Sampah dan Paradoks Pembangunan Banyuwangi
Penulis: Andi Sep Kurniawan, Anita Setyawati, Mohamad Yasin
Di tengah sejumlah apresiasi dan penghargaan di bidang lingkungan yang pernah diterima Banyuwangi, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana capaian tersebut sejalan dengan kapasitas pengelolaan timbulan sampah yang cenderung meningkat.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika volume sampah di Banyuwangi diperkirakan telah mencapai 850 sampai dengan 1.200 ton per hari.
Angka itu mungkin terdengar sebagai konsekuensi wajar dari pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas ekonomi, dan meningkatnya kunjungan wisatawan.
Namun di balik pertumbuhan tersebut tersimpan persoalan yang sering luput dari perhatian. Semakin maju suatu daerah, semakin besar pula tekanan yang dihadapi lingkungannya.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Banyuwangi. Secara nasional, kualitas lingkungan masih menunjukkan berbagai pekerjaan rumah.
Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat Indeks Kualitas Air Indonesia tahun 2024 berada pada level 54,78, sedikit di bawah target nasional.
Bahkan lebih dari dua pertiga titik pantau sungai pada Semester I 2025 masih berada dalam kondisi tercemar.
Selama ini pencemaran air kerap diasosiasikan dengan limbah industri atau aktivitas pertambangan. Padahal, sumber persoalan tidak selalu berasal dari sektor-sektor besar.
Dalam banyak kasus, pencemaran justru berawal dari aktivitas yang tampak biasa, yaitu sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik.
Di sinilah persoalan sampah menjadi menarik. Dampaknya jarang terlihat secara langsung.
Satu kantong sampah yang dibuang hari ini tidak serta-merta mengubah warna sungai menjadi hitam. Tumpukan sampah di lahan kosong tidak langsung mencemari sumur warga.
Akan tetapi, kerusakan lingkungan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tumbuh perlahan, terakumulasi, lalu muncul dalam bentuk biaya yang sering kali jauh lebih mahal dibandingkan upaya pencegahannya.
Dalam ekonomi, kondisi semacam ini menggambarkan adanya biaya tersembunyi yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang menghasilkan masalah.
Ketika sampah dibuang sembarangan, konsekuensinya tidak berhenti pada pelaku.
Biaya kesehatan meningkat, kualitas air menurun, risiko banjir bertambah, dan pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pemulihan lingkungan.
Dengan kata lain, persoalan sampah sesungguhnya adalah persoalan distribusi biaya sosial.
Karena itu, pengelolaan sampah tidak lagi dapat dipandang semata sebagai urusan kebersihan kota. Ia telah menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Daerah yang gagal mengelola sampah bukan hanya menghadapi persoalan lingkungan, tetapi juga menghadapi penurunan kualitas hidup masyarakat, meningkatnya beban fiskal, hingga berkurangnya daya tarik investasi dan pariwisata.
Bagi Banyuwangi, tantangan tersebut memiliki arti yang lebih besar. Selama ini keberhasilan daerah tidak hanya dibangun melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui reputasi sebagai kabupaten yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan.
Reputasi itu merupakan aset yang nilainya tidak kecil. Namun seperti aset lainnya, ia memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan.
Kesadaran atas tantangan tersebut tercermin dalam Program Banyuwangi Hijau yang menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Program ini tidak hanya berorientasi pada kebersihan kawasan perkotaan, tetapi juga berupaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Fokusnya mencakup pengurangan sampah dari sumbernya, penguatan pemilahan sampah rumah tangga, pengembangan ekonomi sirkular, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Pendekatan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang dalam pengelolaan sampah.
Persoalan sampah tidak lagi diposisikan sebagai urusan akhir berupa pengangkutan dan pembuangan, melainkan sebagai bagian dari proses pembangunan yang melibatkan rumah tangga, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah daerah secara bersama-sama.
Keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkut, tetapi juga dari kemampuan mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.
Dalam praktiknya, Banyuwangi telah menerapkan berbagai model pengelolaan sampah. Di sejumlah wilayah, layanan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyediakan sarana pemilahan dan pengangkutan sampah secara rutin.
Di wilayah lainnya, masyarakat didorong untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, sementara sampah anorganik dikumpulkan untuk didaur ulang atau diproses lebih lanjut.
erbagai skema tersebut menunjukkan bahwa solusi pengelolaan sampah sesungguhnya telah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan solusi tersebut menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat.
Akan tetapi, pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan pada akhirnya tidak ditentukan oleh kualitas program semata.
Persoalan mendasarnya terletak pada perilaku. Infrastruktur dapat dibangun. Teknologi dapat dihadirkan.
Sistem dapat diperbaiki. Namun seluruh instrumen tersebut memiliki batas ketika berhadapan dengan kebiasaan masyarakat yang masih memandang sampah sebagai sesuatu yang selesai begitu keluar dari rumah.
Cara pandang semacam itu menjadi akar dari paradoks pembangunan lingkungan. Di satu sisi, masyarakat menginginkan lingkungan yang bersih, sungai yang sehat, dan kawasan wisata yang terawat.
Namun di sisi lain, masih terdapat kebiasaan membuang sampah sembarangan, enggan memilah sampah dari rumah, atau menganggap biaya pengelolaan sampah sebagai beban tambahan.
Akibatnya, biaya lingkungan yang muncul pada akhirnya harus ditanggung bersama oleh seluruh masyarakat.
Di titik inilah masa depan Banyuwangi akan diuji. Pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menjadi sumber kebanggaan daerah pada saat yang sama juga menghasilkan tekanan lingkungan yang semakin besar.
Tantangannya bukan memilih antara pembangunan atau lingkungan, melainkan memastikan keduanya berjalan beriringan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia tumbuh, tetapi juga oleh seberapa baik ia menjaga kualitas lingkungan yang menopang pertumbuhan tersebut.
Banyuwangi telah menunjukkan komitmen untuk menjadi daerah hijau melalui berbagai inisiatif pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah komitmen itu mampu bertahan ketika berhadapan dengan persoalan sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sebab masa depan Banyuwangi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keputusan sehari-hari masyarakat dalam memperlakukan sampah yang mereka hasilkan.
Penulis: Andi Sep Kurniawan, Anita Setyawati, Mohamad Yasin
