Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membuat kebijakan menarik demi menumbuhkan budaya baca di kalangan pelajar, khususnya siswa setingkat SMA/SMK.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan setiap siswa untuk membaca minimal 20 judul buku sebagai syarat kelulusan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 000.4.14.1/174//11/2025 yang diteken pada 5 Juli 2025 dan disampaikan ke seluruh Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, serta instansi terkait di Sulawesi Barat.
Menurut Gubernur Suhardi Duka, budaya membaca adalah pondasi penting dalam membangun kecerdasan bangsa.
“Gerakan ini menjadi salah satu upaya nyata Pemprov Sulbar dalam membangun generasi literat sebagai fondasi pembangunan daerah menuju Sulawesi Barat maju dan sejahtera,” ujar Suhardi.
Langkah ini juga sesuai dengan Undang‑Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Dengan mewajibkan siswa membaca 20 buku, diharapkan literasi mereka meningkat signifikan yang pada gilirannya mendukung perkembangan Sulawesi Barat yang lebih maju.
“Pentingnya pengembangan budaya membaca sebagai bagian dari pembangunan kecerdasan bangsa, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,” kata Suhardi.
Dari 20 judul yang wajib dibaca, dua di antaranya harus membahas tokoh lokal, yaitu Andi Depu, pahlawan wanita asal Sulbar dan Baharuddin Lopa, mantan Jaksa Agung RI.
Tujuannya bukan hanya mendorong minat baca, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya daerah.
Tidak hanya soal membaca, kebijakan ini juga mendorong kehadiran pojok baca atau perpustakaan mini di setiap sekolah dan kantor pemerintahan.
Gubernur memerintahkan agar perpustakaan di sekolah diperbaiki dan dikelola dengan baik. Siswa diminta mengunjungi perpustakaan setidaknya satu kali seminggu.
Tak ketinggalan, dana BOS dialokasikan untuk mendukung sarana dan buku perpustakaan sesuai Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023.
Tak hanya jenjang SMP dan SMK, Sekolah dasar (SD), madrasah, hingga instansi pemerintahan juga diimbau menerapkan program serupa.
Dengan membangun budaya baca dari usia dini, pemprov berharap Sulbar mampu mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di semua jenjang.
Program ini adalah contoh konkret bahwa literasi adalah kunci membangun bangsa cerdas yang dimulai dari sekolah dan terus menjalar ke seluruh lapisan masyarakat.
Bank Syariah Matahari kini resmi beroperasi setelah mendapatkan izin dari OJK pada 18 Juni 2025 melalui SK No. KEP‑39/D.03/2025.
Bank ini merupakan transformasi dari BPR Matahari Artadaya, milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), menjadi lembaga keuangan syariah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Melalui Surat Imbauan Nomor 124/HIM/I.0/C/2025, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengajak seluruh anggota persyarikatan, termasuk amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk aktif menggunakan layanan Bank Syariah Matahari.
Ia menekankan agar dana tabungan dan deposito dikelola melalui bank ini, sebagai bagian dari strategi dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Menempatkan dana pihak ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito, memanfaatkan layanan keuangan, hingga mengelola transaksi kelembagaan melalui Bank Syariah Matahari,” tulis Anwar dalam surat imbauan.
Tak hanya itu, Anwar Abbas juga mengatakan jika kehadiran Bank Syariah Matahari akan membawa dampak positif tidak hanya bagi persyarikatan, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui pengembangan sistem ekonomi syariah yang inklusif.
“Bank ini diharapkan menjadi pilar kemandirian ekonomi umat dan sarana dakwah dalam sektor keuangan,” ujar Anwar.
Melalui konversi ini, persyarikatan Muhammadiyah memperkuat jaringan perbankan syariahnya, yang kini mencakup sekitar 10 unit Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Bank Syariah Matahari diharap menjadi pilar utama ekonomi umat, menyediakan layanan seperti tabungan syariah, pembiayaan produktif, deposito, hingga mobile banking.
Target selanjutnya adalah berkembang menjadi Bank Umum Syariah milik Muhammadiyah.
Keberadaan Bank Syariah Matahari bukan hanya memperluas akses layanan keuangan syariah bagi anggota persyarikatan, tapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat luas.
