain Banyuwangi, bisa kita lebarkan lagi ke pesisir utara dan selatan Jawa Timur,” sambung dia.

    Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan pengelolaan potensi laut secara berkelanjutan telah menjadi bagian dari upaya daerah dengan melibatkan masyarakat.

    Menurutnya, kolaborasi lintas pihak diperlukan agar pemanfaatan sumber daya pesisir dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

    “Dengan kolaborasi banyak pihak, mulai perusahaan seperti PT BSI dan ditambah dukungan dari Kementerian KKP. Kami percaya kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Wabup.

    Penguatan pengelolaan pesisir juga menjadi bagian dari upaya Banyuwangi mengembangkan ekonomi biru.

    Pada pertengahan Juli 2026, negara-negara ASEAN dan Pasifik melalui ASEAN-ID Blue datang ke Banyuwangi untuk berbagi pengalaman mengenai pengembangan ekonomi biru.

    Direktur Utama PT BSI Adi Adriansyah Sjoekri menjelaskan Coastal Resilience Initiatives dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun ketangguhan kawasan pesisir.

    Program tersebut menggabungkan upaya konservasi lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

    Program ini mencakup enam inisiatif utama, yakni penanaman mangrove, pelestarian hutan pantai, transplantasi terumbu karang, pengembangan ekowisata, peningkatan pendapatan nelayan, serta penguatan kelembagaan nelayan agar semakin mandiri.

    “Sehingga fokusnya bukan hanya pada peningkatan kualitas lingkungan, namun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir,” tegas Adi.

    Dalam pelaksanaannya, PT BSI menargetkan pemulihan lebih dari 60 hektare terumbu karang, rehabilitasi 200 hektare mangrove, serta pemulihan 17,5 hektare hutan pantai.

    Langkah awal program telah dilakukan saat peluncuran melalui penanaman puluhan bibit cemara di kawasan bibir Pantai Lampon.

    Upaya tersebut menjadi bagian dari rangkaian restorasi untuk menjaga ekosistem pesisir sekaligus memperkuat manfaat sumber daya laut bagi masyarakat Banyuwangi. (*)

  • Banyuwangi Perkuat Potensi Wisata Desa Kemiren Menuju Best Tourism Village UN Tourism

    Banyuwangi Perkuat Potensi Wisata Desa Kemiren Menuju Best Tourism Village UN Tourism

    Banyuwangi terus memperkuat potensi wisata berbasis desa dan budaya melalui pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren, Kecamatan Glagah.

    Penguatan tersebut mendapat dukungan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui pendampingan khusus agar Kemiren mampu meningkatkan tata kelola dan memenuhi standar pariwisata internasional.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengunjungi Desa Wisata Kemiren dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Banyuwangi, Sabtu-Minggu (25-26/7/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Menpar mendorong Kemiren untuk meraih predikat Best Tourism Village dari United Nations Tourism (UN Tourism), badan pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Desa Kemiren sebelumnya terpilih dalam Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025 yang digagas UN Tourism.

    Program tersebut memberikan kesempatan bagi desa wisata yang dinilai memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan kualitas pengelolaan agar memenuhi standar internasional.

    “Semoga setelah mendapat pendampingan, Desa Kemiren bisa meraih predikat Best Tourism Village,” ujar Menpar saat menyusuri kawasan rumah adat Osing Kemiren.

    Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi budaya dan pariwisata Kemiren agar semakin siap menjadi destinasi yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

    Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Menpar berjalan kaki menyusuri lingkungan desa sekaligus berinteraksi dengan masyarakat. Ia melihat langsung aktivitas warga yang masih menjaga berbagai tradisi dan budaya Osing.

    “Warga di sini sangat kreatif dalam mempertahankan tradisi mereka,” puji Menpar.

    Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Sanggar Genjah Arim. Di lokasi tersebut, Menpar menikmati berbagai sajian tradisional Banyuwangi, mulai dari kue cucur, kopi Osing, rujak soto, hingga pecel pitik yang merupakan olahan ayam kampung panggang dengan kelapa parut dan bumbu khas masyarakat Osing.

    “Ini pertama kali saya makan rujak soto. Enak,” kata dia sambil mengacungkan jempol jarinya.

    “Kalau kue cucur, saya sudah biasa makan, tapi yang di sini luar biasa,” imbuhnya.

    Menpar juga ikut mencoba sejumlah aktivitas tradisional masyarakat Kemiren, seperti menyangrai kopi menggunakan tungku dan penggorengan dari tanah liat serta membuat kue cucur bersama warga.

    “Saya terkesan dengan suasana di sini. Kehangatan masyarakat Banyuwangi, budayanya, makanannya, desanya. Tadi sudah kami bahas bagaimana agar bisa meningkatkan pariwisata di Banyuwangi,” ujar Menpar.

    Potensi komoditas lokal juga menjadi bagian dari daya tarik wisata Kemiren. Menpar mencicipi berbagai jenis kopi asli Banyuwangi sekaligus menyaksikan pertunjukan seni tari Gandrung dan Barong Osing di Sanggar Genjah Arum.

    “Saya sudah mencicipi kopi arabika, liberika, dan kopi yang bisa bikin ngantuk. Enak. Saya sangat mendukung penuh industri kopi, termasuk dari Banyuwangi. Saya biasanya kalau ke luar negeri selalu bawa kopi untuk gift sebagai upaya mempromosikan kopi lokal,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kemenpar terhadap Desa Wisata Adat Osing Kemiren.

    Menurutnya, penguatan tata kelola perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya yang menjadi kekuatan utama desa.

    “Kemiren punya kekuatan budaya dan tradisi yang sangat khas. Kami berharap melalui pendampingan ini, Kemiren semakin siap menerima wisatawan dari berbagai negara, tanpa kehilangan jati diri dan karakter budaya Osing yang selama ini menjadi daya tariknya,” tutur Ipuk. (*)

  • Banyuwangi Perkuat Potensi Bahari Berbasis Konservasi dan Ekonomi Masyarakat

    Banyuwangi Perkuat Potensi Bahari Berbasis Konservasi dan Ekonomi Masyarakat

    Pengelolaan potensi bahari berbasis masyarakat di Banyuwangi mendapat perhatian dalam forum internasional ASEAN-ID Blue.

    Sejumlah delegasi yang mengikuti forum tersebut melihat langsung praktik pengembangan ekonomi biru melalui pengelolaan kawasan konservasi, pemberdayaan nelayan, hingga hilirisasi hasil perikanan.

    ASEAN-ID Blue merupakan forum yang mempertemukan negara-negara ASEAN, negara East Asia Summit (EAS), dan anggota Pacific Islands Forum (PIF) untuk berbagi pengalaman pengembangan ekonomi biru. Forum tersebut digelar di Banyuwangi pada 16–19 Juli 2026.

    Dalam rangkaian kegiatan, para delegasi tidak hanya mengikuti forum dialog, tetapi juga melakukan studi praktik baik pengelolaan potensi bahari di sejumlah lokasi.

    Mereka mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Lateng dan Bangsring Underwater untuk melihat langsung keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

    “Kami berterima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan Kemenlu pada Banyuwangi. Forum ini telah menjadi wadah strategis bagi Banyuwangi mendapatkan wawasan baru dan pengalaman yang berharga tentang pelaksanaan ekonomi biru dari berbagai negara,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (22/7/2026).

    Di Koperasi Nelayan Merah Putih Lateng, delegasi mempelajari pengembangan hilirisasi perikanan berbasis pariwisata.

    Hasil tangkapan nelayan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dikembangkan menjadi berbagai produk kuliner bernilai tambah sehingga memberikan peluang ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

    “Babak baru ekonomi biru ASEAN akan semakin ditentukan oleh tempat-tempat seperti Banyuwangi. Dimana koperasi nelayan, UMKM, dan kelompok konservasi menerjemahkan komitmen besar antar negara menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujar Staf Ahli Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri RI, Zelda Wulan Kartika.

    Sementara itu, Bangsring Underwater menjadi contoh pengelolaan potensi laut yang bertumpu pada perubahan perilaku masyarakat, konservasi, dan pengembangan ekowisata.

    Kawasan perairan Desa Bangsring sebelumnya mengalami kerusakan akibat praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan potasium.

    Kondisi tersebut berdampak pada rusaknya ekosistem terumbu karang dan menurunnya hasil tangkapan nelayan.