Dana yang dihimpun akan digerakkan kembali dalam pembiayaan syariah yang inklusif dan adil.
Sebagai informasi, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan bahwa saat ini mereka belum memiliki rencana untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS), meskipun peluang dan potensi ke arah itu terbilang besar.
Untuk sementara, Muhammadiyah memilih untuk memusatkan perhatian dan sumber daya pada penguatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang dinilai lebih strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat di level akar rumput.
“Meskipun demikian, mendirikan BUS untuk saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.
Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat telah resmi dimulai serentak di berbagai wilayah Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menyampaikan dukungannya terhadap program yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan merata di seluruh daerah..
“Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, seperti dengan rencana dan apa yang menjadi tujuan bisa terlaksana sampai tuntas. Semua rencana baik, kita harapkan bisa terlaksana dengan baik,” ujar Anies saat ditemui media usai menjadi pembicara dalam Global Summer Week (GSW) 2025 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada hari yang sama.
Ketika ditanya soal aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut, Anies menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah telah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Sekolah Rakyat bisa berhasil.
“Saya rasa pemerintah sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Kita berharap semua selesai dengan baik,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tak hanya menyoroti Sekolah Rakyat, Anies juga menggarisbawahi pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kebijakan ini harus dijalankan secara menyeluruh di seluruh tingkat pendidikan, termasuk di sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren.
“Kita berharap ini semua sekolah, SD, SMP, SMA, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, ibu hamil, semua di seluruh wilayah terlaksana. Jadi, program itu betul-betul dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program bukan sekadar terletak pada ide atau rencana, tetapi pada pelaksanaan yang konsisten hingga benar-benar selesai.
“Kalau ada program yang disiapkan untuk rakyat, maka komentar saya adalah program yang baik untuk rakyat ya dijalankan sampai tuntas untuk semua,” pungkas Anies.
Sementara itu, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sekolah Rakyat secara resmi telah dibuka dan diikuti oleh 275 siswa yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Sekolah ini disediakan khusus untuk anak-anak dari keluarga yang masuk kategori sangat miskin, sesuai data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN).
Pemerintah meresmikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat secara serentak di 63 lokasi.
Program ini bukan sekadar pembukaan sekolah baru, melainkan bagian dari strategi nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan kepada anak-anak keluarga sangat rentan secara ekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program negara yang diharapkan dapat menjamin pendidikan bermutu bagi keluarga tidak mampu.
“Sekolah rakyat adalah strategi besar Pak Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir untuk memberhentikan siklus kemiskinan antar generasi, memperluas pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan,” kata Gus Ipul di lokasi, Senin (14/7).
Ia juga menambahkan jika proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik.
Seleksi dilakukan sepenuhnya berdasarkan data ekonomi untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Yang pertama ini tidak ada tes akademik, yang ada adalah pendekatan yang sudah dilakukan sejak awal. Mereka-mereka yang tidak beruntung,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangan resminya, Senin (14/7).
Menurut Gus Ipul, langkah ini diambil agar anak-anak dari latar belakang prasejahtera mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu.
Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi atas ketimpangan sosial yang selama ini menyebabkan banyak anak dari keluarga miskin tertinggal dari sistem pendidikan formal.
Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat, lanjut Gus Ipul, tetap mengacu pada standar nasional untuk tingkat SLTP.
Namun demikian, terdapat tambahan materi khusus berupa pendidikan karakter. Uniknya, seluruh materi pendidikan karakter disampaikan oleh guru-guru yang berasal dari Kementerian Agama.
“(Kurikulumnya) sama dengan standar kurikulum formal. Tapi ada tambahan untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter semua gurunya dari Kementerian Agama. Jadi kita tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter. Sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik siswa agama Islam maupun juga agama-agama yang lain,” ujar Gus Ipul.
Pernyataan ini menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, melainkan juga pembangunan karakter dan nilai-nilai toleransi lintas agama sebagai bagian dari pendidikan yang holistik.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan struktural di Indonesia.
Selain memberikan pendidikan gratis dan berasrama, program ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar siswa selama masa belajar.
Rogojampi, Senin 14 Juli 2025 – Langit mendung dan rintik hujan pagi itu tidak mampu meredupkan semangat dari 447 peserta didik baru SMK PGRI Rogojampi yang memadati lapangan sekolah.
Mereka mengikuti dengan khidmat Upacara Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2025–2026 dengan tema “MPLS Ramah”.
Senyum-senyum muda yang penuh harap menyambut hari pertama mereka sebagai keluarga besar SMKPRO.
Tahun ini, SMK PGRI Rogojampi menerima peserta didik dari enam jurusan unggulan:
Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL),
Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB),
Pemasaran,
Desain Komunikasi Visual (DKV),
Kuliner, serta
Perhotelan.
Meningkatnya jumlah peserta didik baru menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap kualitas pendidikan dan karakter yang dibangun oleh SMK PGRI Rogojampi.
Upacara yang dipimpin oleh Ketua YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur Badan Pelaksana Harian Kabupaten Banyuwangi, Supriyadi, S.Pd., M.Pd., menjadi momentum penting bagi sekolah. Dalam amanatnya, ia menekankan bahaya laten judi online yang mulai menyasar usia pelajar.
Deklarasi Anti Judi Online SMK PGRI Rogojampi (Dok. sastrawacana.id/)
"Judi online bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membunuh masa depan. Sekolah harus menjadi tempat tumbuhnya nilai dan integritas, tempat belajar yang nyaman untuk meraih masa depan cemerlang. Satu kata, Lawan Judi Online!" tegas Supriyadi dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan peserta upacara, meski tubuh mereka sedikit basah terkena gerimis pagi.
Rangkaian kegiatan upacara berlangsung khidmat. Petugas upacara dari OSIS Bhakti Taruna SMKPRO menunjukkan kedisiplinan dan ketangguhan, mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang terus dibina.
Puncak seremoni ditandai dengan pengalungan ID card kepada perwakilan peserta didik baru oleh Kepala SMK PGRI Rogojampi, H. Danang Bagiono, S.Si., sebagai simbol resmi dimulainya MPLS yang ramah dan mendidik.
Tidak hanya perkenalan lingkungan sekolah, tahun ini MPLS juga menjadi ajang komitmen bersama dalam membina karakter.
Dalam prosesi khusus, digelar Deklarasi Anti Judi Online yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan Ahmad Misadi, S.Pd., SP, dan Kepala Desa Gitik Hamzah, diikuti oleh perwakilan peserta didik dari tiap jurusan dan disaksikan oleh seluruh peserta upacara.
Kehadiran para guru yang berdiri di depan peserta didik baru, sabar mengikuti kegiatan upacara dengan baju sedikit basah karena hujan, hal ini menjadi gambaran nyata betapa proses pendidikan adalah kerja bersama, yang dimulai dengan kasih, kesabaran, dan keteladanan.
Kegiatan upacara diakhiri dengan doa bersama, memohon kelancaran seluruh rangkaian MPLS yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.
Bagi para peserta didik baru, inilah babak pertama perjalanan mereka membentuk masa depan yang tidak hanya cakap secara akademik dan vokasi, tetapi juga berkarakter kuat menghadapi tantangan zaman.
Di tengah derasnya arus digital dan kemudahan akses teknologi, sekolah bukan hanya benteng ilmu, tetapi juga pagar moral. MPLS bukan sekadar seremonial, melainkan pijakan awal dalam membentuk generasi yang sadar akan nilai.
Mari kita, sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat, bergandengan tangan mendampingi anak-anak kita agar tumbuh menjadi pribadi yang unggul, mandiri, dan bermartabat.
Pameran lukisan “Semerbak Mewangi” telah resmi dibuka di Galeri Ujung Timur Ketapang, Banyuwangi.
Acara yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Juni 2025 ini menampilkan karya-karya seni lukis dari seniman lokal Banyuwangi maupun dari luar kota yang dianggap memiliki bakat dan kreativitas tinggi.
“Pembukaan pameran lukisan ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Banyuwangi untuk melihat dan menikmati karya seni yang indah dan kreatif, baik dari para seniman lokal maupun dari luar daerah,” ujar Hasan Basri, Ketua Dewan Kesenian Banyuwangi (DKB).
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan rasa cinta, kepedulian, dan penghargaan masyarakat terhadap seni lukis. Tentu saja, harapan kita bersama agar seni lukis ini bisa ikut membawa harum nama Kabupaten Banyuwangi,” tambahnya.