    Perubahan mulai dilakukan oleh kelompok nelayan Samudra Bhakti. Para nelayan menghentikan penggunaan alat tangkap yang merusak, kemudian mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan laut.

    Pada 2012, kelompok tersebut secara resmi mendeklarasikan kawasan perairan Bangsring sebagai area konservasi.

    “Kami melakukan edukasi perubahan mindset, mengajak nelayan untuk melakukan konservasi dan mendorong ekonomi warga lewat ekowisata,” ujar Ketua Samudra Bhakti Ikhwan Arief.

    Upaya tersebut kemudian berkembang menjadi model ekowisata berbasis konservasi. Bangsring Underwater kini menawarkan aktivitas seperti snorkeling di kawasan terumbu karang hasil transplantasi, pengamatan biota laut, hingga edukasi konservasi melalui rumah apung.

    Pengembangan tersebut juga diperluas melalui pembinaan komunitas nelayan. Saat ini, Samudra Bhakti membina 51 kelompok nelayan dengan anggota hingga 2.000 orang di berbagai wilayah Indonesia.

    “Saat ini kami juga membina 51 kelompok nelayan dengan anggota hingga 2000 orang di seluruh Indonesia. Sebanyak 72 persennya telah mereplikasi konsep konservasi dan ekowisata yang dijalankan di Bangsring,” ujarnya.

    Para delegasi ASEAN-ID Blue juga mengikuti aktivitas “Coral Adoption” dengan melakukan penanaman terumbu karang.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas dan memulihkan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi Bangsring.

    Director of Sectoral Development, ASEAN Secretariat Dr. Kanchana Wanichkorn mengapresiasi transformasi kawasan tersebut yang menempatkan masyarakat nelayan sebagai aktor utama.

    “Saya sangat ingin melihat praktik terbaik di Banyuwangi ini bisa diterapkan dalam skala besar. Sekretariat ASEAN akan mendukung dan membantu mempertemukan pihak-pihak yang tertarik, dan semoga kita dapat meningkatkan skala praktik-praktik hebat ini ke seluruh negara lainnya di ASEAN.” Ujarnya.

    Melalui pengelolaan berbasis masyarakat tersebut, potensi bahari Banyuwangi dikembangkan tidak hanya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, tetapi juga membuka sumber penghidupan baru bagi masyarakat pesisir melalui konservasi, perikanan, hilirisasi, dan ekowisata. (*)

  • Gandeng ITS, Banyuwangi Dorong Hilirisasi dan Inovasi Sektor Perikanan

    Gandeng ITS, Banyuwangi Dorong Hilirisasi dan Inovasi Sektor Perikanan

    Banyuwangi memperkuat upaya pengembangan sektor perikanan dan potensi maritim melalui kolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) serta PW IKA ITS Jawa Timur.

    Kerja sama tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani di Surabaya, Selasa (11/8). Penandatanganan dilakukan bersama Kabupaten Nganjuk, Lamongan, dan Kota Pasuruan.

    Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan sektor perikanan, serta mengoptimalkan potensi maritim melalui penerapan teknologi yang berkelanjutan.

    Wakil Rektor II ITS Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana, Dr. Ir. Machsus, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mengoptimalkan kekayaan kelautan Indonesia.

    “Indonesia merupakan negara kepulauan. Sumber daya kelautan yang ada di dalamnya itulah yang perlu kita eksplorasi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa ini,” ujar Machsus.

    Menurutnya, ITS memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sektor kelautan dan kemaritiman.

    Perguruan tinggi tersebut menurutnya menjadi salah satu kampus yang mendapat amanat Presiden Soekarno untuk memberikan perhatian pada bidang kelautan.

    “Untuk itu perlu kolaborasi bersama, bagaimana ke depan bisa mengawal kemajuan kemaritiman di Indonesia ini. Sehingga segala potensi yang ada bisa kita berdayakan untuk kemakmuran bangsa, terutama untuk kemakmuran Jawa Timur,” tambahnya.

    Ketua Umum PW IKA ITS Jatim Eri Cahyadi menilai perguruan tinggi bersama jejaring alumninya perlu mengambil peran dalam memberikan solusi berbasis teknologi bagi pemerintah daerah.