Meski lokasinya berada di pinggir jalan provinsi dan agak tersembunyi di antara deretan toko-toko di samping Galeri Mozes Misdy, pameran ini tetap mencerminkan kualitas kelas nasional jika melihat asal para pesertanya.
Bukan hanya dari Banyuwangi, para pelukis juga datang dari berbagai daerah seperti Bali, Jember, Lumajang, Pasuruan, Sidoarjo, Malang, Pamekasan, Mojokerto, Surabaya, Madura, Tuban, Kebumen, Yogyakarta, Semarang, Bekasi, Bandung, Mataram, hingga Balikpapan. Bahkan ada peserta yang berasal dari luar negeri, yaitu Filipina.
Kepala Desa Ketapang, Slamet Utomo, dalam sambutannya menyampaikan, “Kami sangat senang dan bangga bisa menjadi tuan rumah pameran lukisan Semerbak Mewangi ini. Desa Ketapang memiliki potensi besar di bidang seni dan budaya, dan kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi dan memperkuat kekayaan budaya di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pameran lukisan “Semerbak Mewangi” akan berlangsung selama 10 hari dan terbuka untuk umum. Pengunjung dapat menikmati karya-karya seni yang indah dan penuh kreativitas, serta berkesempatan untuk bertemu dan berdialog langsung dengan para seniman yang hadir.
Ketua panitia pameran, Riyanto, mengatakan, “Pameran Lukisan Semerbak Mewangi ini menampilkan karya-karya seni luar biasa dari para pelukis luar daerah Banyuwangi. Kami telah menerima puluhan karya lukis yang beragam dan kreatif, dan kami berharap kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman untuk saling berbagi karya dan pengalaman.”
Sraten, Jumat 27 Juni 2025- Semarak Tahun Baru Islam 1447 Hijriah terasa istimewa di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Banyuwangi.
Masyarakat Dusun Sukodadi, khususnya Dukuh Kedawung, kembali menggelar Festival Tumpeng dan Takir Sewu desa Sraten sebagai bentuk syukur dan pelestarian tradisi.
Festival yang masuk dalam kalender resmi Banyuwangi Festival 2025 ini berlangsung selama dua hari, dimulai sejak Kamis (26/6) dengan kegiatan jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
Pada malam harinya, masyarakat mengikuti ritual di Pemandian Mbah Sumber dan Mbah Gitik setelah Magrib, dan dilanjutkan dengan Khataman Al-Qur’an di makam Prabu Tawang Alun selepas Isya.
Puncak acara berlangsung pada Jumat siang (27/6) dengan sajian 1.000 takir dan tumpeng hasil bumi yang telah disiapkan sejak pagi oleh warga Sraten.
Setiap kepala keluarga berpartisipasi membuat 10 takir sebagai bentuk gotong royong dan rasa syukur atas panen melimpah.
Acara resmi dibuka pukul 13.00 WIB di lokasi yang telah disiapkan. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Ir. H. Mujiono, M.Si sekaligus membuka acara.
Setelah pembukaan, digelar arak-arakan tumpeng dan takir sewu menuju area depan makam Prabu Tawang Alun.
Rangkaian ini menampilkan aneka hasil bumi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija yang disusun dalam bentuk tumpeng besar, kemudian tumpeng dan takir dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol berbagi berkah.
Festival ini menarik minat masyarakat luas, bukan hanya dari Sraten, tetapi juga dari berbagai kecamatan di Banyuwangi.
Menurut sesepuh desa Sraten, Bapak Suraji, S.Pd, kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama: menyambut 1 Suro (Tahun Baru Islam 1447 H), mengenang keberadaan Prabu Tawang Alun, serta sebagai ungkapan syukur atas hasil bumi.
Tradisi Tumpeng dan Takir Sewu tidak hanya memiliki nilai budaya dan religi, tetapi juga diharapkan membawa dampak nyata bagi masyarakat Sraten.
Ketua BPD Sraten, Heru Supriyono, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki dua produk utama yang ingin dicapai.
“Pertama, aspek spiritual yaitu tumbuhnya kerukunan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Kedua, aspek material berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi UMKM lokal di Sraten,” ujarnya.
Melalui kolaborasi budaya dan ekonomi ini, Festival Tumpeng dan Takir Sewu menjadi sarana memperkuat identitas desa sekaligus mendorong kesejahteraan warganya.
Kemeriahan acara akan ditutup pada malam harinya dengan solawatan dari Majelis Rotib Al Manan yang akan menambah kekhusyukan sekaligus menutup festival dengan nuansa religius dan penuh doa.
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan eksistensinya sebagai ruang perekat sosial lintas etnis melalui kegiatan bertajuk “Gotong Royong, Wujud Nyata Persatuan dalam Keberagaman” yang digelar di kawasan wisata Grand Watudodol.
Kegiatan yang digelar pada Rabu, 25 Juni 2025 ini menjadi aksi nyata dalam merawat nilai-nilai kebangsaan dan membangun keharmonisan antar suku, etnis, serta budaya yang hidup berdampingan di bumi Blambangan.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai suku dan etnis yang bermukim di Kabupaten Banyuwangi, antara lain suku Jawa, Osing, Madura, Bugis, Batak, Arab, Tiongkok, dan Melayu.
Semua hadir dalam semangat persaudaraan dan kesetaraan, tanpa sekat, serta turut berpartisipasi dalam aksi kerja bakti membersihkan Pantai Watudodol.
Gotong Royong Forum Pembauran Kebangsaan (sastrawacana.id/)
Kebersamaan dalam perbedaan menjadi napas utama kegiatan yang berlangsung dengan suka cita dan hangatnya kerukunan.
Peserta membawa kantong sampah dan alat sederhana lainnya untuk membersihkan area pantai dari sampah plastik dan anorganik.
Momen ini memperlihatkan bagaimana gotong royong dapat menjelma menjadi perekat sosial yang konkret, di mana seluruh elemen masyarakat saling membantu tanpa memandang latar belakang budaya.
Dalam sambutannya, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Banyuwangi, Miskawi, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga perwujudan nilai luhur bangsa Indonesia yang diwariskan turun-temurun.
“Kegiatan hari ini adalah bentuk nyata dari semangat gotong royong. Ini bukan sekadar seremonial, tetapi aksi langsung yang menunjukkan bahwa kita bisa bersatu dalam keberagaman. Jati diri bangsa kita adalah gotong royong, yang sejak dulu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita,” ungkap Miskawi.
Ia menambahkan bahwa setiap perwakilan suku dan komunitas diharapkan mampu menanamkan semangat gotong royong di lingkup yang lebih kecil, seperti dalam keluarga dan lingkungan sekitar.
“Berbaur tidak berarti melebur menjadi sama. Kita tetap bisa menjaga identitas masing-masing sembari membangun harmoni bersama,” tambahnya.
Forum Pembauran Kebangsaan (sastrawacana.id/)
Senada dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banyuwangi, Agus Mulyono, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang diinisiasi oleh FPK.
Ia menegaskan bahwa Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial melalui upaya-upaya pembauran yang humanis.
“Fungsi Kesbangpol adalah menjaga kerukunan antar elemen masyarakat. Melalui FPK, semangat persatuan dapat terus dijaga dan dikembangkan. Kami mendorong agar kegiatan semacam ini tidak berhenti sampai di sini, tapi terus digelorakan sebagai bentuk cinta tanah air,” ujar Agus.
Agus juga mengajak seluruh anggota FPK untuk terus bersinergi menjaga harmoni di tengah perbedaan yang ada.
“Mari kita jaga betul kebersamaan ini. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun Banyuwangi yang lebih rukun dan berkemajuan,” imbuhnya.
Berbagai tokoh dan komunitas turut memberikan tanggapan positif. Perwakilan suku Madura dari Komunitas Joko Tole, menyatakan bahwa FPK adalah wadah yang sangat penting bagi terwujudnya toleransi dan persatuan.
“Kami sangat mengapresiasi keberadaan FPK. Terima kasih kepada Kesbangpol dan panitia yang telah memfasilitasi kegiatan luar biasa ini. Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan agar anak cucu kita kelak tahu bahwa kita pernah bersatu dalam keberagaman,” ujarnya.