    Salah satu penerapannya, menurut Eri, dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi pengering ikan maupun teknologi penerangan yang membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan.

    “IKA ITS harus hadir memberikan pendampingan dan memanfaatkan keunggulan teknologi untuk membantu wilayah-wilayah di Jawa Timur,” kata Eri sekaligus Wali Kota Surabaya ini.

    Eri juga menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan ITS sesuai dengan karakter Banyuwangi yang memiliki wilayah pesisir luas serta potensi perikanan yang besar.

    “Bagi Banyuwangi, ini menjadi nilai tambah untuk menggandeng ITS, terutama dalam pengembangan sektor perikanan,” ujar Ipuk.

    Ipuk menyebut masih terdapat nelayan di Banyuwangi yang menjalankan aktivitasnya dengan metode tradisional.

    Karena itu, penguatan teknologi, riset, pengolahan, dan hilirisasi dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai ekonomi hasil perikanan.

    Pemkab Banyuwangi berharap kerja sama dengan ITS dapat menghasilkan inovasi yang bisa diterapkan secara langsung di masyarakat, bukan hanya berhenti pada kegiatan penelitian.

    “Mudah-mudahan kerja sama ini berdampak pada peningkatan produk perikanan. Tidak hanya perikanan, sektor pertanian dan pengembangan sumber daya manusia juga bisa dikolaborasikan,” kata Ipuk.

    Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan forum strategis nasional.

    Forum menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP I Nyoman Radiarta, Direktur Utama PT Agrinas Jaladri Nasional (Persero) Kharisma Febriansyah, serta profesor dari ITS. (*)

  • Komnas HAM Apresiasi Pembangunan Inklusif Banyuwangi, Diusulkan Ikuti Penilaian HAM Nasional

    Komnas HAM Apresiasi Pembangunan Inklusif Banyuwangi, Diusulkan Ikuti Penilaian HAM Nasional

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya Pemkab Banyuwangi dalam memenuhi hak dasar masyarakat melalui kebijakan pembangunan yang inklusif.

    Apresiasi tersebut disampaikan dalam audiensi sekaligus sosialisasi program Penilaian HAM di Banyuwangi, Kamis (6/8). Kegiatan itu dihadiri Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah bersama jajaran komisioner.

    Dalam pertemuan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan arah pembangunan daerah yang mengedepankan pendekatan human-centered development atau pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    Sejumlah capaian pembangunan turut disampaikan, mulai dari penurunan angka kemiskinan menjadi 6,13 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,17, usia harapan hidup mencapai 74,43 tahun, hingga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen pada 2025.

    “Di sektor pendidikan kami terus memperkuat program sosial dan inklusif, Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif,” ujar Ipuk.

    Dalam bidang pendidikan, Pemkab Banyuwangi juga memperluas akses bagi Anak Berkebutuhan Khusus melalui program Agage Pintar dan Lebur Seketi (Layanan Inklusif Peserta Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati).

    Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah mengembangkan berbagai layanan yang menitikberatkan pada pencegahan dan kemudahan akses masyarakat.

    Di antaranya Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta layanan telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi (Online Akses Solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi) yang menggandeng NGO NORA Health dari Amerika Serikat.

    “Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dasar. Kami memastikan faktor ekonomi, usia, maupun keterbatasan geografis tidak menghalangi warga memperoleh layanan yang layak,” kata Ipuk.

    Penguatan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga dilakukan melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas.

    Saat ini, enam dari 54 organisasi perangkat daerah di Banyuwangi telah mempekerjakan aparatur sipil negara penyandang disabilitas.

    Pemerintah daerah juga menyediakan ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat melalui forum Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.

    Pada aspek pemenuhan hak pangan, Banyuwangi menjalankan program Rantang Kasih yang menyasar lebih dari 3.000 lansia miskin.

    Upaya penanganan stunting dilakukan melalui program Banyuwangi Tanggap Stunting dengan melibatkan sekaligus memberdayakan pedagang sayur keliling.

    “Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali,” tegas Ipuk.

    Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengapresiasi kesiapan Pemkab Banyuwangi dalam menyampaikan data dan indikator pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

    “Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Anis.

    Komnas HAM kemudian menyatakan akan menunjuk Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang menjadi sasaran penilaian terhadap penerapan nilai-nilai HAM dalam pembangunan daerah.