Sementara itu, Agus Wahyu Nuryadi atau yang akrab disapa Bung Aguk, selaku moderator sekaligus Wakil Ketua 2 dari unsur Suku Jawa, menyampaikan pandangannya bahwa nilai gotong royong harus terus diamalkan karena bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia.
“Gotong royong adalah pemantik yang telah lama hidup di tengah masyarakat kita. Hari ini, FPK membuktikan bahwa nilai itu masih ada dan bisa dirawat dengan cara sederhana namun bermakna. Melalui aksi membersihkan pantai, kita mengingatkan kembali bahwa kerja bersama adalah solusi dari banyak persoalan sosial,” ujar Bung Aguk yang juga Ketua Ormas LSM Komunitas Gotongroyong Empat Puluh Lima.
Bung Aguk juga menambahkan bahwa gotong royong ini merupakan wujud serta amalan dari Pancasila yang menjadi filosofi bangsa di pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai hari konstitusi NKRI.
Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama yang berlangsung hangat, menyatukan berbagai latar belakang budaya dalam suasana penuh keakraban.
Tidak hanya mempererat hubungan antarsuku, acara ini juga menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pandangan mengenai pentingnya hidup rukun dalam keberagaman.
Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat, FPK Banyuwangi kembali menegaskan peran strategisnya sebagai motor penggerak pembauran kebangsaan.
Banyuwangi pun semakin mengukuhkan dirinya sebagai miniatur Indonesia, tempat di mana keberagaman tidak menjadi alasan untuk berjarak, melainkan menjadi alasan untuk saling mendekat dan bersatu.
Ikhtiar Forum Banyuwangi Sehat (FBS) untuk menyukseskan Swasti Sabha Wistara terus digencarkan. Selama bulan Mei hingga Juni 2025, FBS melakukan kunjungan langsung ke 25 Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS), termasuk di antaranya ke Pendopo Kecamatan Rogojampi pada Selasa, (17/06/25).
Kegiatan ini dihadiri oleh Muspika, Puskesmas, UPTD seperti Satkordikwilcam, para Kepala SMPN, Sekretaris Desa, serta kader PKK dan Pokja Desa Sehat.
“Kami siap mendukung semangat OPD yang dipimpin oleh Kepala Bappeda serta membersamai 217 kepala desa dan lurah agar Kabupaten Banyuwangi tercinta kembali meraih Swasti Sabha Wistara ke Bumi Blambangan. Kita layak mendapatkannya karena berbagai inovasi dan prestasi yang telah dicapai, termasuk menjadi tujuan studi tiru dari berbagai daerah lain,” tekad Plt. Camat Rogojampi Edy Basuki, SE.
Ia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga pengelolaan IPAL Pasar, mengajak masyarakat mendukung program pengelolaan sampah “Banyuwangi Hijau”, serta meningkatkan pelayanan di semua sektor, terutama dalam pemenuhan 9 tatanan FBS.
Camat Edy juga menggagas inovasi bersama Penerbit Lintang Kedaleman untuk menyambut Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) 2025 dengan menerbitkan buku berisi sejarah, adat istiadat, toponimi, serta potensi tematik dari 10 desa di wilayahnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Gitik, drg. A.I. Nurul, menyampaikan bahwa seluruh desa di wilayahnya telah aktif bergerak dan membangun sinergi yang baik.
“Kami melihat perlunya tim khusus yang menangani dokumentasi dan pengarsipan. Dengan begitu, saat monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan, tersedia bukti nyata atas gerakan yang telah dilaksanakan oleh semua pihak,” ujarnya.
Ia juga menyambut baik kehadiran FKKS dalam kegiatan di sekolah atau posyandu sebagai bentuk kolaborasi yang memperkuat implementasi program.
Pernyataan tersebut disambut antusias oleh Ketua FKKS Rogojampi, Drs. Yaseni, M.Pd., yang juga aktif di PMI dan menjadi pelatih senam LTK.
Hal senada diungkapkan Ketua FKKS Kecamatan Kabat, Yayuk Puji Rahayu, dalam rapat koordinasi di Balai Desa Pondoknongko usai menerima bimbingan teknis (bimtek) dari tim FBS: Bung Aguk Wahyu Nuryadi, Dewi Anggorowati, dan Qoriatul Adawiyah.
“Kami bersama para kepala desa akan menggiatkan kaderisasi dan kolaborasi lintas program agar memiliki data dan fakta yang valid. Ini penting sebagai rujukan dalam menyusun program dan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Kami juga berharap semua pihak memahami bahwa kehadiran FBS dan FKKS ke kecamatan atau desa bukan dalam rangka pemeriksaan, tetapi sebagai upaya pembinaan,” jelas aktivis lingkungan yang juga aktif di PKK tersebut.
Harapan serupa datang dari pelaku seni dan adat tradisi, Agus Hermawan, S.Sos., NL.P., yang kini menjabat Kepala Desa Tambong.
Ia mendorong agar seluruh SKPD yang memiliki keterkaitan dengan program kesehatan dan pendidikan duduk bersama menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang dapat dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).
“Dengan adanya juklak-juknis yang jelas, tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan, dan kader tidak perlu merangkap terlalu banyak tugas. Untuk sarana prasarana dan infrastruktur, penting juga dilakukan koordinasi dengan desa agar benar-benar sesuai kebutuhan dan mendukung terciptanya Desa Sehat yang harmonis dengan kearifan lokal,” tegasnya.
Ia juga menyebut pentingnya pembangunan MCK umum dengan sistem pengairan yang baik sebagai upaya mengikis budaya buang air besar di sungai, walaupun masyarakat sudah memiliki toilet pribadi di rumah masing-masing.
Sementara itu, Plt. Camat Kabat, Teddy Radiansyah, S.STP, yang hadir didampingi Kapolsek dan Danramil, berpesan kepada para kepala desa untuk melakukan penyegaran Surat Keputusan (SK) serta membenahi sekretariat Pokja Desa Sehat, menyesuaikan dengan hasil bimtek yang dilakukan di ruang Pokja Desa Sehat Pondoknongko pada hari yang sama.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga predikat Kabat sebagai wilayah 100 persen Open Defecation Free (ODF), yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Sehat.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menggelar acara walimatul hajj di kediaman pribadinya pada Jumat (13/6/2025).
Acara ini dihadiri oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta para tetangga di sekitar kediaman Bupati.
Walimatul hajj ini merupakan bentuk ungkapan syukur atas kepulangan Bupati Banyuwangi dari tanah suci Makkah usai menunaikan ibadah haji.
Suasana acara semakin khidmat dengan pembacaan doa dan penampilan hadrah dari Majelis Shalawat Sajadah Nusantara.
Ketua OJK bersama para tamu undangan menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati atas kepulangannya dari ibadah haji.
Mereka juga menyampaikan apresiasi atas semangat Bupati yang berhasil menjalankan ibadah haji dengan baik, sembari tetap menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.
Kebahagiaan juga dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi atas kepulangan pemimpin mereka.
Tak sedikit yang berharap agar Bupati Ipuk Fiestiandani dapat menjadi teladan dalam menjalani kehidupan beragama dan menjalankan tugas pemerintahan dengan penuh integritas.
Dalam sambutannya, Bupati Ipuk membagikan pengalaman berhajinya di tahun ini yang menurutnya sangat luar biasa, terutama karena adanya perubahan sistem pelaksanaan haji berbasis syarikah.
Perubahan sistem ini disebutnya membawa dampak positif terhadap keteraturan dan keamanan proses ibadah haji.
“Pelaksanaan haji tahun 2025 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya penerapan berbasis syarikah dan pemeriksaan secara ketat kepada jamaah haji oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia,” ujarnya.
Tak lupa, Bupati juga menyampaikan bahwa selama di tanah suci, dirinya memanfaatkan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan jamaah haji asal Banyuwangi.
Ia pun menitipkan doa untuk keberkahan, keselamatan, dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi.
Dalam penutup sambutannya, Bupati berharap agar seluruh perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat melaksanakan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah SWT.
Acara walimatul hajj tersebut berlangsung dengan khidmat dan penuh kehangatan, menjadi momen syukur yang tak terlupakan bagi Bupati Banyuwangi serta seluruh tamu undangan yang hadir.
Kegiatan walimatul hajj ini tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur pribadi Bupati Ipuk Fiestiandani, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Momentum spiritual ini menjadi pengingat akan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai religius, serta semangat kebersamaan dalam membangun Banyuwangi yang lebih baik.