    Program Penilaian HAM merupakan agenda nasional yang telah berlangsung selama tiga tahun di bawah koordinasi Bappenas.

    Program tersebut bertujuan mengukur sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan pembangunan.

    Anis menambahkan, Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa sekaligus perwakilan Jawa Timur yang diproyeksikan mengikuti penilaian HAM pada tahun depan bersama sejumlah daerah lainnya.

    “Program yang dijalankan Banyuwangi menunjukkan banyak kemajuan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator hak asasi manusia,” kata Anis. (*)

  • Geopark Ijen Diperkuat sebagai Potensi Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan Banyuwangi

    Geopark Ijen Diperkuat sebagai Potensi Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan Banyuwangi

    Pengelolaan Geopark Ijen terus diperkuat Banyuwangi sebagai salah satu potensi unggulan daerah yang mengintegrasikan kekayaan alam, budaya, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari asesor UNESCO Global Geopark (UGG) yang melakukan proses revalidasi pada 3–6 Agustus 2026.

    Dua asesor UNESCO, Dr. Andreas Schüller dari Jerman dan Qinling Zhongnanshan dari China, melakukan penilaian untuk memastikan pengelolaan Geopark Ijen tetap memenuhi standar jaringan UNESCO Global Geopark. Revalidasi ini merupakan evaluasi pertama sejak kawasan tersebut memperoleh status UNESCO Global Geopark pada 2023.

    Evaluasi yang dilakukan setiap empat tahun tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan geopark berjalan sesuai standar internasional. Hasilnya akan menentukan keberlanjutan status Geopark Ijen dalam jaringan UGG, melalui Green Card, Yellow Card dengan kewajiban perbaikan, atau Red Card apabila status tersebut dicabut.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan proses revalidasi menjadi kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan perkembangan pengelolaan Geopark Ijen sekaligus memperkuat komitmen terhadap pengembangan kawasan secara berkelanjutan.

    Sejak memperoleh pengakuan UNESCO pada 2023, pengelolaan Geopark Ijen terus dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan tersebut bertumpu pada tiga aspek utama, yakni edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Pengelolaan ekosistem UGG Ijen dilakukan mengintegrasikan alam, budaya, dan masyarakat dalam satu kesatuan yang berkelanjutan,” kata Ipuk, Selasa (4/8/2026).

    Dalam rangkaian revalidasi, para asesor mengunjungi berbagai geosite dan lokasi yang mendukung pengelolaan Geopark Ijen. Peninjauan hari pertama mencakup Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen (PIGGI), Desa Adat Kemiren, serta sejumlah sentra ekonomi kreatif di Banyuwangi, Senin (3/8/2026).

    Pada hari berikutnya, asesmen berlanjut ke kawasan Alas Purwo dan Teluk Pangpang di Grajagan. Kedua kawasan tersebut menjadi bagian dari bentang alam dan ekosistem yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan Geopark Ijen.

    Rangkaian kunjungan diawali welcoming dinner di Pendopo Sabha Swagata pada Minggu malam (2/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid beserta jajaran, perwakilan Bappenas, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dr. Andreas Schüller mengungkapkan kekagumannya terhadap bentang alam Banyuwangi yang dilihatnya dalam perjalanan kereta api dari Surabaya menuju Banyuwangi.

    “Kami mendapatkan gambaran awal tentang wilayah Anda yang sangat luar biasa ini. Pemandangan yang indah, ladang-ladang, tanaman, perkebunan kopi, dan di balik awan, dalam remang-remang kami bisa melihat beberapa gunung besar,” ujarnya.

    Menurut Andreas, pengelolaan Geopark Ijen telah menunjukkan perkembangan positif sejak mendapatkan pengakuan UNESCO Global Geopark. Ia menilai Banyuwangi memahami bahwa geopark tidak hanya berkaitan dengan perlindungan warisan geologi, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan pendidikan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Geopark bukan hanya tentang geologi, tetapi juga tentang masyarakat, di mana masyarakat menjadi aktornya. Saya melihat komitmen yang kuat dari Ibu Bupati dan seluruh pihak dalam hal ini. Itu adalah awal yang sempurna dalam misi evaluasi ini,” katanya. (*)